SKI l Lombok Timur-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat memerintahkan kepada pengurus DPC PPP Lotim dan Fraksi PPP DPRD Lotim melapor ke aparat penegak hukum.
Hal ini terkait dengan kasus pengrusakan kantor DPC PPP Lotim yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab.
” Kita sudah perintahkan pengurus DPC bersama fraksi untuk segera melaporkan kasus pengrusakan kantor ke polisi,” tegas Ketua DPW PPP Lotim, H.Muzihir saat dikonfirmasi,Selasa (21|12).
Menurutny begitu pihaknya mendapatkan laporan kasus pengrusakan kantor DPC PPP Lotim langsung memerintahkan kepada pengurus bersama fraksi untuk mengambil langkah tegas.
Dengan melaporkan ke polisi agar segera diusut tuntas kasus tersebut,dengan segera mengungkap dan menangkap pelakunya,guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
” Kita minta agar aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini sampai tuntas,” ujarnya.
Muzihir juga menambahkan pihaknya sudah mengetahui siapa aktor dibalik pengrusakan kantor DPC PPP Lotim. Dengan kuat dugaan akibatnya tidak terima kekalahan dalam Muscab PPP Lotim.
Namun begitu yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa sasarannya harus kantor partai yang merupakan benda mati yang dirusak. Karena kalau memang tidak puas dengan hasil tentunya ada mekanisme yang harus dilakukan sesuai dengan AD|ART maupun petunjuk organisasi.
Bukan malah dengan melakukan tindakan pengrusakan seperti yang tentunya konsekwensinya akan berurusan dengan hukum. Karena para kader tentunya banyak yang tidak terima dengan adanya aksi pengrusakan kantor PPP Lotim.
” Kami sudah memperkirakan jauh sebelumnya gelagat akan terjadi seperti ini jauh hari sudah diperkirakan,denganya oknum yang tidak senang dengan keputusan partai mengenai kepengurusan DPC PPP Lotim yang baru,” ujarnya.
Begitu juga lanjut,Ketua DPW PPP NTB ini,terkait dengan adanya aksi yang akan dilakukan besok pagi (Rabu, red) ke kantor DPW PPP NTB yang dilakukan oknum yang tidak puas dengan keputusan partai.
Dengan meminta pembatalan SK kepengurusan PPP Lotim yang baru dan pencopotan dirinya sebagai Ketua DPW PPP Lotim bersama Sekretaris DPW PPP NTB. Karena yang mengeluarkan SK itu adalah DPP bukan DPW.
” Silahkan saja melakukan aksi, karena seharusnya sebagai kader yang baik hendaknya mendukung keputusan partai bukan malah melawan,” tandasnya.(Sam).
