oleh

Diduga Ada Pemalsuan Dokumen Tanah, kuasa Hukum Desak BPN Buka Warkah

SKI| Lombok Tengah – Sengketa tanah seluas sekitar 80 are di wilayah Sebowok, Dusun Senang 1, Desa Mertak, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi perhatian setelah pihak keluarga pemilik lahan menduga adanya pemalsuan dokumen dalam proses penerbitan sertifikat tanah atas nama orang lain.

Kuasa hukum keluarga, I Made Yasa, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, terdapat dugaan bidang tanah milik kliennya ikut tercakup dalam sertifikat yang diterbitkan atas nama Mahrib.

Menurut nya, penelusuran yang dilakukan pihaknya menemukan dugaan penggunaan identitas orang lain dalam proses pengajuan dokumen pertanahan pada 2007.

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan yang diperoleh, seseorang yang sebelumnya bernama Bao dan kemudian menggunakan nama Sahni diduga diminta oleh aparat desa saat itu untuk mengaku sebagai Mahrib. Mahrib sendiri disebut merupakan nama kakaknya yang telah meninggal dunia.

“Dokumen-dokumen itu, berdasarkan keterangan yang kami peroleh, sudah disiapkan oleh aparat desa. Orang tersebut tinggal menandatangani dokumen yang telah disiapkan,” ungkapnya.

Ia menduga, tanah yang semula berbatasan dengan lahan milik Mahrib kemudian ikut dimasukkan ke dalam bidang tanah milik kliennya yang luasnya mencapai 80 are lebih.

Atas dugaan tersebut, pihaknya telah melaporkan persoalan ini ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat serta dugaan penggelapan hak atas tanah.

Namun, setelah laporan berjalan sekitar empat bulan, pihaknya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2AP). Berdasarkan informasi yang diterima, proses penanganan perkara belum dapat ditingkatkan karena penyidik masih membutuhkan keterangan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk dokumen warkah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat atas nama Mahrib.

“Penyidik belum bisa menentukan lebih lanjut karena pihak BPN belum memberikan keterangan, termasuk warkah sertifikat tersebut,” jelasnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pihak keluarga bersama kuasa hukum mendatangi kantor BPN Lombok Tengah untuk melakukan hearing dan meminta kejelasan terkait dokumen penerbitan sertifikat.

Sehingga pihaknya memperoleh penjelasan bahwa kepala kantor BPN telah membentuk tim yang terdiri atas tiga kepala seksi (Kasi) untuk menelusuri keberadaan warkah yang dimaksud.

Tim tersebut juga direncanakan berkoordinasi dengan penyidik Polda NTB guna membantu menuntaskan penanganan perkara.

Menurut I Made Yasa, pihak BPN menyampaikan bahwa perkembangan pencarian dokumen diharapkan sudah dapat diketahui pada pekan ini.

Meski demikian, pihak keluarga dan kuasa hukum memberikan tenggat waktu hingga dua minggu untuk memperoleh kejelasan.

“Kalau sampai dua minggu belum ada jawaban, kami bersama klien akan datang kembali untuk menanyakan perkembangan pencarian warkah tersebut,” tegasnya.

Di tengah sengketa tersebut, I Made Yasa menyebut tanah yang dipersoalkan hingga kini masih dikuasai dan digarap oleh kliennya.

Pihak keluarga juga masih memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas tanah tersebut dan mengaku tetap membayar pajaknya hingga 2026.

Menurutnya, dokumen perpajakan dan riwayat penguasaan fisik tanah dapat menjadi bagian dari bukti yang perlu diperiksa bersama dokumen pertanahan lainnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini harus ditelusuri secara menyeluruh untuk mengetahui apakah terdapat cacat hukum dalam proses penerbitan sertifikat.

“Dalam hukum pertanahan, bukan berarti orang yang namanya tercantum dalam sertifikat secara mutlak tidak bisa digugat. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum, ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk meminta pembatalan atau menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujarnya.

Perwakilan Keluarga Keman berharap BPN segera membuka dan menelusuri warkah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut. Dengan demikian, penyidik dapat memperoleh dokumen dan keterangan yang dibutuhkan untuk mengusut dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

Hingga proses penelusuran dan pemeriksaan selesai, dugaan pemalsuan dokumen serta penggelapan hak atas tanah tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kepala BPN Lombok Tengah Dick Atmajaya mengatakan pada prinsipnya pihaknya tidak pernah mangkir dari panggilan penyidik Polda NTB, namu ada persoalan miskomunikasi.

“Data yang diminta dalam persoalan tersebut belum kami temukan,” ujarnya.

Ia mengatakan permintaan warkah atas tanah yang diajukan warga tersebut tetap menjadi atensi, sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan aturan.

“Data yang diminta itu sedang kami cari,” ujarnya.

Ia mengatakan sertifikat tanah itu terbit berdasarkan pengajuan sporadik dari desa dan tetap diproses sesuai ketentuan. Namun, pihaknya tetap menyerahkan persoalan tersebut kepada penyidik Polda NTB.

“Persoalan ini sedang ditangani Polda NTB,” katanya. (Sul).