Monopoli Penguasaan Hak Atas Tanah Masih Terjadi  di Lotim

SKI l Lombok Timur-Salah satu Praktisi Hukum Lombok Timur, Deni Rahman angkat bicara mengenai masalah masih terjadinya dugaan monopoli penguasaan hak atas tanah di Lotim.

Maka ini tentunya dikhawatirkan kedepannya akan berdampak pada ‎terdesak dan termarjinalnya penduduk jika diberikan seluas-luasnya pada investor untuk menguasai suatu hak atas tanah dengan cara membeli.

” Dugaan monopoli penguasaan hak atas tanah masih terjadi di Lotim,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Advokad muda ini, meminta kepada eksekutif dan legislatif segera menyusun regulasi pembatasan penguasaan hak atas tanah bagi calon Investor.‎

Sementara pembatasan Kepemilikan hak atas tanah untuk wilayah tertentu bagi  investor perlu dilakukan di Lotim,apalagi mengingat wilayah kita  tidak luas-luas baget dibanding jumlah penduduk yang relatif tinggi.

” ‎Kami melihat semakin maju dan serta laju perkembangan ekonomi dari sektor pariwisata dan perikanan,” ujarnya.

Begitu juga, tambahnya, investor semakin banyak yang berminat untuk berinevstasi di kegiatan ekonomi pariwisata dan perikanan ini. Dengan  nota benenya kerap membutuhkan tanah atau lahan yang luas.

Maka  sebelum penguasan hak atas tanah dikuasai dan di monopoli oleh investor perlu ada sulusi dari langkah-langkah normarif/regulasi sebagai solusi pencegahan.

Seperti misalnya untuk kegiatan tambak atau hotel  yang menggunakan tanah diatas 2 hektar harus dengan cara pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) bukan dengan cara jual beli. Tapi pelepasan dengan HGU tidak terjadi pelepasan secara mutlak,namun dalam masa waktu tertentu dapat kembali pada pemilik asal, semacam sewa menyewalah.

Sementara pada satu sisi,kami melihat masyarakat kita masih mindsetnya pengalihan hak atas tanah hanya mendasar dengan tata cara jual beli, padahal regulasi terbuka lebar dengan cara yang lain.

Seperti berupa sewa menyewa berupa perikatan yang melahirkan sertifikat Hak guna usaha/ HGU.

” Dengan  adanya regulasi selain bagian dari upaya pencegahan juga dapat sebagai bagian dari sifat mengedukasi masyarakat agar  tidak terlalu dominan menjual,melainkan pelepasan secara HGU,” tandasnya.(Sam).

News Feed