oleh

Koalisi Petani Tembakau Lombok Sepakat Perjuangankan Nasib Petani

SKI | Lombok Timur – Koalisi petani tembakau Lombok yang merupakan gabungan dari berbagai berbagai elemen seperti Himpunan Petani Tembakau Virginia Lombok (HIPTAL), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Federasi Serikat Nelayan Tani dan Buruh (FS-NTB),TASNINA sepakat untuk memperjuangkan nasib petani tembakau di pulau Lombok.

Hal ini tentunya berdasarkan hasil pertemuan yang berlangsung di Sekretariat Bersama bertempat dibelakang kantor Camat Sikur, Kabupaten Lotim, Jumat (4|6). Dengan dihadiri belasan orang petani dan LSM pemerhati petani tembakau Lombok.

Sementara dalam pertemuan itu juga  menuntut perhatian pemerintah terhadap keberadaan petani tembakau di daerah. Karena selama ini kurang diperhatikan ketika ada persoalan yang dihadapi dilapangan dalam melakukan budidaya tembakau virginia maupun rajang.

” Hasil pertemuan tadi kami sepakat tergabung dalam koalisi untuk memperjuangkan nasib petani tembakau menuju arah yang lebih baik,” tegas juru bicara Koalisi Petani Tembakau Lombok, Samsul Hakim kepada wartawan seusai pertemuan di Sekretariat bersama di belakang kantor Camat Sikur, Kabupaten Lotim, Jumat (4|6).

Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut dengan menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya ‎meminta kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten agar anggaran DBHCHT diberikan kepada petani secara proposional.

Lalu kemudian meminta pertanggungjawaban pemerintah provinsi maupun kabupaten terhadap masalah konversi yang sudah 10 tahun tidak bisa selesai-selesai. Begitu juga pemerintah memberikan bantuan mesin rajang kepada petani.

” Merebut 20 persen yang ada dalam Perda untuk petani swadaya dan menjadikan NTB sebagai kawasan industri hasil tembakau ” ujarnya.

Oleh karena lanjut, Samsul Hakim, kemudian hasil pertemuan untuk nantinya akan dibawa ke Gubenur NTB. Dengan  melakukan hearing|audiensi guna meminta komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian dan kesejateran bagi petani tembakau yang ada.

” Pemerintah jangan hanya uang DBHCHT yang diurus, tapi giliran petani tembakau berteriak pemerintah kurang memberikan respon dengan cepat maka inilah yang tentunya sangat kami sayangkan,” tandas juru bicara koalisi petani tembakau Lombok.‎ (Sam).

‎.

News Feed