728 x 90
Mata Publik, Tajam, dan Terpercaya
Wartawan Swara Konsumen Indonesia Dilengkapi Dengan KTA Yang Masih Berlaku Dan Surat Tugas Peliputan, Nama Tercantum Didalam Box Redaksi
IMG-20190702-WA0003

SKI, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan Pelaksanaan Excecutive Forum dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua KPPU, Kurnia Toha di Mezanine Ballroom Aryaduta Hotel, Tugu Tani, Jakarta, Senin (01/07/19).

Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, nota kesepahaman yang dilakukan keduanya diharapkan menjadi komitmen dalam membina proses regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di tingkat Pemerintah Daerah.

“Mencermati lingkup MoU ini, kami akan membangun komitmen dan membina proses kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tidak menghambat kegiatan usaha masyarakat,” kata Tjahjo.

Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman yang dilakukan Kemendagri dan KPPU adalah sebagai berikut,

Pertama, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait dengan peningkatan iklim persaingan usaha yang sehat.

Kedua, koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan persaingan usaha.

Ketiga, pemanfaatan, pengelolaan, dan peningkatan kapasitas, baik di lingkup Kementerian Dalam Negeri maupun di KPPU.

Dikatakan Tjahjo, Kemendagri sebagai poros utama pemerintahan, memiliki fungsi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015, yaitu pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

“Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk membangun sistem dalam memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dan dunia usaha. Oleh karenanya, Kemendagri mendorong dan mendukung lembaga lain untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” terang Tjaho.

Komitmen Pemerintah dalam menjaga iklim investasi sebanarnya telah diwujudkan dalam beberapa regulasi yang ada, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektornik, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 20107 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

“Kemendagri mengharapkan Nota Kesepahaman ini membuktikan bahwa Negara mampu hadir dan menjamin hak masyarakat untuk berusaha serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak,” ungkap Tjahjo.

Sementara itu, Ketua KPPU Kurnia Toha berharap kerjasama yang terjalin dengan Kemendagri mampu menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat melalui regulasi dan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Daerah.

“Kami merasa Nota Kesepahaman ini sangat penting mengingat Kemendagri adalah juga membawahi Provinsi di seluruh Indonesia. Sebagaimana kami janjikan dalam proses menjadi komisioner, kami lebih menekankan pada jalinan kerjasama lebih dekat dengan instansi Pemerintah. Kenapa? Karena daripada kita berdepat di media, lebih bagus kita bicarakan dulu peraturan tentang persaingan usaha. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada Pak Mendagri dan jajarannya atas kerjasama ini,” kata Kurnia. (Red SKI). 

Sumber : Puspen Kemendagri

Baja Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed

BNN Kembali Apresiasi Kinerja Polres Metro Jakarta Barat Dalam Pemberantasan Narkoba

Wed, 17 Jul 2019 05:16:12pm

Dok istimewa SKI, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Protokol BNN, Sulistyo Pudjo Hartono, memberikan apresiasi kepada Polres Metro Jakarta Barat...

Persatuan Dan Kesatuan Modal Utama Bangsa Indonesia

Wed, 17 Jul 2019 04:50:14pm

SKI, Banyumas - Hal tersebut ditegaskan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dalam amanat tertulisnya pada Upacara Bendera 17 an Juli...

SUNGGUH MIRIS! BENDERA KUSAM DAN SOBEK MASIH BERKIBAR DI KANTOR DESA

Wed, 17 Jul 2019 02:18:22pm

foto Bendera Didepan kantor  balai SKI, Lambar - Sungguh pemandangan yg sangat menyedihkan dan memilukan, bendera merah putih sebagai bendera...

Segera Rilis Film Menjelang Senja Di Bojongkokosan Dan Gerbang Dari Barat

Wed, 17 Jul 2019 04:50:18am

TIM KREATIF DAN RISET SINGKAP TETES DUKA BERKEPANJANGAN PARA PEJUANG BOJONGKOKOSAN, Written by : Fahdi Aprianto SKI, Jakarta - Tim Produksi film...

Dasyat, Polres Jakbar Beberkan Modus Pengedar Narkoba Jaringan Internasional

Wed, 17 Jul 2019 12:19:01am

SKI, Jakarta - Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membeberkan modus sindikat pengedar narkoba jaringan Malaysia -Jakarta. Dari penangkapan...

TMMD Bangun Sarana Vital Tingkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Tue, 16 Jul 2019 11:45:14pm

SKI, Semarang - Kesejahteraan masyarakat pedesaan yang mayoritas hidup sebagai petani, sangat dipengaruhi oleh hasil panen sebagai sumber pendapatan....

Makorem 071/Wijayakusuma di Wasrik Tim Itdam IV/Diponegoro

Tue, 16 Jul 2019 11:38:39pm

SKI, Banyumas - Tim Wasrik Itdam IV/Diponegoro dipimpin Irdam IV/Diponegoro Kolonel Inf Legowo, WR.Jatmiko, S.I.P., lakukan kegiatan Wasrik Current...

Eksekutif Dan Legislatif Lotim Tandatangani Nota Kesepahaman KUA-PPAS Perubahan 2019

Tue, 16 Jul 2019 11:00:40pm

SKI, LOTIM - Nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan tahun anggaran 2019 dan Adendum...

GUNUNG TERANG GIAT BANGUNKAN DD 40% TAHAP KEDUA

Tue, 16 Jul 2019 07:53:01pm

SKI, Lambar -  Dimana pada tahap kedua dari 40% nya, Peratin Mahmudin bersama Tpk Daryanto dan beserta aparatur lainnya, pekon gunung terang...

Diancam 15 Tahun Penjara Akibat Setubuhi Anak Dibawah Umur

Tue, 16 Jul 2019 07:43:22pm

SKI, Jakarta - Polres Tangsel ungkap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sesuai Laporan Polisi Nomor, LP I749 IK / VI /2019 / SPKT...

Berita Terbaru

NUSAN

EKONOMI

PERISTIWA

%d bloggers like this: