Forum BPD Lotim Turun Gunung Soal Saldo Nol Bansos ‎

SKI l Lombok Timur-Setelah sebelumnya para Kepala Desa (Kades) di wilayah Kecamatan Masbagik mempersoalkan saldo nol di bantuan sosial pemerintah pusat untuk masyarakat miskin. Kini Forum BPD Lombok Timur juga mempermasalahkan dengan turun tangan,karena memunculkan polemik dan persoalan ditengah-tengah masyarakat.

Baik itu ‎ dalam Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lotim.Apalagi antara Dinas Sosial Lotim bersama dengan bank penyalur dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Selong saling lempar mengenai masalah tersebut.

Ketua Forum BPD Lotim, Judan Putrabaya,Sekretaris, Deby Febri Rahman bersama dengan anggota Forum BPD Lotim lainnya mendatangi kantor BRI Selong, Selasa (23|11).

Guna meminta perjelasan sejelas-jelasnnya mengenai saldo nol,karena dalam hearing di DPRD Lotim beberapa waktu lalu pihak bank penyalur tidak menjelaskan secara jelas mengenai saldo nol tersebut.

Sementara pada satu sisi ada statement Bupati Lotim yang mengatakan jangan sampai ada bantuan kembali ke pusat. Maka ini tentunya menjadi motivasi kami untuk datang ke BRI menanyakan mengenai saldo nol.‎

” Permasalahan saldo nol dalam bantuan sosial dari pusat tidak pernah berhenti dan berbagai pihak yang seharusnya memberikan penjelasan saling lempar,” tegas Judan Putrabaya.

‎Menurutnya harusnya dari pihak Dinas Sosial dan BRI membuka dengan transparan mengenai masalah saldo nol ini. Agar menjadi jelas dan kenapa bisa terjadi demikian.

Sementara menurut Disos kalau datanya sudah kelir tinggal di BRI,kemudian yang terjadi saling lempar dan bergentayangan berbagai rummor yang ada dibalik saldo nol ini.

Dengan mencuat berbagai isu miring adanya dugaan permainan dalam bansos ini. Sehingga memunculkan saldo nol. Sedangkan saat datang Menteri Sosial di Lotim justru dananya ada, tapi kenapa saldo nol tetap masih ada,maka ini mengundang berbagai pertanyaan.‎

” Kami minta pihak bank jangan menutup-nutupi masalah saldo nol in,karena semakin ditutupi tentunya akan semakin besar masalahnya,” ujarnya.

Sementara kedatangan Forum BPD Lotim diterima pihak BRI Cabang Selong, Ahmad Daelani yang menangani masalah Bansos di BRI Selong bersama dengan direksi BRI Cabang Selong lainnya.

Kemudian ditempat yang sama Sekretaris Forum BPD Lotim, Debi Febry Rahman menegaskan kasus saldo nol bansos di Lotim terus menjadi persoalan.Dimana sebelumnya desa di kecamatan Masbagik menggedor BRI Selong soal saldo nol.

Sementara di Masbagik Utara Baru (MBU) terdapat  209 KPM yang saldonya nol, akan tetapi sudah diselesaikan dan terisi bansos. Namun kemudian terjadi di Desa Pringgebaya sebanyak 530 KPM soldo nol, Desa Tete Batu Selatan 99 KPM, Gelora 300 KPM dan Desa Pejaring 200 KPM.

” Ini menjadi masalah yang harus diselesaikan, sehingga keterbukaan dan transparansi BRI selaku bank penyalur menjelaskan kenapa saldo nol,bukan malah saling lempar dengan Dinas Sosial,” tegasnya.

Kemudian anggota forum BPD Lotim lainnya, Zaenul Muttaqin mengaku sangat menyayangkan sekali ketidakhadiran Pimpinan Cabang BRI Selong,karena yang bersangkutan sebenarnya harus hadir sebagai tuan rumah yang kedatangan tamu.

Namun justru bersembunyi dan tidak kelihatan batang hidungnya, sehingga ini tentunya menjadi pertanyaan bagi kami ada dengan pimpinan cabang BRI.

” Sangat kita sayangkan pimpinan cabang BRI tidak hadir di kantornya sendiri,padahal kita sangat mengharapkan kehadirannya untuk menjelaskan secara gamblang saldo nol,” tandasnya.‎

Menanggapi itu, pihak BRI Cabang Selong yang membidangi masalah Bansos, Ahmad Delani mengatakan penyebab terjadinya saldo nol,karena terkendala masalah di administrasi,sehingga inilah yang menyebabkan tidak bisa dicairkan bantuan tersebut.

Namun yang jelas pihak BRI hanya mencairkan saja,setelah dari kementerian sosial tidak ada masalah dengan data KPM penerima bantuan tersebut.

” Tugas kami hanya mencairkan saja,sedangkan soal saldo nol itu karena ada masalah administrasi,” terangnya.

Menurutnya dari 159 ribu lebih KPM program sembako, akan tapi dalam padanan belum selesai sehingga yang terbayarkan hanya 116.247 KPM. Dengan terbayarkan bulan Januari 2021,sehingga tentunya mengalami kekurangan sekitar 43 KPM dari angka 159 lebih KPM.‎

Sementara itu pihaknya sempat mempertanyakan data KMP sebanyak 117 ribu pada bulan April,karena yang keluar pada bulan Mei sebanyak 115 ribu lebih KPM kepada Dinas Sosial, Akan tapi tidak diberikan.

” Dengan tidak diberikan data tersebut,maka tentunya kami melaporkan ke pimpinan dengan membuat surat pengaduan,” tegasnya.

Delani menjelaskan pihak BRI tidak boleh menyebarkan atau memberikan data kepada orang lain kecuali ada perintah dari Dinas Sosial. Dengan tentunya resmi bersurat ke dinas sosial, tim koordinasi.

Sementara mengenai masalah penyaluran tiap bulannya pihaknya selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial,Tikor Lotim.

” Yang kami sifatnya menunggu saja, karena yang tahu kementerian sosial dan kantor pusat BRI, karena ada bantuan kita bayarkan,” tandasnya.(Sam).

News Feed