Praktisi Hukum Lotim Dukung Statment Bupati Soal RTP ‎

SKI | Lombok Timur-Salah satu Praktisi Hukum Lombok Timur, Deni Rahman mendukung Statment Bupati Lombok Timur, HM.Sukiman Azmy mengeni masalah Ruang Terbuka Publik (RTP) di Pancor.Dengan meminta kepada pihak pedagang yang merasa dirugikan menemuh jalur hukum ke pengadilan.

” Kami mendukung Statment Bupati Lotim mengenai RTP dan silahkan bagi pedagang yang dirugikan untuk tempuh jalur hukum,” tegas Deni Rahman

Ia mengatakan pihaknya merasa  statment Bupati sudah tepat sehingga kalau ada para pihak yang merasa keberatan dan kurang puas atas sikap Pemda tidak memberikan Ganti Rugi untuk menempuh jalur Pengadilan.

Karena Statment Bupati memang tetap dan sangatlah normatif  karena menempuh jalur pengadilan merupakan sarana yang tepat, dan kalau misal sudah  ada putusan pengadilan dan Putusan tersebut memerintahkan kepada Pemda untuk membayar ganti rugi wajib hukumnya kemudian Pemda melakukan pembayaran untuk memenuhi perintah Hukum.‎

” Kalau nanti putusan pengadilan meminta Pemkab Lotim untuk membayar maka wajib Pemkab Lotim membayar ganti rugi,” ujar Advokad muda ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, sebagaimana dalam pasal tentang ganti rugi itu ada  diatur dalam Pasal 37 (1) PP No.40 Tahun 1996Tentang HGU dan HGB yakni Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Negara hapus dan tidak diper-panjang atau tidak diperbaharui,Maka  bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan.

Kemudian dalam ayat 2 berbunyi, Dalam hal bangunan dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diperlukan, maka bekas pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Kemudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 adalah ganti rugi diberikan bagi pemegang hak yang sudah habis masa sertifikat HGBnya dan menyerahkan tanah tersebut 1 tahun sejak hapusnyan setifikat HGBnya, namun faktanya dalam permasalahan RTP ini sudah 7 tahun malah tidak diperpanjang dan serta dikuasai tanpa HGB.

” Maka  seandainyapun dasar norma ini misalnya dijadikan dasar tuntutan maka  ini tidak mendasar untuk di jadikan pijakan norma, karena sudah lebih dari 1 tahun atau daluwarsa  itupun dengan syarat bangunan masih dipakai atau diperlukan,” tambahnya.

Deni juga menjelaskan ‎dari  posisi masalah RTP ini kami dapat simpulkan bahwa  tidak ada kewajiban Pemda untuk memberikan ganti rugi bagi pemegang Sertifikat HGB yang sudah berakhir  masa berlakunya atau telah hapus sudah 7 tahunan.

” Jika melakukan  pembayaran ganti rugi kepada pemegang sertifikat HGB yang sudah tuju tahunan berakhir akan membuka celah dan peluang terjadinya perbuatan malewan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi,” tandasnya.(Sam)

Komentar

News Feed