IMG-20200814-WA0074_copy_700x280
Mata Publik, Tajam, dan Terpercaya
Wartawan Swara Konsumen Indonesia Dilengkapi Dengan KTA Yang Masih Berlaku Dan Surat Tugas Peliputan, Nama Tercantum Didalam Box Redaksi

DLH diduga Ikut Andil Pengadaan Bibit Program Rehabilitasi Mangrove, Padat Karya Desa

Jum, 16 Okt 2020 11:44:41pm

Admin - Media Swarakonsumenindonesia

IMG-20201016-WA0045

SKI| Indramayu - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupatem Indramayu - Jawa Barat adanya Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) penanaman mangrove di Desa Cemara Kulon Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, untuk teknis di Lapangan atau sistem Kerja padat karyakan karena adanya Program itu Warga mesti dilibatkan demi kesejahteraannya.

Namun dalam praktiknya diduga DLH ikut andil  bermain yakni pengadaan bibit mangrove, hal itu tidak dibenarkan adanya karena menurut Peraturan Pemerintah pasal 24 ayat 5 No. 44 tahun 2004 bahwa Menteri Kehutanan berwenang menetapkan kawasan hutan mangrove menjadi kawasan konservasi sedangkan pasal 28 ayat 6 Undang-undang No. 27 tahun 2007 menyatakan bahwa Menteri Kelutan dan Perikanan berwenang menetapkan kawasan hutan mangrove menjadi kawasan konservasi,menurut pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan bahwa Menteri Kehutanan, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota, dan dibawahnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sesuai dengan kewenanganya melakukan pembinaan pengendalian dan pengawasan.

Akan tetapi pada kenyataannya investigasi dari Team Awak Media di lapangan dan setelah menghimpun data atau keterangan dari Warga yang ikut sertakan Program itu, menurut beberapa keterangan Jamidi yang mengaku sebagi Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Ketua Kelompok Program itu, Jamidi aslih putra Desa Cemara Kulon, menjelaskan, " adanya Program ini kami berinisiatif curi star artinya sebelum pada waktunya Program itu dimulai Kami sudah mulai lebih awal dalam kalender 80 hari kerja bisa menjadi 60 hari kerja dengan seluas 56,5 Ha selesai. " Ungkapnya Jamidi.

Masih, menurut Jamidi, " bawasanya Orang DLH ikut andil untuk salah satu pengadaanya yakni pengadaan bibit mangrove agar diterima olehnya, keluhnya secara terpaksa dan merasa tidak enak, dirinya menerima bibit mangrove dari DLH itu. " Paparnya terhadap Team Awak Media. Rabu 30/9/2020.

Padahal dari kejelasan Peraturan atau Undang-undang dan pasal yang sudah diaturnya, DLH sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) tidak ada kewenangan untuk ikut andil didalamnya apalagi untuk pengadaan yang berbentuk Program Pemerintah, apapun itu.

Dan ketiadaanya Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP) masih diabaikan dari Pihak yang berperan dalam Program itu, padahal kalau merujuk ke pasal 52 setiap Orang dengan sengaja melawan hukum mengindahkan keterbukaan informasi publik dalam Program anggaran dari Pemerintah didapatkan sanksi humanya yakni paling lama 1 (satu) tahun pidana penjara, dan denda uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), namun sangat disayangkan Undang-undang itu sering terjadi dihiraukan. (Yana BS) .

Baca Juga

News Feed

Tersandung Hukum?… Bahtera Gurning & PWI Kabupaten Bogor Solusinya

Rab, 14 Okt 2020 10:00:05pm

  SKI|Bogor - Kantor Advokat Bahtera Gurning & Rekan menjalin kerja sama bantuan hukum dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten...

Aksi Demonstrasi Penolakan RUU Omnibus Law di Kabupaten Bogor Berjalan Kondusif

Jum, 9 Okt 2020 07:59:49am

  SKI|Bogor - Aksi demonstransi yang dilakukan Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Bogor selama 3 hari disejumlah titik di...

Puncak Unras Aliansi SP/SB Bogor Menolak Omnibuslaw, Pemerhati: Rekomendasi DPRD Dinilai Malehoy

Kam, 8 Okt 2020 08:57:21pm

  SKI|Bogor - Hari ketiga yang merupakan puncaknya unjuk rasa ribuan buruh yang menamakan diri Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten...

Hari Terakhir Unjuk Rasa Buruh Aliansi SP/SB Akan Turunkan Massa Lebih Banyak

Rab, 7 Okt 2020 09:32:40pm

  SKI|Bogor - Aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Bogor berjalan dengan lancar dan...

Pasca Disahkannya RUU Omnibus Law, Kapolres Bogor Siapkan Rencana Pengamanan

Sel, 6 Okt 2020 08:16:42pm

  SKI|Bogor - Selama sepekan ini jajaran personil Polres Bogor melakukan sejumlah langkah pengamanan rencana aksi unjuk rasa dan mogok kerja...

Tok…RUU Cipta Kerja Disahkan DPR, Aliansi SP/SB Bogor Tetap Berunjuk Rasa

Sel, 6 Okt 2020 07:32:06pm

  SKI|Bogor - Meskipun DPR RI sudah ketok palu sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada sidang...

Tolak Omnibuslaw, Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bogor Siap Unjuk Rasa

Sab, 3 Okt 2020 07:05:43am

  SKI|Bogor - Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Bogor, Dewan Pengupahan unsur SP/SB, Koordinator Daerah Satgas Aksi SP/SB Kabupaten Bogor...

HUT ke-210 Kota Bandung: Ridwan Kamil Sampaikan Peluang Ekonomi Baru Jabar

Jum, 25 Sep 2020 08:28:13pm

  SKI|Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung dalam rangka HUT ke-210 Kota...

Kapolda Jabar Tinjau Pelaksanaan Operasi Yustisi di Polres Bogor

Jum, 25 Sep 2020 07:56:50pm

  SKI|Bogor - Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Rudy Sufahriadi bersama Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy, S.H.,S.I.K.,M.Pict.,M.Iss dan Letkol...

Polsek Sukaraja Gelar Ops Yustisi Sasar Para Pelanggar Protokol Kesehatan

Jum, 25 Sep 2020 07:49:40pm

  SKI|Bogor - Operasi gabungan penindakan pelanggar protokol Kesehatan Melalui Ops Yustisi Polsek Sukaraja sasar para pelanggar protokol...

Berita Terbaru

NUSAN

EKONOMI

PERISTIWA

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->