SKI| LOTIM – Fraksi Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur melakukan protes dalam pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2020 di ruang sidang paripurna DPRD Lotim, Rabu (23/10). Dengan pimpinan rapat pembahasan KUA PPAS, Ubaidillah dan HL.Hasan Rahman.
” Ini tidak benar,Masak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Lotim meminta tambahan anggaran di DPRD, karena DPRD bukan tempat untuk meminta tambahan anggaran,” tegas anggota DPRD Lotim dari Fraksi Gerindra, Muallani dalam intrupsinya.
Ia melihat antara OPD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) eksekutif sepertinya tidak ada singkronisasi dalam penyusunan anggaran di masing-masing OPD yang ada. Dengan terlihat di pembahasan KUA PPAS ini banyak diantara OPD yang mengajukan anggaran ke dewan.
Karena kalau sudah sampai di DPRD maka semua dokumen yang disajikan harus sudah fix dan final untuk dibahas. Dengan tidak ada dibelakangnya lagi ada embel-embel untuk minta penambahan anggaran yang diajukan masing-masing OPD.
” Kalau ada penambahan di OPD maka selesaikan di tingkat TAPD, bukan di dewan,apalagi anggaran Lotim tahun 2020 mencapai Rp 2,7 Triliyun,” katanya.
Sementara itu Ketua Fraksi Golkar Lotim, HL.Hasan Rahman mengatakan untuk permintaan penambahan anggaran di OPD yang masih kurang harus melihat dari segi prioritas pembangunan yang dilakukan Pemkab Lotim.Karena tanpa adanya dasar itu tentunya tidak bisa.
Selain itu, kalau ada OPD yang minta anggaran ke DPRD dalam pembahasan tentunya bisa dilihat dari program yang diajukan apakah melalui program prioritas pembangunan ataukah tidak. Untuk kemudian dilakukan melalui TAPD dengan pengusulan penyelarasan kebijakan umum yang sudah ditargetkan.
” Jangan sedikit-dikit OPD mengeluh minta tambahan anggaran,tapi apakah sudah menjadi prioritas ataukah tidak di program yang diajukan tersebut, sehingga ini menjadi masalah,” tegas Hasan Rahman seraya mengatakan pengajuan anggaran harus realistis. (Rizal/Red SKI).
Komentar