Cibinong SKI- GARUDA KPP-RI (Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia) Bogor melakukan Aksi Unjuk Rasa di depan kantor Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Bogor, Kejari Cibinong dan Kantor Bupati Bogor. (01/03/21).
“Aksi Garuda KPP-RI Bogor mendesak Bupati, Kajari dan Kadis Dinas PUPR agar segera menindaklanjuti Catatan dan Temuan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Perwakilan Jawa Barat terkait LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Bogor TA.(Tahun Anggaran) 2017, 2018 dan 2019 baik mengenai pengendalian intern maupun ketidak patuhan terhadap ketentuan Per Undang Undangan yang terjadi di Dinas PUPR dalam pelaksanaan anggaran kata Ketua PC. Garuda KPP-RI Bogor Nur Irman Hi. Hasan, SH”.
Dalam aksi UNRAS tersebut KORLAP (Kordinator Lapangan) Isanudin lewat orasinya menyampaikan agar hal tersebut harus segera ditindak lanjuti, misalnya pada TA. 2017 yaitu Kesalahan Penganggaran sebesar Rp. 739.775.746.00, Pengadaan Tangki septik di Kec. Cileungsi dan Kawasan Puncak senilai Rp. 32.754.943.453.00 (32,7 Miliyar), Kekurangan Volume pada 14 paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp. 2.114.715.858.64 (2,1 Miliyar).
Kemudian pada TA. 2018 yaitu Penataan Ruang Masjid Baitul Faizin dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 4,5 Miliyar, Kekurangan Volume fisik Pekerjaan senilai Rp. 1.305.833.515.97 (1,3 Miliyar), Belanja Hibah Air Bersih senilai Rp. 6.390.695.400.00 (6,3 Miliyar), Kegiatan pengendalian Banjir Cibinong senilai Rp. 25.367.550.500.00 (25,3 Miliar)
dan Tahun Anggaran 2019 yaitu kekurangan Volume fisik pada Kegiatan pembangunan Gedung Kejari Cibinong sebesar Rp. 1.582.901.939.20 (1,5 Miliyar) serta denda keterlambatan sebesar Rp. 170.165.105.34 dari pagu anggaran (107,7 Miliyar), kekurangan Volume fisik Pekerjaan pada 10 paket pembangunan jalan senilai Rp. 1.275.746.804.29 (1,2 Miliyar).
ini bukan hal yang luar biasa karna sudah biasa terjadi di kabupaten Bogor tutup Isan dalam wawancara nya dengan awak media.
Nuriman mengatakan akan melanjutkan unjuk rasa ini di Minggu depan, kita akan melakukan UNRAS ke Mabes POLRI, KPK RI dan KEJAGUNG RI untuk menyampaikan persoalan ini, karena kami sudah dari bulan 9 tahun 2020 melakukan aksi unjuk rasa ini namun semua pihak terkait terkesan tutup mata dan telinga tutur iman dengan ber api api. (red)
Komentar