728 x 90
Mata Publik, Tajam, dan Terpercaya
Wartawan Swara Konsumen Indonesia Dilengkapi Dengan KTA Yang Masih Berlaku Dan Surat Tugas Peliputan, Nama Tercantum Didalam Box Redaksi
IMG-20190619-WA0006

SKI, Jakarta – Senator DPD RI H. Fachrul Razi, MIP yang juga pimpinan Komite I DPD RI kembali menggagas agar DPD RI merevisi UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) karena dianggap sebagai biang kerok munculnya berbagai persoalan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selama ini.

Sebagai Pimpinan Komite I DPD RI, Komite I mengundang dan menggelar Rapat dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Rapat tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan draft DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru.

Menurut Senator Fachrul Razi, beberapa tahun belakangan ini, munculnya fenomena dan dinamika yang terjadi di lembaga pemasyarakatan telah menjadi sorotan publik. “Usia UU ini sudah 24 tahun, berbagai persoalan di Lapas sangat memprihatinkan, bahkan di daerah muncul pembakaran Lapas hingga pembinaan di Lapas yang tidak sesuai dengan era kekinian saat ini,” tegas Fachrul Razi.

Dirinya menilai masih ada kriminalisasi antar narapidana di lembaga pemasyarakatan; narapidana melarikan diri dari rumah tahanan (Rutan)/lembaga pemasyarakatan; masih terjadinya pengendalian bisnis narkotika dan transaksi narkotika dari dan di dalam penjara, bahkan ada yang melibatkan aparat lembaga pemasyarakatan; dan adanya perlakuan khusus terhadap narapidana tertentu (mis. ruangan berfasilitas, dapat keluar-masuk rumah tahanan dengan leluasa).

“Bahkan yang disayangkan, jaminan kepastian hukum bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak narapidana terutama pada kelompok rentan masih sangat rendah dan Pembinaan yang komprehensif agar setelah napi keluar dan menjadi bagian dari masyarakat agar tidak kembali berbuat kejahatan,” tegas Fachrul Razi.

Dalam rilis yang diterima media ini, Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi yang memimpin jalannya RDP mengungkapkan, ada enam poin kesimpulan dari pertemuan tersebut. “Berkaitan dengan pembenahan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, Komite I DPD RI berpandangan bahwa perlu dilakukannya pembenahan dan penguatan minimal di 3 aspek, yaitu regulasi yang mengaturnya, SDM Aparatur yang terkait, sarana-prasarana dan anggaran yang mendukung,” jelas Fachrul Razi.

Dirinya mengatakan bahwa Komite I DPD RI menggagas untuk dilakukannya penggantian terhadap UU No. 12 Tahun 1995 dengan didasarkan pada paradigma baru terhadap sistem pemidanaan, berkepastian hukum dan perlindungan hak-hak tahanan, anak, narapidana, dan klien pemasyarakatan baik laki-laki maupun perempuan.

“Berkaitan dengan pembenahan SDM Aparatur Petugas Pemasyarakatan, Komite I DPD RI mendorong untuk dilakukannya pembinaan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk menciptakan aparatur yang profesional, dan berintegritas. Berkaitan dengan peningkatan sarana-prasarana Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Komite I memberikan dukungan adanya peningkatan anggaran dan pembenahan sarana-prasarana yang dapat mendukung optimalisasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan,” jelasnya.

Dalam masa sidang kedepan, Komite I DPD RI akan mengagendakan rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI. (FRZ/Red)

Baja Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

BNN Kembali Apresiasi Kinerja Polres Metro Jakarta Barat Dalam Pemberantasan Narkoba

Wed, 17 Jul 2019 05:16:12pm

Dok istimewa SKI, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Protokol BNN, Sulistyo Pudjo Hartono, memberikan apresiasi kepada Polres Metro Jakarta Barat...

Persatuan Dan Kesatuan Modal Utama Bangsa Indonesia

Wed, 17 Jul 2019 04:50:14pm

SKI, Banyumas - Hal tersebut ditegaskan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dalam amanat tertulisnya pada Upacara Bendera 17 an Juli...

SUNGGUH MIRIS! BENDERA KUSAM DAN SOBEK MASIH BERKIBAR DI KANTOR DESA

Wed, 17 Jul 2019 02:18:22pm

foto Bendera Didepan kantor  balai SKI, Lambar - Sungguh pemandangan yg sangat menyedihkan dan memilukan, bendera merah putih sebagai bendera...

Segera Rilis Film Menjelang Senja Di Bojongkokosan Dan Gerbang Dari Barat

Wed, 17 Jul 2019 04:50:18am

TIM KREATIF DAN RISET SINGKAP TETES DUKA BERKEPANJANGAN PARA PEJUANG BOJONGKOKOSAN, Written by : Fahdi Aprianto SKI, Jakarta - Tim Produksi film...

Dasyat, Polres Jakbar Beberkan Modus Pengedar Narkoba Jaringan Internasional

Wed, 17 Jul 2019 12:19:01am

SKI, Jakarta - Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membeberkan modus sindikat pengedar narkoba jaringan Malaysia -Jakarta. Dari penangkapan...

TMMD Bangun Sarana Vital Tingkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Tue, 16 Jul 2019 11:45:14pm

SKI, Semarang - Kesejahteraan masyarakat pedesaan yang mayoritas hidup sebagai petani, sangat dipengaruhi oleh hasil panen sebagai sumber pendapatan....

Makorem 071/Wijayakusuma di Wasrik Tim Itdam IV/Diponegoro

Tue, 16 Jul 2019 11:38:39pm

SKI, Banyumas - Tim Wasrik Itdam IV/Diponegoro dipimpin Irdam IV/Diponegoro Kolonel Inf Legowo, WR.Jatmiko, S.I.P., lakukan kegiatan Wasrik Current...

Eksekutif Dan Legislatif Lotim Tandatangani Nota Kesepahaman KUA-PPAS Perubahan 2019

Tue, 16 Jul 2019 11:00:40pm

SKI, LOTIM - Nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan tahun anggaran 2019 dan Adendum...

GUNUNG TERANG GIAT BANGUNKAN DD 40% TAHAP KEDUA

Tue, 16 Jul 2019 07:53:01pm

SKI, Lambar -  Dimana pada tahap kedua dari 40% nya, Peratin Mahmudin bersama Tpk Daryanto dan beserta aparatur lainnya, pekon gunung terang...

Diancam 15 Tahun Penjara Akibat Setubuhi Anak Dibawah Umur

Tue, 16 Jul 2019 07:43:22pm

SKI, Jakarta - Polres Tangsel ungkap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sesuai Laporan Polisi Nomor, LP I749 IK / VI /2019 / SPKT...

Berita Terbaru

NUSAN

EKONOMI

PERISTIWA

%d bloggers like this: