SKI| Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendorong seluruh desa memperkuat aturan pencegahan pernikahan usia anak, menyusul masih tingginya perkiraan angka pernikahan anak di daerah tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lombok Tengah Kusriadi mengatakan, sejumlah desa telah memiliki peraturan desa (Perdes) maupun awig-awig yang mengatur pencegahan pernikahan usia anak. Namun, aturan tersebut belum tersedia secara merata di seluruh desa.
“Sebagian besar kecamatan sudah ada desa yang memiliki Perdes. Ada sekitar satu sampai dua desa di masing-masing kecamatan. Namun, kita masih mendorong agar aturan ini bisa diterapkan lebih luas,” kata Kusriadi.
Menurut dia, keberadaan Perdes tidak otomatis menyelesaikan persoalan pernikahan usia anak. Efektivitas aturan sangat bergantung pada komitmen pemerintah desa dan masyarakat untuk menjalankannya.
Karena itu, DP3AP2KB ingin membangun kesepakatan bersama mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Kepala dusun juga menjadi salah satu pihak yang dinilai penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan mengetahui proses sosial di lingkungan tempat tinggalnya.
Kusriadi mengatakan, selama ini masih ditemukan persoalan ketika kasus pernikahan usia anak tidak dilaporkan secara terbuka. Bahkan, ada keluarga yang diduga menyamarkan usia anak agar terlihat sudah cukup umur.
Pemerintah desa dan kepala dusun diharapkan tidak menutup-nutupi persoalan tersebut. Setiap indikasi pernikahan usia anak perlu disampaikan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi sebenarnya dan melakukan pendampingan.
“Kalau ada kasus, laporkan saja terlebih dahulu. Jangan sampai ditutupi. Dengan begitu, kita bisa mengetahui persoalan yang terjadi dan menentukan langkah pendampingannya,” ujarnya. (Riki).









