Dukung Pemerintah Yang Bersih Serta Pemberantasan Korupsi, Kepala OPD dan BUMD Tandatangani Pakta Integritas dan Komitmen Bersama

SKI | JEPARA – Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD di lingkungan Pemkab Jepara menandatangani fakta integritas dan komitmen bersama pecegahan korupsi terintegrasi guna menjalankan pemerintahan yang bersih, Penandatanganan ini disaksikan langsung Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta di Ruang Rapat Sosrokartono Setda Jepara, Kabupaten JeparaSelasa (28/5/2024).

Secara simbolis penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala DPMPTSP Eriza Rudi Yulianto dan Direktur RSUD Kartini Jepara dr. Tri Iriantiwi.

“Saya meminta ASN dan penyelenggara negara untuk berperan dalam pencegahan korupsi guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Pesan saya, junjung tinggi integritas, tingkatkan kesadaran, komitmen dan kerja sama dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan yang berlaku; serta laksanakan program dan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku,” kata Edy Supriyanta.

Edy mengajak para kepala OPD yang hadir memiliki semangat optimis yang sama yaitu menolak korupsi yang merupakan extra ordinary crime. Perilaku koruptif sangat berbahaya karena melanggar hajat hidup orang banyak dan dapat menimbulkan
dampak sistematik bahkan bisa meruntuhkan negara.

“Saya mengingatkan, titik rawan korupsi di pemerintah daerah di antaranya: Pembagian dan Pengaturan Jatah Proyek APBD; Meminta/menerima hadiah pada proses perencanaan APBD; Uang Ketok Pembahasan dan Pengesahan APBD; Dana Aspirasi; Pokir yang Tidak Sah; Pelaksanaan PBJ; Mark up, penurunan
spek/kualitas, pemotongan oleh Bendahara; Perizinan dan Pelayanan Publik; Pembahasan dan Pengesahan Regulasi; Rekruitment, promosi, mutasi dan Rotasi Kepegawaian; Pengelolaan dan Pendapatan Daerah; serta Proses Penegakan Hukum,” jelasnya.

Untuk itu, orang nomor satu di Jepara itu meminta agar para ASN untuk mengamalkan kode etik, etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara sesuai kode etik ASN; bangun semangat yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, berkepastian hukum dan bebas pungli.

“Jangan lupa pula untuk optimalisasi pendapatan daerah, cegah dan tolak gratifikasi, suap dan KKN serta selalu tingkatkan pengawasan ini mari kita terapkan bersama dimulai dari kita sendiri,” tandasnya. (Hani K).