Soal Pembayaran Lahan KEK Mandalika, Prof Galang Asmara; Harus Ada Keterbukaan

SKI| Lombok Tengah – Persoalan pembayaran lahan di KEK Mandalika Lombok Tengah sampai saat ini masih juga belum di selesaikan.

Baik dari pemerintah maupun ITDC sendiri hanya mengobral janji-janji yang tak kunjung pasti.

“Kita hanya mendapatkan obralan janji saja, sampai dengan pelaksanaan Event WSBK yang sudah dua kali dan MotoGP satu kali masih pun tak kunjung selesai,” ungkap juru bicara perjuangan Lahan warga Samsul Qomar Rabu (25|1).

Pihaknya mengaku sudah melakukan berbagai cara, baik komunikasi yang dilakukan dengan pihak provinsi maupun ITDC serta aksi-aksi di setiap Event.

Namun hal tersebut juga tidak memberikan bergaining kepada pemerintah untuk Segera menyelesaikan persoalan-persoalan lahan yang beberapa tahun ini.

“Pejuang tanah akan tetap komitmen untuk memperjuangkan hak masyarakat,” tegasnya.

Lanjut, Bung Komeng sapaan akrabnya, pemerintah juga sudah membuat Satgas percepatan pembayaran tiga kali, akan tetapi satgas yang dibuat oleh pemerintah provinsi tersebut tidak mempunyai hasil.

“Kalau dari ketua Satgas ke dua yang diketuai oleh Kesbangpoldagri Provinsi ada 340 hektare lahan yang belum clear dan 10 Hektare yang sudah menjadi sirkuit,” ungkapnya.

Ia mengaku, pihaknya dihadapkan oleh Satgas yang tidak serius dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Disamping itu, Pengacara Warga dari LBH Madani Setya Dharma juga berharap agar pembayaran lahan ini segera diselesaikan sebelum Event ke-tiga WSBK bulan Maret mendatang.

Selain itu, Setya mempertanyakan terkait dengan statement pihak ITDC yang mengaku sudah membayar lahan tersebut, namun kepada siapa dia (ITDC, red) membayarnya?

“Coba paparkan kami kepada siapa pembayaran lahan itu dilakukan,” pintanya.

Sementara itu, Prof Galang Asmara menegaskan agar pemerintah dan pemilik lahan terbuka terkait dengan persoalan saat ini.

Dimana, jika lahan tersebut sudah dibayarkan buka dia, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Kalau memang sudah dibayar buka, tapi jika belum buka dia,” ujarnya.

Hal tersebut jika diselesaikan secara hukum di pengadilan bisa ditempuh juga dengan Restorative Justice (RJ), ada itikad baik dari kedua belah pihak dan harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sehingga tidak ada yang dibicarakan dikemudian hari.

“Ini kan untuk kepentingan Negara, bangsa dan Masyarakat sendiri,” katanya.

Untuk itu, persoalan ini seharusnya dapat diselesaikan dengan baik. Jangan Sampai persoalan pembayaran lahan ini terus menerus dilakukan.

“Kalau tanpa keterbukaan tidak bisa diselesaikan, makannya penting keterbukaan itu,” tutupnya (Riki).