728 x 90
Mata Publik, Tajam, dan Terpercaya
Wartawan Swara Konsumen Indonesia Dilengkapi Dengan KTA Yang Masih Berlaku Dan Surat Tugas Peliputan, Nama Tercantum Didalam Box Redaksi

Kemendagri Teken MoU dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Sel, 2 Jul 2019 01:05:33am

Admin - Media Swarakonsumenindonesia

IMG-20190702-WA0003

SKI, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan Pelaksanaan Excecutive Forum dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua KPPU, Kurnia Toha di Mezanine Ballroom Aryaduta Hotel, Tugu Tani, Jakarta, Senin (01/07/19).

Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, nota kesepahaman yang dilakukan keduanya diharapkan menjadi komitmen dalam membina proses regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di tingkat Pemerintah Daerah.

“Mencermati lingkup MoU ini, kami akan membangun komitmen dan membina proses kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tidak menghambat kegiatan usaha masyarakat,” kata Tjahjo.

Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman yang dilakukan Kemendagri dan KPPU adalah sebagai berikut,

Pertama, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait dengan peningkatan iklim persaingan usaha yang sehat.

Kedua, koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan persaingan usaha.

Ketiga, pemanfaatan, pengelolaan, dan peningkatan kapasitas, baik di lingkup Kementerian Dalam Negeri maupun di KPPU.

Dikatakan Tjahjo, Kemendagri sebagai poros utama pemerintahan, memiliki fungsi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015, yaitu pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

“Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk membangun sistem dalam memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dan dunia usaha. Oleh karenanya, Kemendagri mendorong dan mendukung lembaga lain untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” terang Tjaho.

Komitmen Pemerintah dalam menjaga iklim investasi sebanarnya telah diwujudkan dalam beberapa regulasi yang ada, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektornik, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 20107 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

“Kemendagri mengharapkan Nota Kesepahaman ini membuktikan bahwa Negara mampu hadir dan menjamin hak masyarakat untuk berusaha serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak,” ungkap Tjahjo.

Sementara itu, Ketua KPPU Kurnia Toha berharap kerjasama yang terjalin dengan Kemendagri mampu menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat melalui regulasi dan kebijakan yang diterapkan Pemerintah Daerah.

“Kami merasa Nota Kesepahaman ini sangat penting mengingat Kemendagri adalah juga membawahi Provinsi di seluruh Indonesia. Sebagaimana kami janjikan dalam proses menjadi komisioner, kami lebih menekankan pada jalinan kerjasama lebih dekat dengan instansi Pemerintah. Kenapa? Karena daripada kita berdepat di media, lebih bagus kita bicarakan dulu peraturan tentang persaingan usaha. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada Pak Mendagri dan jajarannya atas kerjasama ini,” kata Kurnia. (Red SKI). 

Sumber : Puspen Kemendagri

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Tangkal Radikalisme dan Pupuk Rasa Patriotisme Warga “Kades Mapin Beru Gelar Pengajian Rutin,” 

Kam, 23 Jan 2020 06:43:20am

SKI| Sumbawa - Pemerintah Desa Mapin Beru,Kecamatan Alas Barat,Kabupaten Sumbawa menggelar kegiatan pengajian rutin tahunan bersama dengan...

Penyidik Agendakan Pemanggilan Pengurus BPPD dan Kadispar Lotim.

Rab, 22 Jan 2020 04:59:25pm

SKI| NTB - Kasus dugaan pencatutan nama organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang dilakukan oknum Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah...

Bangunan Megah Pospam Terpadu Di Lotim  Mubazir Tak Digunakan

Rab, 22 Jan 2020 07:33:52am

SKI| NTB - Meksi Pospam terpadu yang dibangun Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tahun 2019 lalu tempat selesai dikerjakan berapa bulan lalu....

Ratusan Warga Kecamatan Alas Barat Deklarasi Tolak Radikalisme 

Sel, 21 Jan 2020 09:04:25am

SKI| Sumbawa Barat - Ratusan warga Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Sumbawa Nusa Tenggara Barat melakukan deklarasi menolak faham radikalisme...

Dana Hibah Komite Pemekaran Lotim Tahun 2019 Minta Diaudit

Sel, 21 Jan 2020 08:22:41am

SKI| NTB - Salah satu tokoh perempuan wilayah Lombok Timur bagian selatan,Ummi Sarkawi angkat bicara mengenai dana hibah untuk komite pemekaran Lotim...

Polisi Bakal Panggil Pengurus BPPD Lotim.

Sen, 20 Jan 2020 03:51:43pm

SKI| NTB - Pengurus Badan Promosi Badan Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Timur masa tugas 2017-2021 bakal dipanggil penyidik Polres Lotim.Kalau...

Giliran Polisi Minta Keterangan Mantan Ketua PWI Lotim ” Kasus Dugaan Pencatutan Nama PWI,” 

Sen, 20 Jan 2020 12:34:00pm

SKI| Lombok Timur - Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Lombok Timur, Dimyati diminta keterangan sebagai pelapor, Senin...

Dua Pelaku Jaringan Sistim Tebus Curamor Di Lotim Diringkus Polisi 

Sab, 18 Jan 2020 07:34:35pm

SKI| Lombok Timur - Tim Resmob Polres Lombok Timur berhasil menangkap dua pelaku jaringan sistim Tebus kendaraan curian, Sabtu siang (18|1) sekitar...

Dukun Cabul Asal Loteng Digelandang ke Kantor Polisi. ” Diduga Cabuli Anak Dibawah Umur,”

Kam, 16 Jan 2020 08:04:20pm

SKI| Lombok Timur - Oknum yang duga dukun Cabul asal Lombok Tengah dengan isial, AJ dilaporkan ke kantor polisi. Karena diduga telah melakukan...

Tokoh Lotim Utara Bentuk Gerakan Masyarakat Selaparang.

Rab, 15 Jan 2020 08:11:43pm

SKI| Lombok Timur - Para tokoh masyarakat,agama dan pemuda Lombok Timur Utara resmi membentuk Gerakan Masyarakat Seleparang (GMS) di Lesehan Taman...

Berita Terbaru

NUSAN

EKONOMI

Di Lombok Timur Dua ATM Bank NTB Dibobol

Rab, 25 Des 2019 09:36:40am

PERISTIWA

Polisi Bakal Panggil Pengurus BPPD Lotim.

Sen, 20 Jan 2020 03:51:43pm
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
%d blogger menyukai ini: