728 x 90
Mata Publik, Tajam, dan Terpercaya
Wartawan Swara Konsumen Indonesia Dilengkapi Dengan KTA Yang Masih Berlaku Dan Surat Tugas Peliputan, Nama Tercantum Didalam Box Redaksi

Dewan Pers Menang Di Pengadilan Tinggi DKI, Wakil Ketua Dewan Pers: Jangan Percaya Opini

Kam, 12 Sep 2019 06:12:51pm

Admin - Media Swarakonsumenindonesia

970-IMG-20180531-WA0018

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 331/PDT/2019/PT.DKI .IUNCTO PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 235/Pdt.G/2018/PNJkt.Pst TERKAIT GUGATAN TERHADAP DEWAN PERS

(Siaran Pers) SKI| Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun menegaskan bahwa kebijakan Dewan Pers bersama Konstituen membuat peraturan Standar Kompetensi Wartawan dan Uji Kompetensi Wartawan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Pers No. 40 tahun 1999.

"Kewenangan Dewan Pers itu sesuai dengan fungsinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f. Pasal itu menyebut, Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam membuat peraturan-peraturan pers. Jadi Standar Kompetensi Wartawan dan Uji Kompetensi Wartawan itu ada niscaya dan sudah diikuti oleh semua stakeholder pers, karena memang diperlukan," ujar Hendry CH Bangun, di Jakarta, Rabu (11/9/19).

Penegasan Wakil Ketua Dewan Pers ini disampaikan terkait dengan beredarnya hoaks berisi seolah-olah Dewan Pers telah kalah melawan gugatan yang diajukan Serikat Pers Republik lndonesia (SPRI), Persatuan Pewarta Warga lndonesia (PPWI), WL dan kawan-kawan (dkk) yang menggugat keabsahan Peraturan Dewan Pers soal kewajiban wartawan lndonesia mengikuti Uji Kompetensi Wartawan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan.

Faktanya, dalam keputusannya No.331/PDT/2019/PT.DKI tanggal 26 Agustus 2019, majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang terdiri dari Imam Sungudi sebagai ketua dan hakim anggota masing-masing Haryono dan Hiyanto, menyatakan seluruh gugatan tergugat WL ditolak, juga menghukum para tergugat untuk membayar perkara. Artinya, Dewan Pers menang lagi di PT DKI Jakarta setelah sebelumnya menang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dewan Pers menyayangkan adanya pihak-pihak dan media pers tidak profesional yang membangun framing atau opini ke publik bahwa Dewan Pers sebagai Terbanding (dahulu Tergugat) diputuskan telah dikalahkan oleh Majelis Hakim Tinggi PT DKI Jakarta dan Pengadilan memenangkan perkara gugatan dari Pembanding (dahulu Pengugat I dan Penggugat II) yaitu HGM dan WL.

Dalam Amar Putusan Banding tanggal 26 Agustus 2019 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang diketuai oleh Imam Sungudi, SH., MH dengan jelas mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

”MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat . Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Februari 2019 Nomor 235/Pdt.G/2018/PNJkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut.


DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Met Onvankeliik Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).”

Adanya Putusan Banding ini menyatakan bahwa:

1. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan Banding dari Penggugat, artinya bahwa perkara Pembanding diterima untuk diperiksa BUKAN dimenangkan. Pernyataan yang menyebutkan menerima permohonan Banding dari Pembanding merupakan kemenangan perkara dari Pembanding sama sekali menyesatkan dan secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pengadilan Tinggi DKl Jakarta menyatakan Eksepsi dari Dewan Pers (Terbanding dahulu Tergugat) tidak dapat diterima, hanya semata-mata terkait formalitas dan prosedural pengajuan gugatan dari Penggugat (Pembanding) di tingkat PT DKI Jakarta.

PT DKI Jakarta menilai berhak mengadili perkara Ini dan untuk ini berarti juga PT DKI Jakarta sama sekali BELUM masuk dalam pemeriksaan POKOK atau SUBSTANSI perkara sehingga dalam hal ini sama sekali tidak benar dan sangat menyesatkan berita atau opini publik yang menyebutkan Pembanding dimenangkan oleh PT DKI Jakarta. Dewan Pers menilai gugatan salah tempat karena gugatan tentang UU Pers adalah wilayah Mahkamah Konstitusi, sedang gugatan atas Peraturan Dewan Pers adalah wilayah Mahkamah Agung PT tetap memproses banding, dan putusannya adalah menolak seluruh banding dari Pembanding (sebelumnya Penggugat).

3. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan tegas MENOLAK SELURUH gugatan dari Pembanding (dahulu Para Penggugat) dalam POKOK PERKARA atau SUBSYANSI PERKARA artinya setelah memeriksa sendiri pokok perkaranya, PN DKI Jakarta memutuskan menolak seluruh gugatan Penggugat WL dkk.

Artinya, dalam bahasa awam, Dewan Pers menang lagi di PT DKI Jakana setelah sebelumnya telah menang di Pengaduan Negeri Jakarta Pusat

Dengan adanya keputusan PT DKI Jakarta Ini, jelaslah bahwa keputusan banding ini memperkuat posisi Dewan Pers sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sebagaimana yang tercantum pada Bab V Pasal 15 ayat 2 butir l. yang berbunyi: “Dewan Pers melaksanakan fungsi: Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan." (Red SKI).

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IMG_20200630_153546
IMG-20200701-WA0069
IMG_20200705_164721
IMG-20200528-WA0108

News Feed

Kini Pasar Leuwiliang Dapat Giliran Rapid dan Swab Test

Kam, 9 Jul 2020 07:50:04pm

  SKI|Bogor - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor terus menggelar rapid dan swab test massal diruang-ruang publik yang...

KPU Kabupaten Bogor Gelar Rapat Pleno PDPB Online dan Offline

Kam, 9 Jul 2020 06:46:40pm

  SKI|Bogor - Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari...

Cegah Adanya Klaster Baru dan Sebaran Covid-19, Test Masif Intens Dilakukan

Kam, 9 Jul 2020 07:38:32am

  SKI|Bandung - Pengetesan dan pelacakan perlu dilakukan secara intens untuk mengidentifikasi klaster baru sekaligus mencegah sebaran Covid-19...

Penyaluran Sembako BPNT di Kecamatan Losarang Berjalan Lancar dan Kondusif

Rab, 8 Jul 2020 08:08:41pm

  SKI|Indramayu - Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diwilayah Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Jawa Barat terealisasi. Bantuan...

Satreskrim Polres Bogor Bekuk 7 Orang Pelaku Jaringan Pengedar UPAL

Rab, 8 Jul 2020 06:22:55pm

  SKI|Bogor - Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor berhasil mengungkap jaringan uang palsu. 7 orang tersangka berhasil dibekuk dan ratusan juta...

Waspada.!!! 2 Klaster Baru Ditemukan Dalam Penanganan GTPP

Rab, 8 Jul 2020 09:04:29am

  SKI|Bandung - Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Jawa Barat menemukan dua klaster baru yang saat ini sedang ditangani dan...

PMI Kabupaten Bogor Berkolaborasi Dengan Gugus Tugas Covid-19

Rab, 8 Jul 2020 07:36:26am

  SKI|Bogor - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bogor lakukan audiensi dengan Tim Gugus tugas Covid-19 Kabupaten Bogor, di Pendopo Bupati,...

Kapolres Bogor dan Bupati, Kukuhkan Mulyasari Sebagai Lembur Tohaga Lodaya

Rab, 8 Jul 2020 07:16:39am

  SKI|Bogor - Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy, Bupati Bogor Hj. Ade Munawaroh Yasin beserta Dandim 0621 Letkol Sukur Hermanto, resmikan...

Bupati Bogor Resmikan Kampung Tangguh di Ujung Timur Sukamakmur

Sel, 7 Jul 2020 08:31:15pm

  SKI|Bogor - Bupati Bogor Ade Yasin tampaknya sudah tidak bisa menahan lagi kerinduannya untuk bertemu dengan rakyatnya. Pasalnya, Ade Yasin...

Presiden Instruksikan : Segera Selesaikan Hambatan Pembangunan Ruas Tol Cisumdawu

Sel, 7 Jul 2020 07:34:45pm

  SKI|Jakarta - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas percepatan proyek strategis Nasional jalan tol,...

Berita Terbaru

NUSAN

EKONOMI

PERISTIWA

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
%d blogger menyukai ini: