728 x 90
Mata Publik, Tajam, dan Terpercaya
Wartawan Swara Konsumen Indonesia Dilengkapi Dengan KTA Yang Masih Berlaku Dan Surat Tugas Peliputan, Nama Tercantum Didalam Box Redaksi

Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga, Kemendagri Tegaskan Belum Terima Surat

Sab, 28 Des 2019 04:01:20pm

Admin - Media Swarakonsumenindonesia

IMG-20191228-WA0047

SKI| Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menegaskan hingga saat ini belum juga menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge. Hal itu ditegaskan Kapuspen Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Sabtu (28/12/19).

"Hingga saat ini belum ada, kami belum menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga. Adapun Tatacara pengunduran diri Kepala Daerah/Wakil Daerah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah," kata Bahtiar.

Ia juga menerangkan, tidak ada penembakan sebagaimana klaim Wakil Bupati Nduga seperti halnya viral di media yang diduga menjadi alasan yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.

"Berdasakan hasil rapat Kemenkopolhukam yang dipimpin oleh Menkopolhukam kemarin bahwa Tidak ada penembakan seperti yang dikatakan Wabup Nduga, apalagi ditembak oleh aparat TNI-Polri yang di sana justru notabene bertugas untuk menjaga keamanan, sekali lagi tidak ada aksi menembak warga sipil,. Keberadaan TNI-Polri dalam wilayah papua adalah melaksanakan tugas negara yakni melindungi dan menjaga keamanan warga masyarakat dan ketertiban umum. TNI - Polri sesuai amanat konstitusi berkewajiban menjaga kedaulatan, keamanan dan ketertiban setiap jengkal wilayah negara kesatuan Republik Indonesia termasuk di Nduga papua " jelasnya.

Atas kejadian tersebut, Bahtiar meminta Kepala Daerah semestinya menjalankan fungsinya sesuai yang diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 67 UU No.23 Tahun 2014 tentang kewajiban kepala daerah dan wakil kepa daerah, huruf 'a' wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI. Selanjutnya huruf 'g' , kepala daerah dan wakil.kepala daerah wajib menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal didaerah dan semua perangkat daerah. Itu kewajiban UU dan juga Sumpah Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Makanya kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memahami tugas dan kewajibannya, terikat sumpah janji dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang. Kepala Daerah dan Wakil KDH adalah pejabat NKRI seyogianya selalu.menjadi teladan yang baik, menjaga etika, ucapan dan perbuatannya dalam ruang publik untuk menjaga suasana yang damai, sejuk dan menentramkan masyarakat.bukan sebaliknya.

"Bupati/Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dibina oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat didaerah. Oleh karenanya, sesuai UU Pemda, Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Wabup Nduga. Kita sudah cek kepada pejabat Pemprov Papua bahwa surat pengunduran diri tersebut.juga belum diterima oleh Pemprov Papua. Jika ada pasti kami layani dengan baik dan proses sssuai dengan ketentuan pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Terkait hal tersebut, kami.sudah.berkomunikasi dengan Pemprov Papua, kita percayakan sepenuhnya kepada rekan2 Pemprov Papua selaku wakil pemerintah pusat didaerah bersama Forkopimda Papua untuk melakukan langkah penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita percaya Pemprov Papua bisa menangani.hal tersebut dengan baik. Jadi kami kemendagri menunggu laporan resmi dari pemprov Papua. Mari kita.ciptakan suasana yang sejuk dan damai diakhir tahun 2019 dan menyambut tahun baru 2020 dengan penuh harapan baik dan semangat persatuan untuk.bersama-sama membangun seluruh wilayah NKRI yang maju dan sejahtera.
," tutup Bahtiar. (Red). 

Sumber : Puspen Kemendagri

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Dua Pelaku Jaringan Sistim Tebus Curamor Di Lotim Diringkus Polisi 

Sab, 18 Jan 2020 07:34:35pm

SKI| Lombok Timur - Tim Resmob Polres Lombok Timur berhasil menangkap dua pelaku jaringan sistim Tebus kendaraan curian, Sabtu siang (18|1) sekitar...

Dukun Cabul Asal Loteng Digelandang ke Kantor Polisi. ” Diduga Cabuli Anak Dibawah Umur,”

Kam, 16 Jan 2020 08:04:20pm

SKI| Lombok Timur - Oknum yang duga dukun Cabul asal Lombok Tengah dengan isial, AJ dilaporkan ke kantor polisi. Karena diduga telah melakukan...

Tokoh Lotim Utara Bentuk Gerakan Masyarakat Selaparang.

Rab, 15 Jan 2020 08:11:43pm

SKI| Lombok Timur - Para tokoh masyarakat,agama dan pemuda Lombok Timur Utara resmi membentuk Gerakan Masyarakat Seleparang (GMS) di Lesehan Taman...

PD AMAN Lotim Protes Pemindahan Lokasi Bau Nyale

Rab, 15 Jan 2020 08:16:00am

SKI| Lombok Timur - Ketua Pengurus Daerah (PD) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lombok Timur, Sayadi memprotes pemindahan lokasi kegiatan...

OPINI: Bolehkah Desa Lakukan Pungutan Terhadap Pelayanan Administrasi..??‎

Rab, 15 Jan 2020 08:00:46am

SKI| OPINI - Merujuk pada legislasi yang ada saat ini, Bahwa Pemerintahan Desa sudah tidak memiliki hak sedikitpun untuk melakukan punggutan terhadap...

Mapolda NTB Gelar Farewell dan Welcome Parade Kapolda NTB

Sen, 13 Jan 2020 10:30:23pm

SKI| Mataram - Polda Nusa Tenggara Barat gelar upacara Farewell And Welcome Parade Kapolda NTB, Irjen Poll Drs. Nana Sudjana AS, MM, dengan Irjen Pol...

Polisi Tetapkan Tersangka Investasi Bodong

Sen, 13 Jan 2020 04:56:21pm

SKI| Lombok Timur - Pihak Polres Lombok Timur menetapkan tersangka kasus dugaan investasi bodong yang merugikan para nasabahnya. Dengan tersangka...

Mantan Ketua BPPD Lotim Dipolisikan PWI

Sen, 13 Jan 2020 04:51:10pm

SKI| Lombok Timur - Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lombok Timur melaporkan mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim...

Dua Begal Beraksi Di Bumi Perkemahan Ditangkap Polisi 

Sab, 11 Jan 2020 06:00:58pm

SKI| Lombok Timur - Tim Resmob Polres Lombok Timur bersama dengan anggota Polsek Pringgebaya berhasil menangkap dua pelaku begal yang beraksi di bumi...

Dewan  Nilai Ada Dualisme Kepengurusan Di BPPD Lotim 

Kam, 9 Jan 2020 05:07:46pm

SKI| Lombok Timur - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur menilai kalau saat ini ada dualisme kepengurusan ditubuh Badan Promosi...

Berita Terbaru

NUSAN

EKONOMI

Di Lombok Timur Dua ATM Bank NTB Dibobol

Rab, 25 Des 2019 09:36:40am

PERISTIWA

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
%d blogger menyukai ini: