oleh

Dugaan Diamnya Kasat Pol PP Indramayu Dan Pembiaran Perda Mandul

SKI|Indramayu – Dugaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indramayu – Jawa Barat yang kembali menuai gelombang kritikan tajam dari berbagai elemen Publik (Masyarakat) akibat dinilai tebang pilih dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku realitanya Perda Indramayu Mandul.

Sikap bungkamnya Kasat ini, ketika dari tim Media hendak mengklarifikasi terkait dugaan maraknya tempat hiburan malam discotic atau tempat karaokean atau yang lainya seperti Warung remang-remang (Warem) yang berada di Wilayah hukum Kabupaten Indramayu yang terus berjalan seakan tak pernah ada respont jerahnya bagi para Oknum pembuat maksiat, realita melanggar aturan seakan mengabaikanya hukum di Indramayu.

Dugaan lemahnya pengawasan dari Aparat Penegak Hukum (APH) di Daerah ini, pasalnya seakan ada pembiaran bisa jadi “jangan di Rusak Ladang Duit ini”!

Keresahan Publik yang kian memuncak menyusul tetap bebasnya beroperasi tempat hiburan atau Warem, hingga hiburan discotic berkapasitas besar yang berada di pusat Kota Indramayu yang ditengarai menyajikan hiburan malam hingga larut malam di kawasan Bojongsari – Indramayu yang disinyalir beroperasi tanpa mematuhi ketentuan perizinan dan standar operasional (SOP) yang tertuang dalam regulasi Daerah tidaklah berarti.

Masyarakat meskipun melaporkan keberadanya yang sangat mengganggu hanya bisa berkeluh seakan terkait gangguan ketertiban umum di kedua titik lokasi tersebut yang selalu kerap disuarakan terus tak mendapatkan gubrisan yang serius, penindakan nyata di lapangan terkesan berjalan lambat dan dingin, hingga berita ini diterbitkan, Kasat Satpol PP Kabupaten Indramayu yang memilih tetap tidak mau berkomentar alias bungkam seribu bahasa dan APH yang diduga tuli.

Menanggapi hal ini Ketua Umum Wadah Jurnalis Indramayu (Ketum WJI) Mas Yana. BS, bahwasanya ia sebelum-belumnya sering membuat berita untuk ditindak dan agar di carikan solusinya supaya kemaksiatan yang ada di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Indramayu ini jangan terus berkelanjutan, namun selalu diabaikan, seakan keluhan atau ungkapan dan keresahan Warga atau Publik sebagian hal yang lumrah dan udah makanan biasa dengan kritikan.

“Miris memang dalam menyikapi semua ini, selama ketegasan dari Pimpinan belum ada hanya sekedar teguran dan tindakan nyata hanyalah formalitas saja, selamanya tidak akan pernah musnah. Apalagi kalau ada dugaan dari Penguasanya berpedoman bisnis, jangan harap teriakan Warga akan didengar,” geramnya Ketum WJI. Minggu (20/9/26).

Ia juga (Mas Yana. BS), menegakan, pasalnya Perda mesti di terapkan secara serius bukan hanya sekedar pajangan agar Warga dapat manfaatnya, secara nyata dan berantas secara adil tanpa pengecualian keberadaan kemaksiatan di Indramayu, Jangan sampai aturan hanya tegas di atas kertas, tetapi tumpul saat berhadapan dengan bisnis hiburan malam baik itu di kawasan perkotaan maupun di Desa-desa lainnya.

Rangkaian desakan dari tokoh agama, Praktisi hukum, Pemerhati hingga dari tokoh Masyarakat yang mengingikan pembersihan dari kemaksiatan sangat diharapkan tindakan nyatanya. Semestinya hal ini menjadi sinyal kuat bahwa evaluasi total terhadap jajaran Satpol PP Kabupaten Indramayu perlu segera direalisasikan.

Publik kini menanti keberanian dan tindakan nyata APH Perda untuk menertibkan seluruh tempat hiburan malam yang berada di seluruh wWlayah Indramayu demi terciptanya ketertiban umum yang kondusif, dan lebih pentingnya agar regenerasi anak bangsa tidak terbedaya didalamnya. (Yana. BS)