IMG-20200814-WA0074_copy_700x280
Mata Publik, Tajam, dan Terpercaya
Wartawan Swara Konsumen Indonesia Dilengkapi Dengan KTA Yang Masih Berlaku Dan Surat Tugas Peliputan, Nama Tercantum Didalam Box Redaksi

Tambahan Lembaga Terkait Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur

Sel, 28 Jul 2020 02:55:51pm

Uyo Taryo - Media Swarakonsumenindonesia

IMG_20200728_143903

 

SKI|Bogor - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan sejumlah hal terkait penataan ruang kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dan Puncak Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Salah satunya penambahan lembaga dalam badan koordinasi kawasan Jabodetabek-Punjur.

“Lembaga ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan manajemen pembangunan pada saat ada aspek-aspek lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak,” kata Kang Emil - sapaan Ridwan Kamil - dalam Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur di Hotel Pullman Vimala Hills, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2020).

“Jabodetabek Punjur ini harus dikelola oleh kelembagaan yang sifatnya bukan lagi seperti forum silaturahmi dan komunikasi saja, tapi sifatnya harus ada yang berinisiatif,” imbuhnya.

Kang Emil mengusulkan keterlibatan TNI/Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam badan koordinasi Jabodetabek-Punjur.
“Perlu ada tiga lembaga tambahan yang perlu dimasukkan dalam lembaga ini. Pertama, TNI/Polri, kemudian Kementerian LHK karena saya belum lihat ada lembaga ini karena ini terkait juga dengan isu lingkungan, dan BNPB terkait dengan kebencanaan,” ucapnya.

“Kemudian untuk pelaksana, usulan kami full time oleh individu yang tidak memiliki jabatan tertentu sebagai ketua harian dari orang profesional. Ini bisa menjadi PMO (Project Manajemen Office) yang bisa kita support. Menurut saya posisi individu non-jabatan atau tidak rangkap ini sangat penting,” tambahnya.

Kang Emil mengatakan, badan koordinasi tersebut perlu memiliki kewenangan tambahan terkait anggaran dan dibentuk kantor bersama sebagai pusat koordinasi dan data.
“Jadi, kewenangannya ada dua, kewenangan anggaran yang mengordinasikan APBN, juga punya kewenangan anggaran untuk mengatur secara adil APBD Kota/Kabupaten dan Provinsi yang berkomitmen di organisasi itu,” katanya.

“Kita juga harus punya kantor bersama yang representatif. Boleh di Jakarta, Banten, tapi kami juga menawarkan kantornya di Jawa Barat jika kalau berkenan sebagai mayoritas wilayah yang terdampak. Jadi, nanti kita bisa minta kesekretariatan itu untuk update kemajuannya setiap bulan,” imbuhnya.

Menurut Kang Emil, pembentukan badan koordinasi Jabodetabek-Punjur akan menjadi peristiwa bersejarah. Kewenangan yang dimiliki badan ini akan semakin kuat karena tidak hanya mengelola berbagai permasalah yang ada, tetapi juga hingga kewenangan mengatur anggaran yang diperlukan.
“Akan hadir lembaga yang mengelola Jabodetabek-Punjur secara kewenangan, secara teknis. Jadi, bisa ada kewenangan anggaran, bisa memaksa program, sehingga tidak ada lagi lempar-lemparan (permasalahan) antar Daerah atau antar Provinsi,” ucapnya.

“Saya harap lembaga ini segera bekerja dengan kewenangan tidak hanya komunikasi, tapi kewenangan menganggarkan, kewenangan top-down dan bottom-up program, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Pemerintah Pusat sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dan Puncak Cianjur 2020-2039.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam rapat tersebut mengatakan, ada beberapa isu strategis dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dan Puncak Cianjur 2020-2039.
“Isu strategisnya ini banjir, sampah dan sanitasi, ketersediaan air bersih, kawasan kumuh dan bangunan ilegal, kebutuhan lahan penataan pantai utara,” kata Sofyan.

Oleh karena itu, kata Sofyan, kompleksitas permasalahan di kawasan Jabodetabek-Punjur membutuhkan kerja sama semua pihak. Mulai dari level pemerintahan daerah sampai stakeholder terkait. Penanganan masalah harus dilakukan secara menyeluruh.
“Batas administrasi pemerintahan seharusnya tidak menjadi kendala dan kita bisa mengatasi masalah. Kalau selama ini menjadi kendala kita harus tahu bagaimana kita mengatasinya,” ucapnya.

Rapat koordinasi ini merupakan pertemuan ketiga setelah sebelumnya digelar rapat serupa bersama Pemerintah Daerah di Banten dan DKI Jakarta.

Sofyan mengatakan, nantinya Badan Koordinasi Jabodetabek-Punjur akan diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN dengan Wakil Ketua Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri PUPR, serta Gubernur dan Bupati/Wali Kota dikawasan Jabodetabek-Punjur.
“Perpres sebelumnya setelah berjalan sekian tahun kemudian terasa bahwa ada perlu improvement, maka keluarlah perpres ini (Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dan Puncak Cianjur 2020-2039),” katanya.

“Kita akan kerjakan hal-hal yang medesak, seperti masalah banjir, sampah, kemacetan, longsor, masalah penataan hulu. Karena penataan Jabodetabek-Punjur ini harus sinkron dari hulu, tengah, dan hilir,” pungkasnya. (UT/Dkf.)

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Sertijab 9 Kapolsek Jajaran Polres Bogor Yang Dirotasi

Jum, 18 Sep 2020 08:35:57pm

  SKI|Bogor - Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy, S.H.,S.I.K.,M.Pict.,M.ISS lakukan upacara serah terima jabatan yang dilakukan dihalaman...

Muspika Tanjungsari Gelar Ops. Yustisi Antisipasi Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19

Jum, 18 Sep 2020 08:18:58pm

  SKI|Bogor - Operasi Yustisi terus digencarkan guna tekan persebaran Covid-19 oleh tim gabungan Polsek Tanjungsari, Koramil, dan Pol PP...

Tekan Penyebaran Virus Covid-19, BPBD Kabupaten Bogor Semprot Disinfektan Pemukiman Warga

Jum, 18 Sep 2020 08:14:50pm

  SKI|Bogor - Gunakan Mobil Tangki Operasional, selama dua hari BPBD Kabupaten Bogor gelar penyemprotan disinfektan diseluruh wilayah pemukiman...

Polsek Caringin Gelar Operasi Yustisi Guna Putus Penyebaran Covid-19

Kam, 17 Sep 2020 09:41:26pm

  SKI|Bogor - Tidak menggunakan masker, melanggar protokol kesehatan siap-siap untuk diberikan tindakan berupa sangsi sosial maupun dikenakan...

Bupati Bogor Ade Yasin Menghadiri Acara Syukuran HUT PMI ke-75

Kam, 17 Sep 2020 09:37:29pm

  SKI|Bogor - Bupati Bogor H. Ade Munawaroh Yasin menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun PMI (Palang Merah Indonesia) ke-75 di Aula Markas...

Pemda Kabupaten Bogor Tandatangani MOU Dengan BAPENDA Jabar

Kam, 17 Sep 2020 11:08:39am

  SKI|Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat menandatangani Sinergitas Program...

LBHM Cibinong Berbenah Diri, Angkat Direktur Baru Ditengah Pandemi

Kam, 17 Sep 2020 10:42:33am

  SKI|Bogor - Kebutuhan masyarakat akan keadilan dan perlindungan hukum terus meningkat, ditengah pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih...

Kapolsek Babakan Madang Telusuri Dugaan Penganiayaan Seorang Ustad Yang Meninggal

Kam, 17 Sep 2020 07:05:07am

  SKI|Bogor - Setelah adanya berita pada media sosial terkait meninggalnya seorang tokoh Pimpinan Pondok Pesantren karena dugaan penganiayaan,...

Ditengah Pandemi Warga Babakan Madang Dilanda Krisis Air Bersih

Kam, 17 Sep 2020 06:41:01am

  SKI|Bogor - Musim kemarau yang tengah melanda pada sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor mengakibatkan warga masyarakat mengalami kesulitan...

Kanit Binmas Polsek Gunung Putri, Pimpin Langsung Operasi Yustisi

Rab, 16 Sep 2020 11:39:27pm

  SKI|Bogor - Pendisiplinan protokol kesehatan terus dilakukan, Polsek Gunung Putri bersama Koramil serta Pol PP bersama - sama bersinergi...

Berita Terbaru

NUSAN

EKONOMI

PERISTIWA

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->