oleh

Miris, Di Usia 124 Tahun,IPM Lotim Berada Di Urutan 9 Dari 10 Kabupaten|Kota Di NTB

SKI| LOTIM – Meski Kabupaten Lombok Timur baru saja merayakan hari jadinya yang ke-124 tahun tanggal 31 Agustus 2019. Namun pada satu sisi Kabupaten Lotim Indek Pembangunan  Manusianya (IPM) masih berada di urusan ke-9 dari 10 kabupaten|kota di wilayah Provinsi NTB.Sehingga ini tentunya menjadi masalah yang harus diselesaikan.

Bupati Lotim,HM.Sukiman Azmy ‎pada kegiatan ‎ Training of Trainer, Bimtek Musrenbangdes Khusus Perempuan, Anak, Difabel, dan Lansia di kantor Bupati Lotim, Kamis (5|9) meminta keterpaduan, sinergitas untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur yang saat ini berada di posisi ke-9 di antara 10  kabupaten/ kota di NTB.

“Keterpaduan dan sinergitas untuk bisa meningkatkan IPM di Lotim kearah yang lebih baik,” tegasnya.

Dimana lanjutnya,Mantan Dandim 1615 Lotim menjelaskan  pentingnya keterpaduan antara desa, kecamatan, dan kabupaten. Semua harus bergerak secara  harmonis dan terpadu untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Sementara pada sisi lainnya‎ pembangunan fisik masih menjadi favorit dan prioritas di tingkat desa karena dinilai hasilnya lebih nyata dan lebih mudah dipertanggungjawabkan. Akan tetapi harus dilihat pula program-program non fisik yang lebih penting.

Kemudian penanggulangan kemiskinan, bidang kesehatan seperti penanggulangan stunting dan revitalisasi Posyandu, data disabilitas, dan sebagainya yang harus diinventarisir serta diakomodir dalam Musrenbangdes.

” Semua ini  Tentunya tidak hanya sampai pada tahap inventarisir melainkan harus dikawal  pula hasil dan pelaksanaannya ke depan,” jelasnya.

Selain itu, tambah Bupati,pihaknya ‎kerap sedih karena mendapat informasi tentang kondisi masyarakat dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Karena itu ia meminta pemerintah dari tingkat terbawah dapat bergerak lebih aktif untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat. 

Sementara Musrenbangdes menjadi salah satu cara menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya tidak serta merta. Bupati menilai masih belum singkronnya skala prioritas di tingkat desa dan kecamatan. 

Hal itu dapat dilihat di antaranya dari masih lambatnya pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang hingga saat ini belum terlaksana. Padahal masyarakat sangat membutuhkan rumah tersebut.

Lalu terhadap  persoalan kemiskinan, Bupati menyebut keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanggulangan Kemiskinan (PK) sebagai salah satu solusi mengatasinya,karena semua akan bermuara ke sana,akan tapi bila kurang, ada Baznas.

“Pemda  memiliki komitmen untuk menuntaskan berbagai persoalan yang harus mendapat dukungan semua pihak melalui sinergi yang baik,” paparnya.(Red Ski).

Komentar

News Feed