SKI| Lombok Tengah – Aliansi Masyarakat Peduli Desa ( AMPD ) bersama Kepala Desa Tanak Awu melakukan hearing di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, terkait dengan beberapa persoalan yang timbul akibat proyek pengerjaan Bypass BIL-Mandalika. Selasa (15|06).
Kepala Desa Tanak Awu Lalu Wisnu Wardhana mengatakan, terkait dengan hearing kali ini, pihaknya menuntut supaya perusahaan bisa mempasilitasi warga Tanak Awu dan bisa ditindak lanjut terkait proyek pembangunan yang berkeadilan.
Selain masih terdapat beberapa persoalan yang muncul saat ini baik dari aspek kesehatan dan keselamatan karena beberapa ruas jalan mulai rusak dan berdebu.
“Tidak hanya itu, kami juga meminta supaya masyarakat bisa diakomodir bekerja dalam proyek pembangunan ini,” Jelasnya
“Jangan sampai Tanak Awu hanya menerima dampak buruk saja dari proyek ini baik dampak buruk dari segi sosial maupun lingkungan,” Keluhnya
Sementara itu, CEO PT. Waskita Tyo mengatakan, terkait dengan tuntutan masyarakat Tanak Awu pihaknya mengatakan akan melakukan kordinasi dengan kontraktor yang lain
“Aspirasi masyarakat pasti kami tampung dan kami akan kordinasi lagi karena saat ini kami belum bisa memutuskan. Kami juga akan kordinasi kembali dengan Pemdes Tanak Awu untuk tenaga kerja dan lain-lain,” Terangnya
Perwakilan dari PT HK Wayan suryate jiga mengatakan, terkait dengan dampak lingkungan yang kotor dan berdebu juga pihaknya menegaskan tidak bisa dihindari
“Akan tetapi persoalan banyaknya debu ini juga tidak bisa kami lepas begitu saja. Kami siapkan tangki untuk penyiraman untuk mengurangi debu,” Ujarnya
Sementara, Perwakilan dari Dewan Komisi II Andi Mardan mengatakan bahwa, terdapat beberapa hal yang penting yang harus di bedah bersama seperti halnya mekanisme tender spek pengerjaan
Kemudian, Persoalan awal pembangunan BIL-Songgong juga mengenai dengan Amdal yang diakibatkan dari pembangunan jalan tersebut
“Jangan sampai dengan pembangunan ini mencederai hati Masyarakat dan bisa menjadi catatat tersendi nantinya,”
Terlebih, pembangunan tersebut menjadi proyek nasional yang diharapkan oleh pemerintah agar segera rampung. Jika nantinya terdapat adanya persoalan dibawa, bisa diselesaikan dengan duduk bersama dan dengan bijaksana. (Riki)
