oleh

Bupati Lotim Tandatangan Nota Kesepahaman Dengan Dirjen KSDAE Kementerian LHK

SKIl Lombok Timur-Berkat komunikasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Balai TNGR melahirkan rencana kongkrit yang siap ditindaklanjuti masing-masing pihak terkait pengelolaan potensi alam di kawasan TNGR.

Kemudian Selasa (23/02), Bupati Lombok Timur, M. Sukiman Azmy, dengan Dirjen KSDAE Kementerian LHK, Wiratno melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Perjanjian Kerjasama antara Kepala Balai TNGR Dedi Asriadi, dan Kepala Dinas Priwisata Kabupaten Lombok Timur,H. Mugni, Peristiwa bersejarah itu berlangsung di kawasan Wisata Otak Kokok Joben Desa Pesanggrahan.

Hadir dalam kegiatan itu jajaran Dirjen KSDAE, Wakil Gubernur NTB, Hj. Rohmi Jalilah, para pejabat Propinsi dan Kabupaten, Ketua DPRD Kab. Lotim, aktivis lingkungan baik lokal maupun nasional, tokoh masyarakat lainnya.

Bupati Lotim,HM.Sukiman Azmy menyampaikan terima kasih kepada Balai TNGR yang telah memfasilitasi Pemda Lombok Timur melakukan kunjungan ke Bantimurun, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan untuk melakukan studi mengenai pengelolaan sumber daya alam.

Hasilnya telah mengilhami Pemkab Lombok Timur untuk menemukan cara pengelolaan potensi sumber daya alam secara terpadu dengan semua pihak terkait dan menguntungkan bagi masyarakat.

” lahirnya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama itu merupakan solusi yang manis, karena pemerintah dan masyarakat mendapat manfaat dari kawasan hutan tanpa mengurangi sedikitpun hak-hak Balai TNGR,” tegasnya.

Sukiman mengatakan point nota kesepahaman yang ditandatanganinya, antara lain, masyarakat Sajang dan Sembalun yang selama ini mengalami masalah sumber air bersih, karena putusnya pipa yang menghubungkan wilayah itu dengan sumber air di Propok akibat gempa bumi kini dapat menikmati air bersih kembali dengan restu dari Dirjen KSDAE.

Lahan-lahan di kawasan hutan yang selama ini tidak boleh diutak-atik juga kini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk perladangan dan pertanian.

Selain itu, perjanjian kerja sama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dengan Balai TNGR, akan diadakan loket One Connect Gate untuk mengakses tujuh bukit.

” Untuk itu pemerintah Lotim siap mengalokasikan anggaran untuk membangun loket tersebut,” ujarnya.

Menurut Bupati, permasalahan lain yang perlu diselesaikan yakni kondisi infrastruktur jalan dari perempatan Terara menuju destinasi wisata sepanjang 7,5 Kilometer, perlu diperlebar agar bus-bus pariwisata tidak kesulitan saat berpapasan dengan kendaraan lain.

Sebenarnya Pemkab Lotim telah mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk memperlebar jalan tetapi karena refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 kegiatan itu belum dapat dilaksanakan.

” Kami berharap Pemerintah Provinsi NTB dapat membantu membangun jalan. Ia berjanji pembebasan lahan menjadi urusan Pemkab Lotim,” tandasnya.

Dirjen KSDAE Kementerian LHK mengaku terkesan dengan para pejabat termasuk Wagub dan Bupati Lombok Timur, serta tokoh-tokoh masyarakat di daerah ini. Sehingga pada kesempatan itu Dirjen memberikan piagam penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan peranan dalam pengelolaan hutan.

Menurutnya kawasan wisata tersebut sangat indah sehingga sangat mungkin untuk dikembangkan paket-paket wisata,apalagi bangsa lain mengaku iri dengan keragaman potensi alam dan keragaman budaya yang dimiliki daerah.

” Dirinya dengan Bupati Lotim telah menandatangani Nota Kesepahaman untuk bersama-sama mengurus alam, karena menyadari bahwa hutan di Indonesia memiliki interaksi budaya, sosial, ekonomi, politik, bencana alam sehingga pemerintah pusat dan daerah perlu mengurus hutan bersama-sama,” tegasnya.

Wakil Gubernur, Hj. Rohmi Jalilah, mengaku terharu dan bahagia dengan kesepakatan tersebut karena akan berdampak luar biasa.

Komentar

News Feed