SKI l NTB-Dewan pimpinan Wilayah Konfederasi Serikat Pekerja Nasioanal Nusa Tenggara Barat (DPW KSPN-NTB) menyerukan untuk melakukan aksi besar-besaran terkait statemen Dyan Dilato yang dianggap cukup menyinggung hati dan perasaan masyarakat NTB.
” Kita Serukan untuk aksi besar-besaran terhadap statement dari Dyan Dilato tersebut,” tegas Ketua DPW KSPN NTB, Lalu Iswan Muliadi dalam keterangan persnya, Selama malam (16|11).
Menurutnya apa yang disampaikan Dyan Dilato sangat disesalkan dan berpotensi membuat stigma negatif, terutama merendahkan martabat putra daerah yang bertugas menjadi Marsal.
Dimana Dyan Dilato mengatakan bahwa Marshal lokal wong ndeso atau Catro. Perlu jadi catatan bahwa kita di bumi sasak ini dididik jadi orang mengedepankan adat sopan santun dan menjujung harga diri serta martabat yang sangat tinggi.
Oleh karena itu, Dyan Diloto mesti banyak belajar dlm berbahasa dan menilai sesuatu,karena marshal ini baru pertama kalinya ada di NTB khususnya, seharusnya di suport dan dikasi bimbingan jika dianggap salah dan keliru.
” Jangan kemudian lantas berstatemen yang berbau menghina dan melecehkan,sehingga Dyan Dilato harus segera dipecat dang jangan pernah injak kaki ke NTB ini lagi,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, tambah Iswan,mengenai masalah Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang akan menyiapkan marshal dari luar tentunya sangat baik,karena biar bagaimanapun juga posisi marshal sangat vital dalam dunia balapan.
Namun jangan ini sebuah akal-akalan pihak tertentu saja, karena pihaknya mendengar untuk posisi marshal itu malah sampai dibawah ke negeri Jiran untuk dididik.
” Jika sekarang ini masalah teknis di posisi marshal menjadi bahan kekurangan,maka perlu dipertanyakan sampai sejauhmana profesional panitia dalam mempersiapkan segala sesuatu hal yang dibutuhkan dalam sebuah event balap motor kelas dunia ini,” tambahnya.
Ketua DPW KSPN NTB menduga ada oknum yang dengan sengaja berbuat seperti ini dengan tujuannya untuk menjatuhkan dan menjelekan even WSBK dan motoGP yang akan dilakukan di sircuit Mandalika ini dengan harapan pihak Dorna akan merescedul jadwal event balap tersebut.
” Kami minta Pemprov dan Pemkab Loteng untuk bersikap tegas kepada panitia penyelenggara agar masalah sepele tidak menjadi bahan guncingan yang akan menjadi penilaian dari dunia international terhadap Indonesia khususnya NTB,” tandasnya.(Red).
