SKI | Lotim – Salah satu Kepala Wilayah di Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong,Sulhan menegaskan menduga adanya permainan tidak sehat di tubuh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim terutama di bidang yang menangani pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dugaan itu bukan beralasan karena beberapa kali menemukan adanya data yang menyatakan masyarakat belum bayar, setelah dikonfirmasi ke PPS ternyata sudah dibayar.
” Saya menduga Ada permainan di Bapenda Soal PBB,” tegas Sulhan kepada media ini,Selasa (8/7).
Menurutnya dirinya juga menanyakan ke
PPS sudah kita stor pembayaran PBB dari hasil pungut dari warga ke Bapenda,akan tetapi Bapenda beralasan belum di entri.
” Kan mustahil belum di entri data storan pajak pada sistem, sehingga sepuluh kali masyarakat bayar pajak jika tidak dientri datanya pasti muncul terus menjadi tunggakan, kan yang kasian masyarakat,”ujarnya.
Sulhan yang juga Advokat ini meminta agar sinkronkan data PPS dengan Bapenda, lalu membentuk satgas Opjar ini sehingga jelas.
Akan tapi dirinya melihat Satgas Opjar dinilai hanya sekedar menghabiskan anggaran daerah saja, karena yg dicari ujung-ujungnya nya RT,Kawil,pekasih untuk ambil photo dokumentasi dan bawa uang hasil penagihan dari RT,Kawil dan pekasih lalu pergi.
” ini hasil Opjar saya karena satgas Opjar itu dinilai cari nama tapi mereka memanfaatkan RT,kawil dan pekasih untuk dampingi penagihan,” terangnya.
Kepala Bapenda Lotim Muksin saat dikonfirmasi menegaskan sangat berterima kasih atas masukan yang diberikan masyarakat sehingga itu namanya memiliki kepedulian.
Dengan tentu pihaknya akan terus membenahi dimana letak masalah dan kekurangan dalam persoalan PBB ini untuk dijadikan evaluasi kedepannya karena kritik dan pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan sekali.
Begitu juga tunggakan utang PBB yang belum tertagih mencapai Rp 55 Milyar di masyarakat harus kita tagih sesuai regulasi yang ada,dengan diterjunkan ratusan petugas Opjar di 21 kecamatan.
” Kalau ada yang keliru kita akan benahi karena tujuan kita menyadarkan masyarakat kita rajin bayar pajak,” tegasnya. (Sul).
