728 x 90
Mata Publik, Tajam, dan Terpercaya
Wartawan Swara Konsumen Indonesia Dilengkapi Dengan KTA Yang Masih Berlaku Dan Surat Tugas Peliputan, Nama Tercantum Didalam Box Redaksi
IMG-20190908-WA0002

SKI| Mataram - Saat bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menghadapi dua upaya melumpuhkan kewenangan pemberantasan korupsi. Seleksi pimpinan yang diwarnai calon pelanggar kode etik sampai dengan upaya pelemahan melalui Rancangan Undang Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang KPK.

Jurnalis Mataram dan koalisi masyarakat sipil NTB memandang, dua agenda ini terindikasi upaya sistematis dan terdesain untuk melemahkan kewenangan KPK sebagai lembaga antirasuah. Diduga ada pihak - pihak yang terindikasi terusik dengan agenda pemberantasan korupsi, karena banyak diantara mereka yang terjerat adalah pejabat publik, seperti oknum kepala daerah, oknum anggota DPRD, oknum 6 pejabat birokrasi dari pusat hingga daerah. Mereka yang merasa terancam menjalankan modus korupsi kolusi dan nepotisme, sangat bernafsu untuk melemahkan KPK melalui agenda RUU.

“Kami jurnalis di Mataram dan koalisi masyarakat sipil sangat berkepentingan mengawal agenda pemberantasan korupsi agar tetap berjalan, bahkan harus ditingkatkan. Karena masih banyak agenda pemberantasan korupsi kakap yang belum terungkap, baik di pusat maupun di daerah,” kata koordinator jurnalis, Sirtupillaili, Sabtu (7/9).

Bagi jurnalis, ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram ini menilai, KPK selama ini mampu mengungkap sederet kasus kakap melibatkan banyak pejabat penting. Dalam konteks ini, ada simbisis antara kerja jurnalisme dengan kinerja KPK. “Fakta yang belum terungkap oleh karya jurnalistik yang melibatkan konspirasi pejabat negara, itu bisa diungkap oleh KPK. Lewat penindakan KPK itu, kami selama ini mengawal kinerja pemerintah agar bersih dari praktik korupsi,” ujar Sirtupillaili.

Sementara Koalisi masyarakat sipil yang diwakili Dwi Sudarsono menyoroti revisi Undang Undang KPK yang diindikasikan sebagai upaya melumpuhkan agenda pemberantasan korupsi. 10 poin yang akan terjadi jika revisi singkat itu terjadi. Diantaranya, independensi KPK terancam karena penyidik tidak lagi dari kalangan independen, penyadapan harus melalui dewan pengawas yang dibentuk. “Ini akan mempersulit proses penyadapan yang selama ini sudah berjalan sesuai dengan SOP,” ucap Dwi Sudarsono.

Anehnya lagi, kata dia, penuntutan perkara korupsi yang selama ini terintegrasi, sesuai RUU harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Perkara yang menjadi perhatian publik justru sepertinya tidak jadi kriteria prioritas penanganan kasus.

“Poin poin lain terlihat jelas dari upaya melemahkan kewenangan. Seperti kewenangan pengambil alihan perkara di tingkat penuntutan dibatasi, bahkan kewenangan strategis penuntutan dihilangkan,” tegas Dwi Sudarsono.

Aksi dukungan kepada KPK berlangsung Sabtu (7/9) usai workshop Jurnalis Melawan Korupsi di Mataram. Para jurnalis dan Koalisi membawa pamflet dengan beragam kalimat yang intinya pro pada KPK dan menolak pelemahan oleh pihak - pihak tertentu. Tertulis "Save KPK", " Tolak Capim KPK Bermasalah", hingga tolak Revisi UU KPK. (Khautsar) 

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Mamin Indonesia Tampil Di Ningbo International Food Exhibition

Kam, 14 Nov 2019 05:25:47pm

SKI| Ningbo – Indonesia melalui Kementerian Perdagangan bersama perwakilan luar negeri terus melakukan penetrasi produk andalan ekspor ke pasar...

Korem 071/Wijayakusuma Terus Tertibkan Aset dan Rumah Dinas Prajurit

Kam, 14 Nov 2019 05:02:07pm

SKI| Banyumas - Korem 071/Wijayakusuma terus lakukan penertiban administrasi pemanfaatan asset dan Rumah Dinas TNI. Penertiban tersebut terus...

350 Pemuda Ikuti Sidang Pantuhir Pusat Cata PK Gel II TA. 2019

Kam, 14 Nov 2019 04:52:31pm

SKI| Magelang - Sebanyak 350 pemuda asal Jawa Tengah yang telah lolos seleksi tingkat daerah di Banyumas beberapa waktu, sudah mengikuti serangkaian...

Pelajar Dan Seniman Dukung Pengukuhan Anggota Baru PWI Kabupaten Bogor

Kam, 14 Nov 2019 03:34:14pm

SKI| Bogor - Acara Pengukuhan 71 Anggota Baru PWI Kabupaten Bogor hasil seleksi Orientasi Karya Latih Wartawan(KLW) 2019 digelar hari ini, Kamis...

Begini Peranserta Babinsa Sukseskan Bias

Kam, 14 Nov 2019 01:42:26pm

SKI| Boyolali - Sukseskan program imunisasi Bias campak yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bati Tuud Koramil...

Bentuk Kepedulian TNI, Babinsa Terjun Ke Sawah

Kam, 14 Nov 2019 01:37:57pm

SKI| Boyolali - Guna percepatan masa tanam 2019, Babinsa Desa Wonosegoro Koramil 17/Wonosegoro Kodim 0724/Boyolali Serma Mujiyono melaksanakan...

Sejumlah Tokoh Selatan Dukung Pembentukan Komite Independen

Kam, 14 Nov 2019 01:03:53pm

SKI| Lotim - Sejumlah tokoh politik,masyarakat dan pemuda di wilayah Lombok Timur bagian selatan mendukung pembentukan komite independen. Meskipun...

29 Orang Pejabat Di Lotim Terancam Diberikan Sanksi Berat

Kam, 14 Nov 2019 11:59:25am

SKI| Lotim - Sebanyak 29 Orang pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terancam akan diberikan sanksi berat.Pasalnya pejabat tersebut...

Wabup Lotim Sampaikan Tanggapan Atas Tanggapan Umum Fraksi Atas Raperda APBD TA 2020

Kam, 14 Nov 2019 11:53:19am

SKI| LOTIM - Rapat Paripurna VII masa sidang ke I, dalam rangka jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...

Babinsa Purbalingga Sulap Limbah Kayu Jadi Stik Es Krim

Rab, 13 Nov 2019 06:57:27pm

SKI| Purbalingga - Bagi sebagian orang, melihat tumpukan limbah kayu umumnya berpikir hanya akan bermanfaat untuk kayu bakar. Sehingga nilai...

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
%d blogger menyukai ini: