IMG-20200814-WA0074_copy_700x280
Mata Publik, Tajam, dan Terpercaya
Wartawan Swara Konsumen Indonesia Dilengkapi Dengan KTA Yang Masih Berlaku Dan Surat Tugas Peliputan, Nama Tercantum Didalam Box Redaksi

RSUD Cibinong Bersinergi Dengan PWI, Gelar Workshop Zona Integritas Virtual

Kam, 24 Sep 2020 08:12:23pm

Uyo Taryo - Media Swarakonsumenindonesia

IMG-20200924-WA0041

 

SKI|Bogor - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong Kabupaten Bogor menggelar Workshop dan Studi Banding Virtual bertajuk "Implementasi Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Zona Integritas dan Meraih WBK/WBBM dan Sosialisasi UU No 40 tahun 1999 Tentang Pers dan kode etik jurnalistik pada RSUD Cibinong Kabupaten Bogor", bertempat di Hotel Olympic Renotel Sentul, Kamis (24/09/2020).

Drs. Makmur Razak mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, membuka secara resmi kegiatan Workshop dan study banding tersebut. Makmur Razak mengatakan jika workshop ini merupakan rekor karena bisa bekerjasama dengan PWI Kabupaten Bogor sehingga terjalin sinergitas. "Hari ini terjalin sinergitas antara RSUD Cibinong dengan PWI, ini merupakan rekor," ungkap Makmur Razak dalam sambutannya.

Razak mengungkapkan, dari empat RSUD yang ada di Kabupaten Bogor baru RSUD Cibinong yang menyelenggarakan kegiatan seperti ini. "Baru RSUD Cibinong yang menyelenggarakan workshop zona integritas seperti ini. Ini momen luar biasa, dengan diadakannya kegiatan ini semoga RSUD Cibinong meraih WBK/WBBM," ungkapnya.

Ditempat yang sama, Direktur RSUD Cibinong, dr. Wahyu Eko Widiharso, Sp.OT., MARS, dalam sambutannya mengatakan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) kepada unit kerja di instansi pemerintah.

dr Wahyu Eko meminta agar terhadap sesama teman ataupun saudara jangan percaya bahwa corona itu tidak ada. "Saat ini jangan percaya kepada teman jika dia bilang corona itu tidak ada, jadi gak perlu ikuti protokol kesehatan atau lainnya. Saya mengajak untuk kita sama-sama menghindari karena saat ini yang banyak terjadi adalah orang tanpa gejala (OTG). Kelihatan sehat tapi tiba-tiba sudah dapat kabar jika teman tersebut positif corona," kata dr Wahyu Eko.

Ketua PWI Kabupaten Bogor, H. Subagiyo selaku narasumber memaparkan materi kode etik jurnalistik. H. Subagiyo menginginkan agar semua paham soal UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. "Saya berharap agar semua pejabat hingga pegawai di RSUD Cibinong paham terkait tugas dan kode etik jurnalistik. Wartawan tidak ada yang kebal hukum, jadi jangan takut kepada wartawan," tegasnya.

H. Subagiyo juga menyebutkan terkait perusahaan Pers, dimana sebagian pewarta dimedia terbelenggu dengan bos (pemilik perusahaan media). "Sebagian pewarta saat ini tidak lagi patuh akan kode etik karena adanya tekanan dari pemilik perusahaan sehingga arah tulisannya harus ikut arus bos. Bisa jadi karena bos nya tergabung didunia politik atau memiliki usaha lain sehingga ketika ada tulisan negatif yang bersinggungan dengan bos harus di stop," ungkapnya.

"Intinya karya wartawan itu harus diuji, dikaji oleh redaksi sebelum ditayangkan agar tidak memvonis secara sepihak. Ini semua demi keseimbangan pemberitaan agar tidak bersinggungan dengan narasumber dan lainnya," lanjutnya.

Ditempat yang sama, Wakil ketua PWI Kabupaten Bogor Untung Bachtiar mengatakan di dalam dunia jurnalistik tidak dibenarkan untuk menjelek-jelekkan sebuah temuan. "Contohnya jika seorang wartawan ditugaskan untuk mecari-cari kesalahan seperti RSUD lalu memunculkan pemberitaan tanpa mengkonfirmasi pihak terkait (RSUD,red), ini merupakan kesalahan besar dan bisa disebut pencemaran nama baik karena tidak ada keseimbangan pemberitaan," ungkapnya.

"Di RSUD penting diadakan kehumasan, ada orang yang benar-benar paham kehumasan. Agar semua masyarakat mengetahui tentang apa saja kegiatannya dan apa saja capaian. Semua ini adalah peran humas," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut diadakan sesi tanya jawab dimana ada pertanyaan terkait jika wartawan secara sepihak menulis berita. Lalu ada pertanyaan mengenai seringnya ada tulisan diberita jika pihak RSUD menahan pasien tanpa tahu kebenarannya. Kemudian pertanyaan terakhir mempertanyakan legalitas dari media di Kabupaten Bogor.

"Seorang jurnalis itu menulis berita harus konfirmasi keberbagai pihak sebelum menayangkannya. Bila perlu ada penyeimbang dari narasumber yang membidangi isi tulisannya agar berimbang. Kalau menulis hanya sepihak itu bisa kena delik pers dan harus disomasi oleh yang merasa dirugikan," jelas H. Subagiyo menjawab pertanyaan peserta.

"Kemudian jika ada yang menulis jika RSUD menahan pasien karena terkendala sesuatu hal. Harusnya wartawan konfirmasi apa masalahnya kenapa pasien ditahan, ditanyakan juga kepada pihak pasien apa penyebabnya jadi ada keseimbangan dalam penulisan. Jadi jangan hanya mendengar keluhan dari pasien saja lalu main tulis, itu juga melanggar kode etik. Lalu soal legalitas media di Kabupaten Bogor, semua pihak harus paham bahwa banyak organisasi atau lembaga Pers. Namun hingga saat ini yang terverifikasi di Dewan Pers ada sekitar 10 lembaga termasuk PWI," tutupnya. (UT)

Baca Juga

News Feed

Tersandung Hukum?… Bahtera Gurning & PWI Kabupaten Bogor Solusinya

Rab, 14 Okt 2020 10:00:05pm

  SKI|Bogor - Kantor Advokat Bahtera Gurning & Rekan menjalin kerja sama bantuan hukum dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten...

Aksi Demonstrasi Penolakan RUU Omnibus Law di Kabupaten Bogor Berjalan Kondusif

Jum, 9 Okt 2020 07:59:49am

  SKI|Bogor - Aksi demonstransi yang dilakukan Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Bogor selama 3 hari disejumlah titik di...

Puncak Unras Aliansi SP/SB Bogor Menolak Omnibuslaw, Pemerhati: Rekomendasi DPRD Dinilai Malehoy

Kam, 8 Okt 2020 08:57:21pm

  SKI|Bogor - Hari ketiga yang merupakan puncaknya unjuk rasa ribuan buruh yang menamakan diri Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten...

Hari Terakhir Unjuk Rasa Buruh Aliansi SP/SB Akan Turunkan Massa Lebih Banyak

Rab, 7 Okt 2020 09:32:40pm

  SKI|Bogor - Aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Bogor berjalan dengan lancar dan...

Pasca Disahkannya RUU Omnibus Law, Kapolres Bogor Siapkan Rencana Pengamanan

Sel, 6 Okt 2020 08:16:42pm

  SKI|Bogor - Selama sepekan ini jajaran personil Polres Bogor melakukan sejumlah langkah pengamanan rencana aksi unjuk rasa dan mogok kerja...

Tok…RUU Cipta Kerja Disahkan DPR, Aliansi SP/SB Bogor Tetap Berunjuk Rasa

Sel, 6 Okt 2020 07:32:06pm

  SKI|Bogor - Meskipun DPR RI sudah ketok palu sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) pada sidang...

Tolak Omnibuslaw, Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bogor Siap Unjuk Rasa

Sab, 3 Okt 2020 07:05:43am

  SKI|Bogor - Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Bogor, Dewan Pengupahan unsur SP/SB, Koordinator Daerah Satgas Aksi SP/SB Kabupaten Bogor...

HUT ke-210 Kota Bandung: Ridwan Kamil Sampaikan Peluang Ekonomi Baru Jabar

Jum, 25 Sep 2020 08:28:13pm

  SKI|Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung dalam rangka HUT ke-210 Kota...

Kapolda Jabar Tinjau Pelaksanaan Operasi Yustisi di Polres Bogor

Jum, 25 Sep 2020 07:56:50pm

  SKI|Bogor - Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Rudy Sufahriadi bersama Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy, S.H.,S.I.K.,M.Pict.,M.Iss dan Letkol...

Polsek Sukaraja Gelar Ops Yustisi Sasar Para Pelanggar Protokol Kesehatan

Jum, 25 Sep 2020 07:49:40pm

  SKI|Bogor - Operasi gabungan penindakan pelanggar protokol Kesehatan Melalui Ops Yustisi Polsek Sukaraja sasar para pelanggar protokol...

Berita Terbaru

NUSAN

EKONOMI

PERISTIWA

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->