SKI | Jakarta – Puluhan Kepala Desa di Lombok Timur yang dipimpin Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim M.Khairul Ihsan ramai-ramai bertolak ke Jakarta untuk melakukan protes ke tiga kementerian.
Diantaranya kementerian Dalam Negeri,Kementerian Sosial dan Kementerian Desa Tertinggal.
” Memang betul kita ramai-ramai ke tiga kementerian untuk protes sejumlah persoalan,” tegas Ketua FKKD Lotim,M.Khairul Ihsan saat dikonfirmasi,Senin (25/8).
Ia mengatakan untuk di kementerian dalam negeri kita mempersoalkan hingga saat ini belum keluarnya peraturan pemerintah mengenai Pilkades.
Maka imbasnya Pilkades menjadi tertunda yang sedianya akan dilaksanakan tahun 2025 ini sehingga diundur menjadi tahun 2026.
” Kita akan perjelas ini agar pelaksanaan Pilkades tidak menjadi gamang karena belum ada PP keluar,” ujarnya.
Ihsan juga menambahkan sementara di kementerian sosial kita bawa masalah mengenai data bantuan untuk masyarakat miskin yang kacau sehingga menimbulkan masalah di masyarakat.
” Data bantuan kacau makanya kita datangi kementerian untuk memperjelas kenapa terjadi seperti itu,” tambahnya.
Begitu juga lanjutnya,di kementerian desa memperjelas mengenai masalah anggaran desa dan program ke desa karena hingga saat ini masih belum jelas.
” Yang jelas kita datang ke tiga kementerian ini membawa masalah untuk tiga menteri itu carikan solusi,” tandasnya. (Sul).
