SKI, LOTIM – Bupati Lombok Timur, H.M. Sukiman Azmy, menilai data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih rancu. Bagaimana tidak, sekitar 16 ribu lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT kembali kepusat, karena berbagai faktor. Sehingga inilah yang tentunya menjadi permasalahan.
Demikian ditegaskan Bupati saat memimpin rakor BPNT di rupatama lantai kantor Bupati Lotim,Rabu (27|2). ” Saya lihat data penerima BPNT masih rancu, belum lagi sekitar belasan ribu lebih PKM kembali ke pusat,” tegasnya.
Sukiman menginginkn jumlah itu dialihkan kepada masyarakat yang berhak dengan melakukan pendataan ulang.Karena dari data pada bulan Oktober 2018 lalu dari 150 ribu jumlah KPM perluasan,terdapat diantaranya sekitar 16 Ribu tidak bisa didistribusikan lantaran,karena berbagai sebab.Diantaranya harus didataulang agar BPNT ini tidak sia-sia kembali ke pusat.
Sementara pada satu sisi untuk menjaga kualitas beras dan supaya terjadi penyeragaman hendaknya harus disepakati apakah BUMN atau BUMD Seleparang Agro ataukah pihak swasta sebagai produsen.
” sebagai Distributor BUMD atau dengan memberdayakan masyarakat melalui BUMDesa. Nantinya, e-Waoreng, mengambil beras melalui BUMDesa yang ada,” ujarnya.
Begitu juga lanjut Bupati, dalam hal pengadaan beras, tak masalah mereka yang disepakati sebagai produsen, bekerjasama dengan pengusaha lainnya. Karena memang, beras BPNT tidak melalui proses tender.
Karena Ada 1400 ton lebih beras disalurkan ke KPM BPNT. Seperti apa teknis pembagian pada distributor yang ada, kita serahkan pada PKH.Apalagi ditemukan ada perbedaan kualitas beras diterima masyarakat, Terara dan Sambelia. Termasuk kualitas beras diterima masyarakat Sembalun.
“Kalau produsen dan distributor jelas, maka kualitas beras akan bisa terkontrol,”tukasnya.
Mewakili PKH Lotim, Saparudin, mengakui masalah data KPM BPNT, sehingga sampai harus kembali kepusat. Masalah lain dihadapi, minimnya jumlah e-Waroeng yang sudah mendapat rekomendasi Dinas Sosial (Disos) Lotim, sehingga harus memaksimalkan BRI-Link, sebagai e-waroeng.
“Kami PKH, lebih sepakat PD. Selparang Agro sebagai produsen. Sehingga kualitas beras bisa tetap dikontrol Pemda Lombok Timur. Masalah porsi pembagian pada masing-masing Distirbutor, nanti bisa diatur Pemerintah,” jelasnya.
Penulis : Rizal
Editor : Red SKI
Komentar