Terkait PPDB di Tangsel, SMAN 2 Tolak Konfirmasi Wartawan Alasan dilarang Kepsek

SKI | Tangsel – Soal informasi pengumuman hasil PPDB yang diduga tidak transparan berdasarkan web sekolah SMAN 2 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), SMAN 2 Kota Tangsel tolak surat permohonan konfirmasi dengan alasan larangan menerima surat dari Kepala Sekolah.

Sebelumnya, tim media Nasional News sempat dua kali mendatangi SMAN 2 Kota Tangsel untuk meminta klarifikasi soal hasil pengumuman PPDB yang diduga tidak transparan, namun Kepala sekolah dan Panitia PPDB sedang tidak berada di tempat.

Kemudian, pihak redaksi Nasional News mengirimkan surat resmi permohonan wawancara untuk mengkonfirmasi data hasil pengumuman yang dinilai tidak trasfaran pada pihak sekolah SMPN 2, namun tata usaha dan juga satpam saling lempar enggan menerima surat dengan alasan tidak di perkenankan oleh kepala sekolah.

“Kami tidak boleh menerima surat pa, oleh pimpinan ,kalau mau langsung aja ke kepala sekolah, coba ke TU,” ujar salah satu pegawai sekolah.

Sementara itu, Tata Usaha (TU) SMAN 2 ,enggan menerima surat permohonan konfirmasi dan melempar pada keamanan sekolah untuk menerima surat tersebut.

“Engga pa kami ga boleh Nerima surat, ke satpam aja,” ujar salah seorang ibu diruangan TU.

Diketahui sebelumnya, ramai pemberitaan Belasan calon wali murid Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendatangi Kantor Inspektorat Provinsi Banten KP3B, pada Senin lalu (11/7/22).

Abdul Rahman salah satu perwakilan calon wali murid yang mendatangi Inspektorat tersebut memberikan surat pengaduan.

“Dengan ini kami menyampaikan pengaduan masyarakat perihal Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN kota Tangerang dan Tangerang Selatan, yang telah melanggar Perturan Gubernur Banten Nomor 7 tahun 2022 tentang PPDB 2022 dan Petunjuk Pelaksanan dan Petunjuk Teknis PPDB,” isi aduan tersebut seperti yang dikutip suarabanten.news.

Untuk itu, sambungnya, kami meminta kepada Kepala Inspektorat Provinsi Banten untuk memeriksa dan meneliti pelaksanaan PPDB di SMAN yang ada di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.

Kami juga mengadukan keberatan dengan pelaksaaan PPDB, antara lain, Kami mendesak agar ada Trasnparansi pihak sekolah SMAN di Tangerang Raya dalam pelaksaaan PPDB semua jalur yang ada, ungkap Abdul Rahman.

Kami minta pada Panitia PPDB pada SMAN 13 Kota Tangerang dan SMAN 2, SMAN 3 Kota Tangerang Selatan harus memberikan data-data Calon Siswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik maupun non akademik;

Pihak SMAN 13 Kota Tangerang dan SMAN 2 dan SMAN 3 Kota Tangerang Selatan harus memberikan klarifikasi mengenai rumor tentang berkas “titipan”, Ungkapnya.

Sebagaiman kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif tanggal 30 April 2010.

Lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi publik merupakan prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa, dimana salah satu ciri kehidupan demokrasi adalah keterbukaan.

Keterbukaan Informasi Publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Badan Publik tersebut antara lain lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Organisasi Masyarakat yang dananya sebagian
atau seluruhnya bersumber dari dana publik, terkena kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka.

Disamping itu juga, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah terutama
untuk mengatur lebih lanjut mengenai Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan dan Tata Cara Pembayaran Ganti
Rugi oleh Badan Publik Negara.

Mengingat amanat Undang-Undang tersebut, maka pada tanggal 20 Agustus 2010 telah ditetapkan olehPresiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut, implementasi keterbukaan informasi Publik dapat berjalan lebih efektif dan bernegara. (red).