oleh

Kedatangan Jokowi Di NTB Di Sambut Demonstrasi Mahasiswa, Satu Orang Polisi Di Larikan Ke Rumah Sakit

SKI, Mataram – Aliansi Mahasiswa untuk Perubahan yang di dalamnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Mataram menggelar aksi penolakan kedatangan Presiden Jokowi di NTB, Jumat (22/03) di depan kampus Muhammadiyah Mataram.

Aksi mahasiswa ini sendiri menurut rencana akan di gelar di Perempatan BI, namun aparat Kepolisian tidak memberikan ijin untuk menggelar unjuk rasa tersebut dengan alasan ijin yang di ajukan tidak sesuai dengan prosedur.

” Harusnya H-3 mereka memberitahukan kami tentang kegiatan unjuk rasa, mereka baru memberi tahukan kami tadi malam sehingga kami tidak menerbitkan ijin”, jelas Kabag Operasional Polres Mataram, Komisaris Polisi Taufik kepada awak media.

Aksi penolakan yang dipimpin Haden MPO tersebut diwarnai kericuhan antara kelompok mahasiswa dari HMI-MPO dan IMM Cabang Mataram dengan aparat Kepolisian.

Kericuhan berawal ketika massa aksi membuat lingkaran di perempatan jalan Gajah Mada yang berada di depan Kampus Universiatas Muhammadiyah Mataram (UMMAT). Mahasiswa tidak terima ketika di dorong keras oleh aparat Kepolisian dari luar lingkaran.

Akibat kericuhan ini, seorang anggota intel Polres Mataram terluka di bagian hidungnya akibat terkena bambu yang di jadikan tiang bendera HMI. Saat itu seorang mahasiswa mencoba mengambil tiang bendera dari rekannya yang berada di depan. Namun tanpa di sengaja ujung tiang bendera itu mengenai bagian hidung anggota tersebut yang berdiri di sekitar massa aksi.

Korlap Aksi, Haden MPO, dalam orasinya menyampaikan kekecewaannya terhadap Presiden Jokowi yang dituding sering melakukan kebohongan kepada masyarakat atas janji politiknya pada tahun 2014.

“Jokowi gagal mensejahterakan rakyat, tolak kehadiran Jokowi di NTB,” teriak Korlap.

Ratusan massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta kepada pemerintahan Jojowi – JK agar memberikan transparansi jumlah alokasi anggaran terhadap korban gempa Lombok.

“Mendesak pemerintah untuk mempercepat proses rehabilitasi rumah korban gempa,” ucap Korlap 1 Hamsaturrahman.

Selanjutnya, mereka juga mendesak pemerintah agar mengeluarkan kebijakan khusus untuk petani jagung di NTB, terkait (bibit dan harga paska panen) serta mendesak pemerintah agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam melakukan kampanye dan Stop komersialisasi aset Negara.

Penulis : Amre

Editor    : Red SKI

Komentar

News Feed