Dibalik Pengangkatan Honda Di Lotim Antara Kebutuhan,Titipan Ataukah Tempat Menampung  Timses‎

SKI l NTB-Salah satu pengamat bidang birokrasi  pemerintahan di Lotim,H.Muhasim angkat bicara mengenai terus mencuatnya kasus pengangkatan tenaga honda di Lotim, baik dari tingkat Kelurahan,kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lotim.

Dengan mempertanyakan kepada Pemkab Lotim apakah pengangkatan tenaga honda tersebut merupakan kebutuhan organisasi ataukah titipin dan tempat mengakomodir oknum timses yang telah berjuang dalam Pilkada 2018 lalu.

” Masalah pengangkatan tenaga honda harus jelas, kebutuhan organisasi atau sekedar mengakomodir titipan oknum  timses, karena dalam pemerintahan itu sudah ada regulasinya,” tegas Muhasim di Selong, Sabtu (12|6).

Mantan Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Lotim melihat kalau dalam melakukan pengangkatan tenaga honda di Lotim tidak melihat regulasi yang ada.

Seperti  jumlah tenaga honda yang dibutuhkan berapa, terus disiplin ilmunya juga harus jelas.Dengan tidak serta merta mengangkat tenaga honda yang dampaknya tentu akan membebankan APBD Lotim,terutama mengenai penggajian atau pembayaran honor tenaga honda yang diangakat.

” Jangan sampai dengan terus pengangkatan tenaga honda di Lotim akan membebankan APBD, sehingga yang dibuat pusing Pemkab Lotim sendiri,” ujarnya seraya menambahkan masak lebih banyak tenaga honda ketimbang ASN di Lotim dan ini tidak logis.‎

Selain itu, lanjutnya, di masing-masing OPD sudah jelas ada Kepala Dinas,Badan, Sekretaris, Kabag, Kabid,Camat, Lurah, Kasubag, Kasi dan Staf yang berasal dari ASN. Dengan aturannya sudah jelas tugas dan fungsinya.

Sehingga tentunya dirasa cukup untuk menjalankan roda di masing-masing OPD yang ada. Akan tapi kalaupun membutuhkan tenaga honda tentunya harus selektif dilakukan pengangkatan sesuai kebutuhan organisasi, bukan didasarkan atas kebutuhan oknum timses yang menitip orang-orangnya masuk menjadi tenaga honda.

” Pemkab Lotim dinilai kurang transparansi dalam mempublikasikan mengenai kebutuhan akan tenaga honor dengan kemampuan yang dimiliki,” cetus Muhasim.

Lebih lanjut Pengamat bidang birokrasi  pemerintahan di Lotim ini meminta Bupati,Wakil Bupati dan Sekda Lotim untuk melakukan evaluasi terhadap pengangkatan tenaga honda di Lotim.

Karena jangan sampai akan menjadi beban bagi pemerintah daerah kedepannya, terutama masalah honor yang akan diberikan kepada tenaga honda tentunya akan menguras keuangan APBD Lotim.

” Jangan sampai tenaga honor terus membludak akan menyebabkan APBD akan terkuras,dengan melakukan pengangkatan tenaga honda seperluannya,” pintanya.

Pada kesempatan itu juga Mantan Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Lotim ini mempertanyakan dengan banyaknya pejabat yang dinonjobkan pada pemerintahan saat ini,apakah penonjoban mereka sudah sesuai dengan regulasi yang ada ataukah tidak.

Maka ini yang tentunya arus dicermati baik-baik oleh Pemkab Lotim,karena untuk penonjoban seseorang itu tentunya ada kesalahan yang dilakukan. Dengan melanggar UU kepegawaian yang ada,bukan karena perbedaan kepentingan politik didalamnya.

” Jangan sampai dengan menonjobkan para pejabat yang tidak bermasalah ini tentunya akan menjadi bumerang bagi Bupati Lotim kedepannya,” tegasnya lagi.‎

Sementara Sekda Lotim,HM.Juani Taofik di media massa menegaskan kalau pengangkatan tenaga honda bukan merupakan titipan melainkan kebutuhan organisasi.(Red).

News Feed