728 x 90
Mata Publik, Tajam, dan Terpercaya
Wartawan Swara Konsumen Indonesia Dilengkapi Dengan KTA Yang Masih Berlaku Dan Surat Tugas Peliputan, Nama Tercantum Didalam Box Redaksi
IMG-20190913-WA0050

SKI| Jakarta - Mantan Capim KPK periode 2019 - 2023, Jonson Jacobus Amstrong yang namanya lebih dikenal dengan JJ Amstrong Sembiring, SH.MH Angkat suara menanggapi Revisi Undang-Undang KPK yang akan dilaksanakan.

Menurut Amstrong, RUU KPK bisa melemahkan lembaga anti rasuha tersebut dan saya sangat prihatin akan permasalahan yang terjadi saat ini dimana DPR akan segera mengesahkan RUU KPK tersebut, Ucapnya Saat memberikan keterangan kepada awak media, sabtu (14/9/19).

Lebih lanjut, seperti yang disampaikan Pimpinan KPK yang menyerahkan mandat KPK sepenuhnya kepada Presiden, karena komisioner KPK seperti merasa dikepung dari berbagai sisi, kemudian yang sangat memperhatinkan dan mencemaskan yaitu permasalahan RUU KPK dirasanya seperti sembunyi-sembunyi dan berkesan seperti terburu buru, sedangkan Kita Komisioner KPK saja tidak tau drafnya seperti apa.

Amstrong juga menilai, seperti adanya kepentingan dari orang-orang tertentu yang bisa membuat lembaga anti rasuha ini benar-benar menjadi diujung tanduk.

Bagi Amstrong tujuannya merevisi UU KPK bisa saja agar menguntungkan kepentingan dari pihak yang punya peluang korupsi (berjamaah). Maka sudah merupakan hal klasik dan fakta mengatakan yaitu sebuah UU yang direvisi akan cenderung selalu menguntungkan posisi mereka yang punya kepentingan (sarat kepentingan).

Lebih lanjut, bila sampai RUU KPK ini terlaksana dan di sahkan oleh DPR, maka ditakutkan akan menimbulkal ketidak percayaanya masyarakat terhadap lembaga anti rasuha ini, karena sebelumnya ada wacana Revisi UU KPK, lembaga anti rasuha sudah mulai menjadi lembaga yang terbaik di negeri ini dan tanpa pandang bulu membasmi Korupsi yang sudah memjamur di negeri ini.

Menurut pendapat Amstrong juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu memiliki Dewan Pengawas, sebagaimana yang diusulkan oleh DPR dalam usulan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Karena menurut Amstrong hal tersebut tidak perlu karena KPK sudah memiliki mekanisme pengawasan sendiri, KPK telah memiliki mekanisme pengawasan yang cukup ketat, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga mekanisme pra-peradilan. keberadaan Dewan Pengawas juga tidak bisa menjamin sebuah lembaga bisa bekerja secara efektif.

"Misalkan ambil contoh saja lembaga Kompolnas, menurut Amstrong itu belum efektif mengawasi polisi. Kemudian Komisi Kejaksaan, itu ada lembaganya tapi tidak efektif juga, begitu juga lemabaga lain seperti lembaga komisi yudisial juga masih belum efektif jadi hitungannya bukan ada lembaga atau tidak ada lembaganya tapi kata kunci terletak pada mekanismenya efektif atau tidak.

Amstrong yang juga sebagai pribadi merupakan mantan Capim KPK, Bila sampai terjadinya pengesahan RUU KPK, saya pribadi mengambil langkah untuk tidak akan ikut kembali mencalonkan Capim KPK di tahun 2024 nanti, karena pupusnya pupularitas lembaga anti rasuha dengan di revisinya UU KPK

Penulis/Editor :Why/Red SKI

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Kapolres Jakpus Berikan Penghargaan Kepada Kapolsek Gambir

Sel, 19 Nov 2019 11:49:22pm

SKI| Jakarta - Kapolres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Harry Kurniawan Beri penghargaan kepada Kapolsek Metro Gambir...

Perkumpulan Armada Sewa Indonesia (PAS Indonesia) Kabupaten Bogor Gelar Pemilihan Ketua DPC

Sel, 19 Nov 2019 11:37:37pm

SKI| Bogor - Perkumpulan Armada Sewa Indonesia (PAS Indonesia) DPC Kabupaten Bogor telah sukses mengadakan pemilihan Ketua DPC Kabupaten Bogor pada...

Diduga Curang, Warga Gruduk Kantor Kecamatan Dramaga Pasca Pilkades

Sel, 19 Nov 2019 07:58:53pm

SKI| Bogor - Pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bogor situasi politik di Kecamatan Dramaga terlihat semakin memanas,...

Bappeda Litbang Kab.Bogor Gelar Rakor Penyusunan Rencana Gerakan Bela Beli Produk UMKM

Sel, 19 Nov 2019 12:59:24pm

SKI| Bogor - Bappeda Litbang Kabupaten Bogor hari ini Selasa, (19/11/19) gelar Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Gerakan Bela Beli Produk UMKM...

Ketua DPD Jaman NTB Membuat Surat Terbuka Untuk Presiden

Sel, 19 Nov 2019 10:22:58am

(Opini) - SKI| Lombok Timur - Andra Ashadi Ketua DPD JAMAN NTB Membuat Surat Terbuka, berikut isi surat tersebut: SURAT TERBUKA Kepada Yth:...

SMS Dukung Kepala BPKAD Lotim Jadi Sekda 

Sel, 19 Nov 2019 10:08:57am

SKI| Lotim - Ketua Serikat Masyarakat Selatan (SMS),Sayadi mendukung Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Lombok Timur,HM.Juani Taufik...

Ketua MPR RI: Bisnis Friendly Penting Bagi Pengusaha

Sel, 19 Nov 2019 09:33:50am

SKI| Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan stabilitas politik Indonesia yang kini relatif stabil dan kondusif, bisa menarik investor...

20.000 Massa Aksi Bela Ulama Pahlawan Nasional Bakal Kepung Kantor Bupati Dan DPRD Loteng

Sel, 19 Nov 2019 09:16:02am

SKI| LOTENG - Diperkirakan hampir 20.000 orang masyarakat Lombok Tengah yang tergabung dalam aksi bela Pahlawan Nasional bakal mengepung kantor...

Forum Komite BPD Lotim Terbentuk

Sel, 19 Nov 2019 09:02:50am

SKI| Lotim - Forum Komite Persiapan Forum  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Lombok Timur terbentuk.Dimana pembentukan tersebut didasari...

PLTU Jeranjang Unit 2 dan PLTMG Lombok Peaker Mulai Perkuat Kelistrikan Lombok

Sen, 18 Nov 2019 10:48:35pm

SKI| Mataram - PT PLN (Persero) berhasil mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang Unit 2 yang berlokasi di Desa Taman Ayu,...

Berita Terbaru

NUSAN

EKONOMI

PERISTIWA

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
%d blogger menyukai ini: