SKI | Lotim – Kalangan legislatif mengaku kebobolan atas pinjaman yang dilakukan eksekutif saat pemerintahan Bupati Lotim H.Sukiman Azmy-Wakil Bupati Lotim,H.Rumaksi SJ (Sukma).
Maka untuk tidak mengulangi hal yang sama pada pemerintah Lotim dibawah kepemimpinan Bupati Lotim H.Haerul Warisin-Wakil Bupati Lotim H.Edwin Hadiwijaya memperketat pengawasan pinjaman agar tidak kebobolan lagi.
Demikian ditegaskan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lotim Amrul Jihadi,Senin (8/6).
” Pada masa pemerintahan Sukma kita kebobolan mengenai pinjaman dilakukan Pemkab Lotim,” tegasnya.
Ia menyebutkan kebobolan yang dimaksudkan karena Pemkab Lotim berhutang atau melakukan pinjaman mencapai sebesar Rp 700 Milyar.
Dengan dimulai pinjaman untuk program percepatan mencapai Rp 300 Milyar,belum lagi di PIP dan Bank NTB Syariah yang mencapai ratusan milyar.Sehingga pada akhirnya masa jabatan pemerintah Sukma tidak bisa diselesaikan utang tersebut.
” Baru selesai pinjaman di era Sukma itu masa Pj Bupati Lotim menjabat,” terangnya.
Oleh karena,lanjut pada era pemerintah smart ini akan melakukan pinjaman sebesar Rp 250 Milyar ke pihak swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,irigasi maupun lainnya.
Maka kita pastikan akan memperketat pengawasan nantinya di legislatif sehingga apa yang terjadi di era Sukma tidak kecolongan lagi di pemerintahan smart.
Hal ini dimaksudkan agar saat kepempinan smart ini berakhir nantinya tidak sampai meninggal hutang sebagaimana terjadi di era Sukma.
” Kita perketat pengawasan soal pinjaman yang akan dilakukan pemerintahan smart,”tukasnya. (Sul).
