oleh

Ajukan Praperadilan di PN Bukittinggi, Ahmad Barik,S.H Berharap Proses Hukum Berjalan Jurdil

SKI | BANDAR LAMPUNG – Advokat dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Bandar Lampung, Ahmad Barik, S.H., secara resmi mengumumkan telah mendaftarkan permohonan Praperadilan dengan Nomor Register Perkara: 4/Pid.Pra/2026/PN Bkt di
Pengadilan Negeri Bukittinggi. Langkah hukum ini diambil murni guna menguji keabsahan
formalitas upaya paksa dan administrasi penahanan hulu yang dijalankan oleh jajaran penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat.

Berdasarkan kalender Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bukittinggi, Hakim Tunggal telah menetapkan jadwal Sidang Pertama pada hari Senin, 31 Agustus 2026 bertempat di Ruang Sidang Cakra. Mengingat terdapat jeda waktu kosong (detention gap) yang cukup panjang selama kurang lebih 20 hari dari tanggal registrasi 11 Agustus 2026, Advokat Ahmad Barik, S.H., menaruh harapan besar agar semua pihak terkait dapat menghormati jalannya peradilan
yang bersih, jujur, dan adil (fair trial).


“Kami melayangkan Praperadilan ini murni sebagai jangkar penegakan hukum acara pidana yang kaku. Mengingat jeda waktu menuju sidang pertama sangat panjang, kami sangat berharap tidak ada permainan kotor di bawah meja atau upaya-upaya non-prosedural di lapangan untuk menjegal jalannya persidangan Praperadilan yang sedang berjalan aktif (Sub-Judice),” ujar Ahmad Barik, S.H., saat dihubungi via telpon seluler pada hari Sabtu (15/8/2026).

Kendati bertindak murni dalam koridor penegakan hukum pembelaan perkara, Advokat Ahmad Barik, S.H., mengendus adanya kerawanan kriminalisasi dan tekanan psikis yang diarahkan langsung kepada Penasihat Hukum di lapangan. Rangkaian pelanggaran prosedur hulu berupa dugaan penganiayaan bersama, pemerasan jabatan, dan mal-administrasi backdate secara faktual
telah sukses dimasukkan dan tercatat resmi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan.

Seluruh rentetan dugaan pelanggaran hukum tersebut juga telah ditangani secara aktif oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri. Faktanya, pasca-terbongkarnya fakta-fakta materiil tersebut ke instansi pusat, telah terjadi insiden intimidasi verbal secara langsung yang dilakukan oleh oknum penyidik pelaksana lapangan BNNP
Sumbar berinisial R di area Rutan Kelas IIB Padang. Oknum tersebut secara melawan hukum melontarkan kalimat ancaman personal yang ditujukan kepada Penasihat Hukum melalui Klien, sebuah tindakan yang dinilai mencederai hak imunitas Advokat yang dilindungi oleh UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta menabrak Kode Etik Profesi Kepolisian (Perkapolri No. 14/2011). Merespons tindakan intimidasi dan ancaman personal terbaru tersebut, Advokat Ahmad Barik, S.H., dalam waktu dekat juga akan melayangkan laporan pengaduan khusus secara resmi kepada Bidpropam Polda Sumatera Barat.

Atas dasar potensi kerawanan persekusi dan kriminalisasi balik tersebut, Advokat Ahmad Barik, S.H., mengimbau kepada seluruh rekan sejawat Advokat, untuk ikut serta melakukan kontrol sosial secara fungsional.

“Imunitas Advokat saat membela perkara adalah pilar demokrasi. Kontrol dan solidaritas dari rekanrekan sesama Advokat dan elemen penegak hukum sangat dibutuhkan saat ini, semata-murni agar tidak ada ruang bagi oknum mana pun untuk melakukan tindakan sewenang-wenang di daerah menjelang dan atau selama proses sidang pembuktian berjalan yang akan dimulai pada tanggal 31
Agustus 2026 nanti,” tutup Ahmad Barik, S.H. (Red).