Pemerintah Harus Bertanggungjawab Atas Gagalnya Konversi Omprongan Tembakau ‎

SKI l Lombok Timur-Mantan Wakil Ketua DPRD Lombok Timur,Hj.Ummi Sarkawi meminta kepada pemerintah pusat, Provinsi NTB sampai dengan Lombok Timur untuk bertanggungjawab atas gagalnya konversi Bahan Bakar Minyak Tembakau (BBMT) dari minyak tanah ke alternatif lainnya.

Karena konversi yang dilakukan belasan tahun silam oleh pemerintah sampai dengan saat ini sampai saat ini dinilai gagal. Meskipun sudah disiapkan bahan alternatif lainnya seperti cangkang sawit, kemiri maupun batu bara, namun para petani tembakau kita menilai kurang efektif digunakan.

” Kita minta pertanggungjawaban pemerintah atas gagalnya konversi BBMT ke bahan alternatif lainnya untuk omprongan petani tembakau,” tegas Ummi Sarkawi.

Ia menjelaskan kalau melihat dilapangan ketika bahan konversi lainnya tidak cocok atau kurang efektif untuk digunakan omprongan tembakau virginia.

Maka petani mencari altenatif lainnya dengan membeli kayu bertruk-truk untuk digunakan sebagai omprongan tembakaunya. Namun yang menjadi pertanyaan kita semua adalah kayu yang dibeli petani itu berasal darimana.

” Kita menduga kalau kayu yang dibeli petani tembakau untuk omprongan tembakau berasal dari kayu hutan yang di tebang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ummi menambahkan ketika pemerintah gagal melakukan konversi omprongan tembakau dari BBMT ke bahan bakar alternatif lainnya.

Maka jangan salahkan petani untuk mencari bahan alternatif lainnya seperti halnya dengan menggunakan kayu meski harus membeli dari hasil penebangan kayu di hutan, tanpa pernah memikirkan dampak yang akan ditimbulkan kedepannya.

Seperti hutan menjadi gundul dan dampaknya tentu akan terjadi bencana banjir atau tanah longsor karena kayu di hutan habis ditebang.

” Kayu digunakan untuk omprongan tembakau bagi petani tidak kita salahkan, tapi ketika hutan gundul dan terjadi bencana disitulah baru kita berpikir,” tambahnya.

Oleh karena,tegas Mantan Wakil Ketua DPRD Lotim meminta kepada pemerintah untuk mencarikan solusi terbaik atas bahan bakar omprongan tembakau bagi petani di daerah kita ini.

Dengan meminta mengembalikan bahan bakar minyak tanah saja, kalau bahan alternatif tersebut pemerintah tidak mampu menjalankan dengan baik sebagaimana yang diinginkan para petani tembakau kita.

” Pemerintah jangan tutup mata dong atas persoalan petani tembakau kita, jangan hanya mencari keuntungan dari DBHCT saja yang dikejar, sedangkan perjuangan terhadap petani tembakau kita belum maksimal,” tandasnya.

” Jangan kemudian Bupati minta petani berhenti menanam tembakau tapi dilain sisi DBHCT yang begitu besar diambil pemerintah, kan aneh namanya,”tukasnya Ummi Sarkawi.(Sam).

News Feed