oleh

Bupati Lotim Berikan Penekanan 16 Point Ke OPD

SKI| OTIM – Bupati Lombok Timur,HM.Sukiman Azmy mengingatkan bahwa saat ini merupakan moment krusial untuk tahun anggaran 2019. Karenanya momentum ini dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang telah ditetapkan, juga mengoptimalkan koordinasi untuk program yang belum berjalan.

Hal ini ditegaskan Bupati saat memimpin rapat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di ruang rapat kantor bupati Lotim, Selasa (1|10).

Sedikitnya 16 poin menjadi penekanan Bupati pada rapat tersebut. Poin pertama yang diingatkan Bupati adalah agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menuntaskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

 Bupati Sukiman menegaskan agar paling lambat KUA PPAS ini masuk di DPR pada minggu ini.  Bupati menilai penyelesaian KUA PPAS ini terlambat jika dibandinkan Provinsi yang APBDnya telah disahkan, 

“APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 sudah disahkan pada bulan Agustus lalu dan saat ini sedang dievaluasi, sementara kita belum apa-apa, kita masih adu argumentasi,” ungkapnya.

Kemudian ‎terkait Prioritas Anggaran, Mantan Dandim 1615 Lotim menegaskan tahun 2020 mendatang akan melakukan rehab sebanyak 2000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bekerjasama dengan Kodim 1615 Lombok Timur dengan alokasi dana Rp. 33 M. 

Selain itu RTLH juga akan digarap melalui inovasi program termasuk singkronisasi dengan program Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Pada kesempatan itu, Bupati juga meminta dibentuknya tim pengawas kaitannya dengan perizinan tambang pasir, distribusi pupuk, dan kesepakatan (MoU) dengan pengusaha Broiler. 

Termasuk juga mengingatkan pula kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  di daerah pantai yang tidak memenuhi persyaratan, seperti jarak dari sempadan pantai yang tidak boleh kurang dari 30 meter. 

“Batalkan saja yang kurang dari ketentuan yang sudah ada,” tegasnya. 

Bupati juga mengingatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terkait masih adanya pencetakan KTP di Dinas. Hal ini mengingat Pemerintah telah membentuk sepuluh unit UPT yang ditujukan mempermudah dan mempercepat layanan dokumen kependudukan,

 “jangan sampai menyulitkan masyarakat, mudahkan kalau bisa dipermudah,” ungkapnya.

Selain itu, Bupati juga menyoroti masih banyaknya jabatan eselon IV yang kosong. Ia mengingatkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera melakukan pengisian jabatan, utamanya untuk Kepala Sekolah. Pengisian jabatan ini harus dilakukan secara professional, sesuai kebutuhan organisasi. 

Kemudian ‎mengenai masalah keamanan dan ketertiban, Bupati meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Hal ini disampaikan Bupati mencermati peredaran miras dan narkoba. 

Perihal ini Bupati juga meminta pelibatan ASN sebagai informan di lingkungan masing-masin, sebab tugas menjaga keamanan dan ketertiban tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Satpol PP. Peran ASN sebagai bagian dari masyarakat adalah pada fungsi pencegahan.

Dengan ‎penekanan lainnya adalah RSUD Labuhan Haji diharapkan dapat segera dituntaskan, sehingga pada akhir tahun 2019 ini dapat beroperasi secara penuh.

 Bupati juga memberikan catatan terhadap distribusi air bersih ke kawasan terdampak kekeringan. Bupati mengingatkan bahwa kecamatan lebih memahami titik-titik yang lebih membutuhkan. Karenanya Kecamatan harus dilibatkan.(,Red Ski) 

Komentar

News Feed