SKI| Lombok Tengah- Sidang Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Utama Gedung DPRD Loteng pada Selasa (21|9) Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri menyampaikan pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan Kabupaten Loteng tahun anggaran 2021
Pathul menjawab Fraksi Partai Gerindra bahwa, pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran perubahan apbd telah melakukan penyesuaian kembali perubahan asumsi dasar kebijakan umum apbd.
Perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah pada apbd tahun anggaran 2021, sehingga mampu mengoptimalisasi pelaksanaan apbd yang pada saatnya nanti program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2021 berjalan terarah dan terukur.
Selain itu, menanggapi pernyataan terkait dengan rencana pinjaman daerah senilai 200 milyar rupiah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) merupakan dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui PT. SMI kepada pemda, berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan ekonomi di daerah sebagai bagian dari program pen yang dilaksanakan
“Kita arahkan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi jalan/jembatan kabupaten yang bersumber dari rencana penerimaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (pen) daerah,” Ucapnya
Selain itu dari Fraksi Partai Golongan Karya
menanggapi pertanyaan berkenaan dengan sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengkaderan ASN, sehingga dalam bentuk penempatan jabatan struktural maupun fungsional betul-betul ASN yang dapat dan mampu pada bidang tugasnya.
“Dapat kami sampaikan bahwa pemda Loteng melalui badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan telah melaksanakan langkah-langkah kebijakan sebagai upaya serius dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi,” Katanya
Dimana, kegiatan-kegiatan selama ini lebih diarahkan pada proses penataan administrasi kepegawaian, serta proses penataan dan pengembangan kualitas pegawai guna mewujudkan aparatur daerah yang profesional dalam menunjang terselenggaranya pembangunan dan pemerintahan yang baik (good governance) serta terselenggaranya pelayanan prima.
langkah-langkah tersebut di antaranya:
melaksanakan proses rekrutmen aparatur sipil negara menggunakan system cat yang dapat memastikan proses rekrutmen bersifat terbuka, transparan dan bebas dari kkn.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
berkenaan dengan peningkatan daya saing baik sumber daya manusia maupun peningkatan daya saing hasil produk lokal, pemda Loteng melalui dinas perindustrian dan perdagangan sedang mengupayakan agar produk lokal dapat bersaing dengan produk-produk sejenis dari luar daerah.
Sehingga produk kita bisa menembus pasar mancanegara, antara lain melalui peningkatan kemampuan IKM dengan melakukan pelatihan-pelatihan desain produk, desain kemasan, pelatihan teknis olahan pangan, termasuk pelatihan produk merchandise moto-gp, pameran lokal
Selain itu, terobosan pemasaran produk melalui sosial media, fasilitasi sertifikasi produksi industri rumah tangga (pirt), fasilitasi sertifikasi label halal, penyuluhan dan sosialisasi legalitas dan standarisasi produk, pelatihan life skill pengerajin dan pengembangan desain produk kerajinan.
Rencana penyelenggaraan event world super bike pada bulan november 2021 menjadi peluang besar bagi pelaku industri untuk memasarkan produk-produk lokal.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,
menanggapi harapan agar arah kebijakan belanja daerah pada perubahan apbd tahun 2021, yang berupa efisiensi belanja daerah melalui refocusing anggaran ke program lain yang lebih prioritas dan produktif, dapat kami sampaikan bahwa refocusing anggaran terhadap abpd Loteng tahun anggaran 2021 semata-mata diarahkan dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi covid-19, mendukung program vaksinasi, dan mendukung pemulihan perekonomian.
“Itu kita lakukan sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 17/pmk.07/2021, ” Jelasnya
Selanjutnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
berkenaan dengan harapan agar pemerintah daerah memberikan perhatian dan pelayanan bagi masyarakat di sekitar wilayah perbatasan, khususnya infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa lokasi menuju Lombok Barat, pemda Loteng telah mengusulkan melalui dana alokasi khusus fisik tahun 2022 untuk ruas jalan pelambik selangit dan terhadap jembatan serage, dan jembatan ranggagata dalam proses pembahasan dengan pemerintah kabupaten lombok barat terhadap status kepemilikan jembatan. sedangkan beberapa ruas jalan lain di wilayah perbatasan tersebut dalam kondisi rusak ringan.
Fraksi Partai Demokrat
menanggapi pertanyaan terkait pelaksanaan program pkh, pihaknya menyampaikan bahwa pelaksanaan pkh dan bantuan sosial sembako atau bantuan pangan non tunai (bpnt) untuk bulan juli sampai dengan bulan september yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (kpm), merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam masa pelaksanaan ppkm sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya.
Sementara dari Fraksi Partai Bulan Bintang
menanggapi tidak ada perubahan target sasaran pada indikator indeks williamson pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2021, dapat disampaikan bahwa indeks williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau mengetahui seberapa besar kesenjangan antar wilayah,dengan dasar penghitungan menggunakan pdrb perkapita yang dikaitkan dengan jumlah penduduk per daerah. (Riki)
