SKI Jakarta, – Dua luka dalam penegakan hukum hari ini disorot tajam oleh Media Independen Online MIO. Pertama, penyidik Polri masif mengabaikan kewajiban menerbitkan SP2HP. Kedua, publik figur hukum justru melecehkan profesi wartawan di ruang publik.
“Ketika SP2HP dikubur dan wartawan dilecehkan, itu tandanya hukum sedang dipakai sebagai alat kuasa. Bukan alat keadilan,” tegas Arthur Noija, SH, Ketua Dewan Etik MIO Indonesia.
SP2HP: Hak Warga yang Dibungkam
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan wajib diterbitkan penyidik. Aturannya jelas di Perkap No. 12/2009 jo. Perkap No. 6/2019 dan diperkuat Kode Etik Polri No. 7/2022.
Faktanya, kewajiban ini diabaikan secara sistematis.
“Ini lex iniusta. Pelapor berhak tahu nasib laporannya. Kalau hak itu dirampas, maka negara sendiri yang melanggar hukum,” kata Arthur.
Dalam teori Hans Kelsen, pengabaian aturan formal menciptakan anomie birokratis. Akibatnya hukum kehilangan kepastian dan prediktabilitas.
KUHP 2023 juga menuntut proses pidana yang akuntabel dan berorientasi HAM. Mengabaikan SP2HP berarti melawan semangat pembaharuan hukum itu sendiri.
Wartawan Dilecehkan: Etika Advokat Dipertanyakan
MIO menilai, ucapan publik yang menyerang martabat wartawan oleh figur hukum adalah bentuk pelecehan profesi.
Padahal advokat menyandang predikat officium nobile. Seharusnya menjadi teladan, bukan menjadi sumber perpecahan.
“Thomas Aquinas menyebut ini perusakan bonum commune. Thomas Jefferson mengingatkan, hukum ada untuk melindungi hak dasar rakyat. Melecehkan pers sama dengan membungkam kebebasan yang dijamin konstitusi,” tegas Arthur.
Laporan MIO terhadap Hotman Paris adalah langkah agar tidak ada satu profesi pun yang merasa kebal hukum dan etika.
Hukum Harus Proporsional
Mengacu teori Lawrence M. Friedman, penegakan hukum hanya berjalan jika Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum selaras.
Hari ini ketiganya pincang. Struktur Polri lambat, substansi hukum masih punya celah, dan budaya sebagian elit hukum merasa di atas kritik.
Tuntutan MIO:
- Kapolri menertibkan dan mengawasi penerbitan SP2HP di seluruh Polda.
- Organisasi Advokat menindak tegas anggota yang melanggar kode etik dan merendahkan profesi lain.
“Jangan sampai rakyat berteriak: hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jika dibiarkan, kepercayaan publik pada hukum akan mati,” pungkas Arthur.
(Red)














