oleh

LCW : APH Harus Usut Tuntas Pendistribusian Dana Umat Baznas

LCW : STV Bukan Mustahiq Sasaran Pendistribusian Dana Umat Baznas “APH Harus Usut Tuntas, Baznas Disarankan Minta Maaf,”

SKI, NTB – Lembaga Corupption Watch (LCW) angkat bicara terkait dengan polemik masalah dana umat yang diperpinjamkan kepada pihak lain yang bukan mustahik dikelola oleh Badan Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur. 

Dimana LCW berpandangan kalau Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Seleparang Televisi (STV), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak lainnya diluar mustahik dianggap sepertinya bukanlah sasaran pendistribusian uang zakat yang dikelola Baznas Lotim. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 terkait pengaturan penggunaan zakat untuk usaha produktif dalam pasal 33 dan 34.

Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal LCW, Deni Rahman kepada wartawan, Minggu (16/6). ” Selvi dan OPD bukan sasaran pendistribusian uang zakat yang dikelola Baznas,” tegasnya.
  
Ia menjelaskan dalam pengelolaan zakat  yang dikelola tersebut, dalam aturan yang ada. Meskipun memang  dibolehkan ada ikarar pinjam tentu setelah memenuhi syarat syariat, hanya saja dibatasi, hanya ke mustahik dan atau kelompok mustahik dan/atau kelompok yang memang memiliki tujuan dasar melakukan penyaluran uang zakat, dan/atau serta kelompok yang tujuan dalam anggaran dasar terbentuknya kelompok tersebut untuk mengembangkan usaha bagi mustahik.

Sehingga kesimpulanya tidak boleh diberikan kepada lembaga diluar peruntukanya, apalagi lembaga tersebut digunakan untuk kepentingan operasional. Dan jelas dalam aturan yang ada tidak mengenal penyaluran zakat untuk kegiatan operasional apapun.

“Masak Baznas memberikan pinjaman ke STV maupun pihak lain yang bukan Mustahik untuk kegiatan operasional dan ini tidak dibenarkan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Deni Rahman yang juga advokat ini menambahkan tidak main-main malahan dalam pengelolaan uang zakat tersebut, agar lembaga yang menjalankan atau diberikan kewenangan penyaluran, haruslah dengan amanah dan super hati-hati, mengingat dalam pasal 39 Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa apabila pengelolaan zakat dalam hal  mendistirbusikan uang zakat tererbut yang bukan ke Mustahik maka ada ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dan hal ini perlu sekali menjati titik perhatian BAZNAS kabupaten Lombok Timur kedepanya.

Sehingga tentunya aparat penegak hukum diminta untuk turun mengusut kasus peminjaman dana umat yang dikelola Baznas kepada lembaga Selvi maupun OPD dan lembaga lainnya yang bukan Mustahik. Kerena diindikasi ada dugaan perbuatan melawan hukum didalamnya. Dan jika pihak APH kalau mau melakukan penyelidikan kami sangat apresiasi tentunya untuk kebaikan bersama dan terciptanya pengelolaan dan pendistribusian zakat yang lebih baik serta profesional, ucapnya.

Lanjut Deni Rahman menegaskas, “Sudah jelas ancaman hukumannya kalau uang zakat itu kalau didistibusikan ke bukan mustahik yakni 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, sehingga ini yang harus diperhatikan Baznas,sehingga APH diminta untuk mengusut tuntas kasus ini, agar tidak terulang kedepannya,” tukasnya.

Pada kesempatan itu, Sekjen LCW juga memperhatikan soal beberapa statment Ketua BAZNAS Lotim di beberapa media belakangan ini, pihaknya menilai kalau statment Ketua Baznas tersebut sepertinya kurang pas dan tepat.

Meskipun Ketua Baznas Lotim dengan berbesar hati sudah mengakui pemberian pinjaman dan sudah dikembalikan oleh Selaparang TV. Meskipun belum semuanya itu merupakan sebuah kejujuran yang luar biasa patut diapresiasi.

“Walaupun kejujuran tersebut kemudian jikalau memperhatikan bunyi pasal 39 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tentunya memiliki konsekwensi hukum,” tandasnya.

Penulis/Editor : RZ/Red SKI

Komentar

News Feed