oleh

Generasi Milenial Harus Lebih Partisipatif Saat Pilpres 2019

SKI, Jakarta –– Pasukan Emak- emak Prabowo Sandi (Pampaspres) adalah salah satu relawan yang beranggotakan para emak- emak , mengadakan diskusi publik dengan tema: ‘Kenapa Perempuan Harus Berpolitik?’. Di adakan di Sekretariat Pusat pemenangan Prabowo – Sandi Jl.H.O.S Cokroaminoto no.93 Jakarta Pusat, Kamis (24/01/19).

Hadir sebagai pembicara,Farouk Abdullah Alwyni SE,MA,MBA Calon Anggota DPR RI dari PKS Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri) dan Farazandi Fidinansyah, SE, Msc Caleg PAN DPRD Jakarta Selatan Dapil VII.

Kata sambutan oleh Susilawati Soehoed selaku ketua umum Relawan Pampaspres mengatakan perempuan harus memilih pemimpin yang tepat agar aspirasi kita bisa disampaikan .Dan Kalau selesai pencoblosan jangan buru- buru pulang tetap di TPS untuk mengawasi terjadinya kecurangan saat pilpres. Kami bersyukur karena telah diberi wadah , emak- emak harus aktif dan turut andil dalam mensukseskan pemilu 2019 mengajak anggota keluarga untuk menggunakan hak pilihnya.

Farazandi Fidinansyah seorang politikus milenial, pengusaha muda dan Dosen. Memilih terjun ke dunia politik karena sejak kecil telah mengenal dunia politik dari sang ayah Din Syamsuddin. Tak banyak generasi milenial yang tertarik di dunia politik. Mereka pada umumnya apatis dan sulit mencerna masalah politik. Padahal potensi anak- anak muda untuk perolehan suara sangat besar yaitu 65% dari populasi masyarakat Indonesia.

“Kami ingin menjadi representasi sebagai generasi milenial, untuk menunjukkan bahwa dunia politik juga menarik untuk ditekuni dan bisa bersama dijalani sebagai pengusaha dan pengajar/dosen. Kami lebih fokus kampanye ke generasi milenial dan emak- emak. Mengapresiasi mereka agar jangan cuma eporia belaka tapi turut menggunakan hak suara dan berkontribusi langsung untuk memantau TPS ,” ujar Zandi.

“Kami mengharapkan di Pilpres 2019 generasi milenial lebih partisipasif tidak seperti di pilpres 2014 lalu. Serta jangan cuma fokus ke Presiden dan wakil presiden tapi ke para caleg juga, karena seluruh kebijakan diputuskan oleh para legislatif yang menguasai parlemen. Kalau tidak menguasai parlemen akan sulit menentukan kebijakan. Pilihlah caleg yang berasal dari partai koalisi,” tegas Zandi.

“Fungsi dewan untuk mengikat perundang- undangan sebagai kebijakan. Terkadang peraturan yang dibuat masih bisa di khianati seperti kebijakan impor. Kadang produk over supply dan tak butuh impor tapi kenyataan di lapangan impor tetap dilakukan tak ada transparansi di birokrasi. Tidak sunkrin antara lembaga pemerintah dengan presiden. Para anggota dewan harus memastikan bahwa peraturan harus pro rakyat serta membuat program yang baik dan berguna bagi masyarakat,” pungkas Zandi.

Penulis : Fri

Editor    : Red SKI

Komentar

News Feed