728 x 90
Mata Publik, Tajam, dan Terpercaya
Wartawan Swara Konsumen Indonesia Dilengkapi Dengan KTA Yang Masih Berlaku Dan Surat Tugas Peliputan, Nama Tercantum Didalam Box Redaksi

OPINI: Bolehkah Desa Lakukan Pungutan Terhadap Pelayanan Administrasi..??‎

Rab, 15 Jan 2020 08:00:46am

Rahmatul Kautsar - Media Swarakonsumenindonesia

IMG-20200115-WA0021

SKI| OPINI - Merujuk pada legislasi yang ada saat ini, Bahwa Pemerintahan Desa sudah tidak memiliki hak sedikitpun untuk melakukan punggutan terhadap kegiatan pelayanan administrasi, terkait hal ini sudah diatur larangan sebagaimana dalam pasal 22 Permendesa No. 1/ 2015 : Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

Dimana secara tegas dan jelas merumuskan bahwa desa dilarang melakukan pungutan terhadap pelayanan administrasi, jadi segala bentuk surat menyurat/administraai sudah tidak boleh dipunggut biaya, surat keterangan, surat rekomendasi, surat pengantar, kalau ada pemerintahan desa yg membuat peraturan desa/Perdes terkait punggutan pelayanan administrasi bisa jadi itu adalah perdes abal-abal  dan tidak sah.

Selain itu, kalau ada Perdes punggutan pelayanan administari desa lolos konsultasi di pemerintah daerah, ini adalah sebuah kekeliruan yg besar dan harus segera dicabut, karena pasal pasal 22  Permendesa No. 1/ 2015 : Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa substansinya jelas dan tegas  untuk melindungi warga desa supaya tidak dipunguti pelayanan administrasi karena dana desa sudah besar dan sudah ada penganggaran setiap tahun dalam jumlah yg cukup besar,  bagi warga masyarakat desa yang menemukan atau dimintai uang biaya pelayanan administrasi  jangan mau, silahkan laporkan saja ke Aparat Penegak Hukum.

Sementara yang kelihatan dilapangan   untuk surat keterangan  jual beli  tanah,  warga membayar dengan nominal uang yang lumayan besar. Begitu juga  sedang melakukan Pantauan Desa-desa di Lombok Timur  yang ada perdes punggutan administrasinya.

Kemudian kami akan analisa dan gelar perkara apakah ada unsur pidana atau hanya kesalahan tehnis saja, kalau ada unsur Pidana kami akan bahwa kepada Aparat Penegak Hukum.
Dalam hal ini Kalau pemerintahan  desa mau bikin saja Perdes biaya jasa ukur luasan tanah obyek jual beli biar sah dan barokah, kalau surat keterangan dan apapun bentuk suratnya selama itu kegiatan administrasi jelas itu dilarang untuk dipungut biaya dan kalau di punggut biaya sekali lagi ditegaskan itu merupakan kegiatan pungli.

Kemudian  Pemerintah Daerah sebaiknya lebih memperketat rekomendasi atas Rancangan-Rancangan Perdes Pungutan yang sedang dikonsultasikan dari pemerintah Desa, agar dikemudian hari nantinya tidak menjadi permasalahan dan persoalan hukum.


Penulis : DENI RAHMAN,SH

Praktisi Hukum  Lotim 
Sekretaris Jenderal Lombok Corupption Watch (LCW).

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Dukun Cabul Asal Loteng Digelandang ke Kantor Polisi. ” Diduga Cabuli Anak Dibawah Umur,”

Kam, 16 Jan 2020 08:04:20pm

SKI| Lombok Timur - Oknum yang duga dukun Cabul asal Lombok Tengah dengan isial, AJ dilaporkan ke kantor polisi. Karena diduga telah melakukan...

Tokoh Lotim Utara Bentuk Gerakan Masyarakat Selaparang.

Rab, 15 Jan 2020 08:11:43pm

SKI| Lombok Timur - Para tokoh masyarakat,agama dan pemuda Lombok Timur Utara resmi membentuk Gerakan Masyarakat Seleparang (GMS) di Lesehan Taman...

PD AMAN Lotim Protes Pemindahan Lokasi Bau Nyale

Rab, 15 Jan 2020 08:16:00am

SKI| Lombok Timur - Ketua Pengurus Daerah (PD) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lombok Timur, Sayadi memprotes pemindahan lokasi kegiatan...

OPINI: Bolehkah Desa Lakukan Pungutan Terhadap Pelayanan Administrasi..??‎

Rab, 15 Jan 2020 08:00:46am

SKI| OPINI - Merujuk pada legislasi yang ada saat ini, Bahwa Pemerintahan Desa sudah tidak memiliki hak sedikitpun untuk melakukan punggutan terhadap...

Mapolda NTB Gelar Farewell dan Welcome Parade Kapolda NTB

Sen, 13 Jan 2020 10:30:23pm

SKI| Mataram - Polda Nusa Tenggara Barat gelar upacara Farewell And Welcome Parade Kapolda NTB, Irjen Poll Drs. Nana Sudjana AS, MM, dengan Irjen Pol...

Polisi Tetapkan Tersangka Investasi Bodong

Sen, 13 Jan 2020 04:56:21pm

SKI| Lombok Timur - Pihak Polres Lombok Timur menetapkan tersangka kasus dugaan investasi bodong yang merugikan para nasabahnya. Dengan tersangka...

Mantan Ketua BPPD Lotim Dipolisikan PWI

Sen, 13 Jan 2020 04:51:10pm

SKI| Lombok Timur - Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lombok Timur melaporkan mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim...

Dua Begal Beraksi Di Bumi Perkemahan Ditangkap Polisi 

Sab, 11 Jan 2020 06:00:58pm

SKI| Lombok Timur - Tim Resmob Polres Lombok Timur bersama dengan anggota Polsek Pringgebaya berhasil menangkap dua pelaku begal yang beraksi di bumi...

Dewan  Nilai Ada Dualisme Kepengurusan Di BPPD Lotim 

Kam, 9 Jan 2020 05:07:46pm

SKI| Lombok Timur - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur menilai kalau saat ini ada dualisme kepengurusan ditubuh Badan Promosi...

OPINI: RENCANA SK PENGANGKATAN PERANGKAT BPPD LOTIM YANG DINAHKODAI SANDI BERPELUANG CACAT HUKUM ‎ ‎

Kam, 9 Jan 2020 06:51:02am

‎ ‎ Setelah kekisruhan SK BPPD Nomor 188.45|002|PAR|2020 menjadi sorotan publik, apalagi dengan adanya pencatutan nama organisasi dan lembaga...

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
%d blogger menyukai ini: