Mata Publik, Tajam, dan Terpercaya
Wartawan Swara Konsumen Indonesia Dilengkapi Dengan KTA Yang Masih Berlaku Dan Surat Tugas Peliputan, Nama Tercantum Didalam Box Redaksi

Pemprov Jabar Minta Perusahaan Berunding dengan Pekerja Dalam Setiap Keputusan, Termasuk Pembayaran THR

Jum, 8 Mei 2020 10:35:07pm

Uyo Taryo - Media Swarakonsumenindonesia

IMG_20200508_225035

 

SKI|Bandung - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menekankan kepada perusahaan guna mengedepankan bipartit atau perundingan untuk bersepakat dengan pekerja dalam setiap keputusan, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ditengah pandemi COVID-19.

"Didorong untuk melakukan perundingan antara perusahaan dengan pekerja dalam mengambil semua keputusan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Mochamad Ade Afriandi di Kota Bandung, Jumat (8/5/2020).

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19.

Dalam SE yang keluar pada 6 Mei 2020, Menteri Ketenagakerjaan mengizinkan perusahaan swasta menunda atau mencicil pembayaran THR keagamaan di tengah pandemi COVID-19.

Ade menyatakan, hal tersebut harus dibahas bersama antara perusahaan dan pekerja melalui proses perundingan. Perundingan harus dilandasi itikad baik untuk mencapai kesepakatan, harus ada keterbukaan dan kejujuran antara Pimpinan Perusahaan dengan pekerja/buruh, dan tidak memanfaatkan situasi pandemi ini untuk tidak mematuhi norma ketenagakerjaan di Indonesia.

"Disnakertrans Jabar tetap meminta Pimpinan Perusahaan memenuhi kewajiban membayar THR untuk pekerja/buruh, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," ucapnya.

Guna memastikan semua perusahaan mengimplementasikan SE Menteri Ketenagakerjaan, Disnakertrans Jabar membuat layanan pengaduan dan posko pengaduan THR. Hal itu menjadi salah satu upaya Disnakertrans Jabar untuk memastikan semua keputusan perusahaan diambil berdasarkan kesepakatan dengan pekerja.

"Kami telah menyediakan hotline dan alamat email untuk pelayanan pengaduan, juga menyediakan Posko Pengaduan THR di Kantor Disnakertrans Jabar dan Kantor UPTD Wilayah I Bogor, Wilayah II Karawang, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Bandung, dan Wilayah V Garut," katanya.

Disnakertrans Jabar mencatat 62.848 pekerja dari 1.041 perusahaan di Jabar dirumahkan dan di-PHK akibat pandemi COVID-19. Rinciannya, 666 perusahaan merumahkan 50.187 pekerja, dan 375 perusahaan mem-PHK 12.661 pekerja. Sedangkan, pekerja yang sudah melapor dan melengkapi by name by address mencapai 49.503 orang.

Ade mengatakan, Disnakertrans Jabar menyediakan layanan asistensi bagi pekerja yang dirumahkan dan di-PHK untuk mendaftar Program Kartu Prakerja di UPTD dan Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Jabar.

"Disnakertrans Jabar menyediakan layanan asistensi untuk Kartu Prakerja yang kita singkat Lauk-PK. Dilaksanakan Lima UPTD. Wilayah I Bogor, Wilayah II Karawang, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Bandung, dan Wilayah V Garut," katanya.

"Diselenggarakan juga di Balai Latihan Kerja Disnakertrans, Balai Latihan Kerja di Bandung, yakni Balai Latihan Kerja Mandiri dan Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia. Satu lagi di Bekasi, Balai Latihan Kerja Kompetensi," tambahnya.

Pendaftaran Program Kartu Prakerja berlangsung sebanyak 30 gelombang. Mulai dari 11 April 2020 sampai November 2020. Kuota Jabar dalam Program Kartu Prakerja mencapai 937.511. (UT)

Baca Juga

News Feed

Tersandung Hukum?… Bahtera Gurning & PWI Kabupaten Bogor Solusinya

Rab, 14 Okt 2020 10:00:05pm

  SKI|Bogor - Kantor Advokat Bahtera Gurning & Rekan menjalin kerja sama bantuan hukum dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten...

Aksi Demonstrasi Penolakan RUU Omnibus Law di Kabupaten Bogor Berjalan Kondusif

Jum, 9 Okt 2020 07:59:49am

  SKI|Bogor - Aksi demonstransi yang dilakukan Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Bogor selama 3 hari disejumlah titik di...

Puncak Unras Aliansi SP/SB Bogor Menolak Omnibuslaw, Pemerhati: Rekomendasi DPRD Dinilai Malehoy

Kam, 8 Okt 2020 08:57:21pm

  SKI|Bogor - Hari ketiga yang merupakan puncaknya unjuk rasa ribuan buruh yang menamakan diri Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten...

Hari Terakhir Unjuk Rasa Buruh Aliansi SP/SB Akan Turunkan Massa Lebih Banyak

Rab, 7 Okt 2020 09:32:40pm

  SKI|Bogor - Aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Bogor berjalan dengan lancar dan...

Pasca Disahkannya RUU Omnibus Law, Kapolres Bogor Siapkan Rencana Pengamanan

Sel, 6 Okt 2020 08:16:42pm

  SKI|Bogor - Selama sepekan ini jajaran personil Polres Bogor melakukan sejumlah langkah pengamanan rencana aksi unjuk rasa dan mogok kerja...

Tok…RUU Cipta Kerja Disahkan DPR, Aliansi SP/SB Bogor Tetap Berunjuk Rasa

Sel, 6 Okt 2020 07:32:06pm

  SKI|Bogor - Meskipun DPR RI sudah ketok palu sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada sidang...

Tolak Omnibuslaw, Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bogor Siap Unjuk Rasa

Sab, 3 Okt 2020 07:05:43am

  SKI|Bogor - Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Bogor, Dewan Pengupahan unsur SP/SB, Koordinator Daerah Satgas Aksi SP/SB Kabupaten Bogor...

HUT ke-210 Kota Bandung: Ridwan Kamil Sampaikan Peluang Ekonomi Baru Jabar

Jum, 25 Sep 2020 08:28:13pm

  SKI|Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung dalam rangka HUT ke-210 Kota...

Kapolda Jabar Tinjau Pelaksanaan Operasi Yustisi di Polres Bogor

Jum, 25 Sep 2020 07:56:50pm

  SKI|Bogor - Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Rudy Sufahriadi bersama Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy, S.H.,S.I.K.,M.Pict.,M.Iss dan Letkol...

Polsek Sukaraja Gelar Ops Yustisi Sasar Para Pelanggar Protokol Kesehatan

Jum, 25 Sep 2020 07:49:40pm

  SKI|Bogor - Operasi gabungan penindakan pelanggar protokol Kesehatan Melalui Ops Yustisi Polsek Sukaraja sasar para pelanggar protokol...

Berita Terbaru

NUSAN

EKONOMI

PERISTIWA

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->