728 x 90
Mata Publik, Tajam, dan Terpercaya
Wartawan Swara Konsumen Indonesia Dilengkapi Dengan KTA Yang Masih Berlaku Dan Surat Tugas Peliputan, Nama Tercantum Didalam Box Redaksi

OPINI: Bolehkah Desa Lakukan Pungutan Terhadap Pelayanan Administrasi..??‎

Rab, 15 Jan 2020 08:00:46am

RK - Media Swarakonsumenindonesia

IMG-20200115-WA0021

SKI| OPINI - Merujuk pada legislasi yang ada saat ini, Bahwa Pemerintahan Desa sudah tidak memiliki hak sedikitpun untuk melakukan punggutan terhadap kegiatan pelayanan administrasi, terkait hal ini sudah diatur larangan sebagaimana dalam pasal 22 Permendesa No. 1/ 2015 : Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

Dimana secara tegas dan jelas merumuskan bahwa desa dilarang melakukan pungutan terhadap pelayanan administrasi, jadi segala bentuk surat menyurat/administraai sudah tidak boleh dipunggut biaya, surat keterangan, surat rekomendasi, surat pengantar, kalau ada pemerintahan desa yg membuat peraturan desa/Perdes terkait punggutan pelayanan administrasi bisa jadi itu adalah perdes abal-abal  dan tidak sah.

Selain itu, kalau ada Perdes punggutan pelayanan administari desa lolos konsultasi di pemerintah daerah, ini adalah sebuah kekeliruan yg besar dan harus segera dicabut, karena pasal pasal 22  Permendesa No. 1/ 2015 : Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa substansinya jelas dan tegas  untuk melindungi warga desa supaya tidak dipunguti pelayanan administrasi karena dana desa sudah besar dan sudah ada penganggaran setiap tahun dalam jumlah yg cukup besar,  bagi warga masyarakat desa yang menemukan atau dimintai uang biaya pelayanan administrasi  jangan mau, silahkan laporkan saja ke Aparat Penegak Hukum.

Sementara yang kelihatan dilapangan   untuk surat keterangan  jual beli  tanah,  warga membayar dengan nominal uang yang lumayan besar. Begitu juga  sedang melakukan Pantauan Desa-desa di Lombok Timur  yang ada perdes punggutan administrasinya.

Kemudian kami akan analisa dan gelar perkara apakah ada unsur pidana atau hanya kesalahan tehnis saja, kalau ada unsur Pidana kami akan bahwa kepada Aparat Penegak Hukum.
Dalam hal ini Kalau pemerintahan  desa mau bikin saja Perdes biaya jasa ukur luasan tanah obyek jual beli biar sah dan barokah, kalau surat keterangan dan apapun bentuk suratnya selama itu kegiatan administrasi jelas itu dilarang untuk dipungut biaya dan kalau di punggut biaya sekali lagi ditegaskan itu merupakan kegiatan pungli.

Kemudian  Pemerintah Daerah sebaiknya lebih memperketat rekomendasi atas Rancangan-Rancangan Perdes Pungutan yang sedang dikonsultasikan dari pemerintah Desa, agar dikemudian hari nantinya tidak menjadi permasalahan dan persoalan hukum.


Penulis : DENI RAHMAN,SH

Praktisi Hukum  Lotim 
Sekretaris Jenderal Lombok Corupption Watch (LCW).

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Sambut HUT RI Ke-75, Pos Lalulintas Polres Bogor Bersolek Diri

Sab, 8 Agu 2020 10:27:20am

  SKI|Bogor - Sat Lantas Polres Bogor lakukan pemasangan Bendera Merah Putih diseluruh Pos lalu lintas wilayah Kabupaten Bogor, pada Sabtu 8...

Sharaga Art Mulai Dilirik Para Seniman dan Budayawan Bogor

Jum, 7 Agu 2020 10:27:35am

  SKI|Bogor - Konsistensi dan keuletan seorang Seniman atau Budayawan tentunya menjadi suatu keharusan untuk mencapai kesuksesan atau tujuan...

Polres Bogor Kembali Ungkap Kasus Sediaan Farmasi Ilegal

Kam, 6 Agu 2020 08:17:46pm

  SKI|Bogor - Berkat kejelian anggota Polsek Caringin Polres Bogor dan informasi dari masyarakat, Polsek Caringin Polres Bogor tangkap 2 orang...

Desiminasi Penyusunan Profil Gender, Diharapkan Memberikan Data Akurat

Kam, 6 Agu 2020 08:14:08pm

  SKI|Bogor - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor...

Pemkab Bogor Mulai Benahi Destinasi Wisata Curug Cipamingkis dan Villa Khayangan

Kam, 6 Agu 2020 10:13:47am

  SKI|Bogor - Guna memulihkan sektor perekonomian dimasa Pandemi Covid-19 dan pembinaan kewilayahan terhadap tata ruang untuk wisata, Wakil...

Eggi Sudjana dan TPUA Laporkan Dugaan Penghina Khilafah dan IB. HRS

Kam, 6 Agu 2020 07:26:37am

  SKI|Jakarta - Tim Pembela Ulama dan Aktifis hari ini, Rabu (05/08/2020) telah melaporkan BD dan kawan-kawan yang diduga menghinakan sistem...

Bupati Bogor Luncurkan Bansos Non Tunai Tahap Dua Untuk 200.000 KK

Kam, 6 Agu 2020 07:17:55am

  SKI|Bogor - Bupati Bogor Ade Yasin luncurkan Bantuan Sosial (Bansos) non tunai tahap dua berupa beras sebanyak enam ribu ton, untuk 200 ribu...

Angka Pelanggaran Turun, Tingkat Kesadaran Masyarakat Ditengah Pandemi Meningkat

Kam, 6 Agu 2020 07:14:36am

  SKI|Bogor - Sat Lantas Polres Bogor berikan masker gratis dengan bersepeda hingga public address dihari terakhir pelaksanaan Ops Patuh Lodaya...

Sambut Hari Jadi Polwan ke 72, Polres Bogor Lakukan Bakti Sosial

Kam, 6 Agu 2020 07:10:42am

  SKI|Bogor - Jelang hari jadi Korps Polisi Wanita Republik Indonesia, sejumlah 95 personil Polwan Polres Bogor lakukan Bakti Sosial hingga...

Pemdaprov Jabar Lakukan Pelacakan dan Pengetesan ASN Positif Covid-19

Sel, 4 Agu 2020 08:28:26pm

  SKI|Bandung - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat secara intens melakukan pelacakan dan pengetesan kontak erat Aparatur Sipil Negara (ASN)...

Berita Terbaru

NUSAN

EKONOMI

PERISTIWA

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
%d blogger menyukai ini: