Bupati Lotim Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah

SKI | Lotim – Bupati Lombok Timur H. M Sukiman Azmy menjadi pembina upacara dalam peringatan Hari otonomi daerah yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, pada Selasa pagi (02/05).

Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Lombok Timur,HM. Juaini Taofik,Kapolres Lotim, AKBP Hery Indra Cahyono,Sik,MH,Dandim 1615 Lotim,Letkol Inf.Said M.Amin,Kepala Kejari Lotim, Elfi Laila Kholis,Pimpinan OPD lingkup Pemkab Lotim‎

Bupati Lotim menyampaikan Amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah yang diperingati secara Nasional mengatakan kalau otonomi daerah yang telah memberikan dampak positif.

Hal ini  dibuktikan dengan percepatan pembangunan yang ditandai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.

Berdasarkan data Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD di bawah 20% dan menggantungkan keuangannya pada Pemerintah Pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

” ini  tentunya menjadi sangat ironis, mengingat kewenangan telah diberikan kepada daerah sementara keuangan masih tergantung kepada Pemerintah Pusat,” tandasnya.

Menurutnya  daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. Karena  peningkatan tersebut diharapkan dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahterakan rakyat, sehingga dapat meningkatkan IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain.

Kemudian kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif serta efisien.

” Dihimbau daerah yang masih rendah PAD-nya, agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan PAD bahkan melebihi TKDD tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat,”tukasnya. (Rijal).