Habis Lapor Ke Kejari Lotim,Soal Kasus Reses 18 Oknum DPRD,Garuda Lanjutkan Ke Kejati NTB‎

SKI l Mataram-Sejumlah pengurus lembaga Garuda NTB mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi NTB, Rabu (6|10). Dengan tujuan untuk meneruskan laporan 18 oknum anggota DPRD Lotim yang telah dilakukan ke Kejari Lotim.

Dalam kasus dugaan korupsi dalam kasus reses yang dilakukan 18 oknum DPRD Lotim tahun 2020 lalu.Dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 1,58 Milyar berdasarkan hasil pemeriksaan atau audit yang dilakukan BPK RI.

Kedatangan pengurus lembaga Garuda NTB diterima Kasi Intelejen Kejati NTB,Dedi Irawan.Dengan langsung menyerahkan laporan 18 oknum DPRD Lotim.

” Kami datang ke kantor Kejati NTB untuk meneruskan laporan 18 oknum DPRD Lotim agar pihak Kejari Lotim tidak main-main dalam kasus ini,” kata Direktur Lembaga Garuda NTB,M.Zaini dalam keterangan persnya setelah menyerahkan laporan ke Kejati NTB.‎

Dalam laporan yang dibawa tersebut juga,pihak Lembaga Garuda membawa salinan berkas laporan tersebut untuk nantinya menjadi pegangan pihak Kejati NTB. Karena sebelumnya kami telah melaporkan kasus ini ke Kejari Lotim.

” Dengan kami teruskan laporan ini meminta kepada Kejati NTB untuk melakukan pengawasan terhadap Kejari Lotim dalam penanganan kasus ini, karena besarnya indikasi kerugian negara dalam kasus reses ini,” ujarnya.

‎Selain itu, tambah Zaini menambahkan pihaknya akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,sehingga tidak ada yang berani main-main dalam kasus ini, apalagi sampai masuk angin.

” Tidak saja kami datangi Kejari Lotim, Kejati NTB,bahkan bila perlu akan datang ke Kejagung RI sampai KPK kalau tidak ada progres dalam penanganan kasus ini,” tambahnya.

Direktur Lembaga Garuda menjelaskan dengan adanya laporan kasus reses 18 oknum DPRD Lotim akan bisa membuka kasus lainnya di lingkup lembaga DPRD Lotim. ‎

Seperti dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas dan pajak makan minum reses yang mencapai ratusan juta rupiah. ‎

“Mudah mudahan kasus ini juga akan membuka kasus lain di DPRD Lotim,” tegasnya seraya mengatakan sebelumnya juga ada kasus dugaan SPPD fiktif 18 oknum DPRD Lotim tahun 2018 lalu harus diusut tuntas.(Red).