SKI Jakarta – “Dewan Pers Harus Panggil Advokat Kondang Hotman Paris dalam tv menanggapi Sengketa Pers di Polda Metra Jaya,” demikian penegasan yang disampaikan Sekjen PWOIN, Binsar Siagian sebagai Nara sumber dalam acara Dialog Publik yang digelar Perkumpulan Wartawan PWOIN di Hotel Savero, Depok, Rabu, (29/7/2026).
Pemanggilan Dewan Pers kepada Advokat Hotman Paris demi tegaknya UU Pokok Pers menyatakan Dewan Pers sebagai Wadah penyelesaian Sengketa Pers yang legal yang bersifat Lex Spesialis.
Binsar Siagian mengakui Lahir KUHAP Baru UU No. 20 Tahun 2025 pengganti UU No. 8 Tahun 1983 sepertinya menohok Kemerdekaan Pers dan cendrung mengkriminalisasi Pers.
Ucapan Advokat Hotman Paris yang tidak beretika itu ditegaskan Binsar Siagian menyakitkan wartawan telah menginjak sesama profesi antara Profesi Advokat dengan Profesi Wartawan.
Namun polemik Pers dengan Advokat Hotman ujat Ketua Umum PROJUSTISIA merupakan penyelesaian sengketa Profesi antara advokat dan pers harus secepat diselesaikan Dewan Pers supaya tidak terjadi persepsi hukum kabur atau absurd.
“Beberapa waktu lalu Dewan Pers sudah memberi pernyataan Dewan Pers menyesali pernyataan Hotman Paris tapi seharusnya ditindak lanjuti dengan harus memanggil paksa Hotman,” ketus Binsar
Setelah penyelesaian mediasi baru Advokat Paris menggunakan Hak Koreksi dan Hak Permohonan maaf sebagaimana disampaikan Advokat Hotman PAris kepada publik beberapa waktu lalu.
Dalam Dialog interaktif Bedah Hukum ini Binsar Siagian mengakui UU KHUP baru ini memunculkan pasal- pasal yang bertentang dengan UU No. 40 Tentang Pokok Pers harus dipertegas Dewan Pers supaya semua pihak tidak salah tafsir mengimplementasikan UU baru.
Dalam perspektif UU Pers, ujar Binsar 0erlindungan hukum bagi wartawan sudah diatur dengan regulasi Dewan Pers termasuk Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI).
sedangkan dalam KUHP dan KUHAP baru mengatur tata cara proses pidana (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan).
Dan secara implisit UU Pers mengatur kerja jurnalistik dan penyelesaian sengketa pers.
Sampai saat ini, tambah Binsar perlindungan wartawan masih mengkwatirkan padahal peran kemerdekaan Pers sudah tertuang dalam UU Pers dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, bukan dari KUHAP itu sendiri.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan yang menjalankan profesinya secara sah tidak dapat langsung dikenai sanksi pidana atau perdata sebelum mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers ditempuh.
KUHAP Baru memperkuat prinsip due process of law (proses hukum yang adil), perlindungan hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan penyidik yang bersifat delik aduan yang formil dan materil
Prinsip-prinsip ini juga dapat melindungi wartawan ketika mereka menjadi terlapor, saksi, atau tersangka dalam suatu perkara.
Sengketa Pers harus lebih dahulu dinilai sebagai sengketa pers. Mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers
Lemah perlindungan pers tidak serta Aparat penegak hukum (APH) tidak boleh serta-merta memproses wartawan dengan pasal pidana atas produk jurnalistik yang dibuat sesuai kaidah pers atau sebaliknya
Dalam konteks perlindungan wartawan, perkembangan yang paling penting bukanlah KUHAP Baru secara khusus, melainkan kombinasi antara lain.
Dewan Pers sebagai forum penyelesaian sengketa pers sebagaimana dipertegas Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang mempertegas bahwa perlindungan hukum wartawan mencakup keharusan menempuh mekanisme sengketa pers sebelum penggunaan instrumen pidana atau perdata.
Oleh karena itu, publik harus memahami mekanisme penyelesaian Sengketa Pers dan dalam ranah hukum adalah Delik Pers berbeda dengan delik aduan yang dilakukan dalam KUHP.
“Peran strategis pers pemberlakuan KUHP Baru sangat baik dalam Restorasi Justis termasuk pegakan Supramasi Hukum. Hukum Baru bukan untuk mengkriminalisasi yang Pers seperti pernyataan Advokat ,” tegas Binsar. (red)









