728 x 90
Mata Publik, Tajam, dan Terpercaya
Wartawan Swara Konsumen Indonesia Dilengkapi Dengan KTA Yang Masih Berlaku Dan Surat Tugas Peliputan, Nama Tercantum Didalam Box Redaksi
IMG-20200109-WA0013




Setelah kekisruhan SK BPPD Nomor 188.45|002|PAR|2020 menjadi sorotan publik, apalagi dengan adanya pencatutan nama organisasi dan lembaga di SK BPPD Lotim tersebut. Sehingga menyebabkan adanya keberatan dari organisasi dan lembaga yang dicatut namanya dengan melayangkan somasi dan keberatan kepada Bupati Lotim,HM.Sukiman Azmy dan pihak-pihak yang lainnya.

Kemudian  ada kesepakatan untuk merombak total orang-orang yang sudah dikukuhkan  dari SK yang bermasalah tersebut, ternyata  belumlah menyelesaikan permasalahan normatif. Karena sebelumnya ada Surat Keputusan Pengangkatan unsur Penentu Kebijakan BPPD Lombok Timur tahun 2017 dengan SK Bupati Lotim Nomor : 188.45|397|PAR|2017.

Dimana  dalam surat keputusan tersebut yang menjadi pengurus BPPD Lotim yakni  Ahmad  Rozi, SE, Hazir Hasan DL, Karomi,S,pd, Rusliadi, SHI, Suyanto Suladi, Munadi, Sulatri, S.Pi, Wirawan, SH, Saefudin Zohri. Kesembilan orang tersebut diangkat untuk masa bakti 2017 sampai dengan 2021, artinya merujuk Surat keputusan.

Kemudian kesembilan orang tersebut tidak boleh diganti ditengah jalan, terkecuali telah melalui proses/prosedural sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan BPPD Kab. Loti, adapun bunyi pasal tersebut antara lain:

Mengacu pada pasal 14 ayat 1: Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD berhenti karena:
a. Meninggal dunia,
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis ,
c. Tidak Lagi sebagai Anggota dan/Atau Penggurus Asosiasi
d. Tidak mampu menjalankan tugas secara berkelanjutan, dan
c. Berlahalangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Kemudian pasal 14 ayat 2 berbunyi ‎Usulan pemberhentian Keanggotaan Unsur Penentu kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1  Huruf c disampaikan kepada Bupati melalui kepala dinas oleh asosiasi yang terikat berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
Ayat 3: Bupati wajib memproses {e,berhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan Paling lama 45 (empat Puluh Lima ) hari sejak Asosiasi menyampaikan  usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan penggantian unsur penentu kebijakan.

Merujuk pada pasal 14 ayat 1,2 dan 3 diatas bahwa surat keputusan yang baru merombak keanggotaan tanpa proses pemberhentian keanggotaan yang masa bakti 2017 s/d 2021  adalah a buse of power atau tindakan kesewenang-wenangan.

Bahkan  lebih parah lagi jika ditambah pemberhentian dilakukan tanpa memenuhi persyaratan dan prosedural sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1,2 dan 3 tersebut, ketika proses-proses itu tidak dilakukan. Maka sangatlah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Pemegang kebijakan adalah kesewenag-wenangan dan melanggar hukum serta tidak taat pada hukum yang dibuat sendiri.

Pengangkatan  Penentu Kebijakan BPPD melalui  SK yang baru tentu sangat berpeluang secara hukum, kemudian Bupati akan digugat melalui Pengadilan Negeri atas perbuatan melawan hukum oleh orang-orang yang dirugikan  (SK Masa Bakti 2017 -2021), dan dapat juga kemudian SK yang baru akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas cacat Administrasi dan prosedural,.

Sehingga  menurut Kami alangkah lebih bijaknya kemudian Bupati sabar menunggu sampai habis masa bakti kepengurusan BPPD masa bakti 2017 s/d 2021 untuk lebih tertib dan menjunjung supremasi hukum terlebih aturan tersebut dibuat sendiri oleh Bupati (dalam Kontek Norma/Hukum, Bupati siapa dan massa siapa saja}, dan kalau memang ada anggota BPPD Lotim   masa bakti 2017 -2021 yang bermasalah bisa dimohonkan untuk diberhentikan atau diberhentikan kemudian di ganti, opsi ini lebih rasional dan Normatif serta kondusif.

DENI RAHMAN,SH

Praktisi Hukum Lotim.
Sekretaris Jenderal Lombok Corupption Watch 

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IMG-20200220-WA0014

News Feed

Penyemprotan Disinfektan Serentak, dari Jabar untuk Indonesia Lawan COVID-19

Kam, 2 Apr 2020 01:24:55pm

  SKI|Bandung - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus memantau pelaksanaan penyemprotan desinfektan di 5.312 Desa yang tersebar di 27...

Prosedur Kesehatan COVID-19 Diterapkan di Pengungsian Banjir Kabupaten Bandung

Rab, 1 Apr 2020 07:11:55pm

  SKI|Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Ketua Umum Jabar Bergerak Atalia Ridwan Kamil meninjau lokasi banjir Dayeuh Kolot dan...

Jabar Manfaatkan Drone untuk Cegah Penyebaran COVID-19 di 27 Kab/Kota

Sel, 31 Mar 2020 08:59:34pm

  SKI|Bandung - Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) terus berupaya untuk menangani dan mencegah penyebaran COVID-19 di...

Ditengah Merebaknya Virus Covid-19 di Kabupaten Bogor, Perusahaan PHK Seluruh Karyawannya

Sel, 31 Mar 2020 08:33:43pm

  SKI|Bogor - Kabupaten Bogor adalah salah satu wilayah yang menjadi pusat perhatian Pemerintah terkait pandemik penyebaran virus Covid-19 di...

Kapolres, Dandim 0621 dan Kadisdamkar Kabupaten Bogor Lakukan Kegiatan Bersama Penyemprotan Disinfektan

Sel, 31 Mar 2020 04:36:37pm

  SKI|Bogor - AKBP Roland Ronaldy,S.H.,S.I.K,M.Pict.,M.ISS Kapolres Bogor, bersama dengan Dandim 0621 dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran...

Macaaksara-19 Karadenan Siap Dukung Pemerintah Lawan Penyeberaan Virus Covid-19

Sel, 31 Mar 2020 01:36:09pm

  Bogor|SKI - Ditengah merebaknya penyeberaan Virus Covid-19 di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor, berbagai cara masyarakat menyikapinya...

Akibat Ceroboh Pelaksana Proyek Gorong-Gorong, Seorang Pengguna Jalan Tertimpa Matrial

Sel, 31 Mar 2020 09:21:07am

SKI|Jakarta - Proyek pengerjaan gorong-gorong ( saluran air ) sepanjang Jln. Cikajang Kebayoran Baru Jakarta Selatan masih terus berjalan. Namun...

Upaya Mencegah Penyeberaan Virus Corona, Bupati Ade Yasin Batasi Pengunjung Puncak Bogor

Sel, 31 Mar 2020 06:36:43am

  SKI|Bogor - Dalam rangka mencegah penyebaran wabah virus Corona ( Covid-19 ) yang semakin hari semakin menghawatirkan dan untuk mencegah...

Akhirnya…Gubernur Jabar Izinkan Daerah untuk Lakukan Karantina Wilayah Parsial

Sen, 30 Mar 2020 10:19:00pm

  SKI|Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengizinkan Kepala Daerah 27 Kabupaten/Kota lakukan Karantina Wilayah Parsial (KWP)...

Sisihkan Gaji/Tunjangan ASN untuk COVID-19 Berlaku Adil dan Proporsional

Sen, 30 Mar 2020 09:55:02pm

  SKI|Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan penyisihan gaji atau tunjangan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan...

Berita Terbaru

NUSAN

EKONOMI

Di Lombok Timur Dua ATM Bank NTB Dibobol

Rab, 25 Des 2019 09:36:40am

PERISTIWA

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
%d blogger menyukai ini: