728 x 90
Mata Publik, Tajam, dan Terpercaya
Wartawan Swara Konsumen Indonesia Dilengkapi Dengan KTA Yang Masih Berlaku Dan Surat Tugas Peliputan, Nama Tercantum Didalam Box Redaksi
IMG-20200109-WA0013




Setelah kekisruhan SK BPPD Nomor 188.45|002|PAR|2020 menjadi sorotan publik, apalagi dengan adanya pencatutan nama organisasi dan lembaga di SK BPPD Lotim tersebut. Sehingga menyebabkan adanya keberatan dari organisasi dan lembaga yang dicatut namanya dengan melayangkan somasi dan keberatan kepada Bupati Lotim,HM.Sukiman Azmy dan pihak-pihak yang lainnya.

Kemudian  ada kesepakatan untuk merombak total orang-orang yang sudah dikukuhkan  dari SK yang bermasalah tersebut, ternyata  belumlah menyelesaikan permasalahan normatif. Karena sebelumnya ada Surat Keputusan Pengangkatan unsur Penentu Kebijakan BPPD Lombok Timur tahun 2017 dengan SK Bupati Lotim Nomor : 188.45|397|PAR|2017.

Dimana  dalam surat keputusan tersebut yang menjadi pengurus BPPD Lotim yakni  Ahmad  Rozi, SE, Hazir Hasan DL, Karomi,S,pd, Rusliadi, SHI, Suyanto Suladi, Munadi, Sulatri, S.Pi, Wirawan, SH, Saefudin Zohri. Kesembilan orang tersebut diangkat untuk masa bakti 2017 sampai dengan 2021, artinya merujuk Surat keputusan.

Kemudian kesembilan orang tersebut tidak boleh diganti ditengah jalan, terkecuali telah melalui proses/prosedural sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan BPPD Kab. Loti, adapun bunyi pasal tersebut antara lain:

Mengacu pada pasal 14 ayat 1: Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD berhenti karena:
a. Meninggal dunia,
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis ,
c. Tidak Lagi sebagai Anggota dan/Atau Penggurus Asosiasi
d. Tidak mampu menjalankan tugas secara berkelanjutan, dan
c. Berlahalangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Kemudian pasal 14 ayat 2 berbunyi ‎Usulan pemberhentian Keanggotaan Unsur Penentu kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1  Huruf c disampaikan kepada Bupati melalui kepala dinas oleh asosiasi yang terikat berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
Ayat 3: Bupati wajib memproses {e,berhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan Paling lama 45 (empat Puluh Lima ) hari sejak Asosiasi menyampaikan  usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan penggantian unsur penentu kebijakan.

Merujuk pada pasal 14 ayat 1,2 dan 3 diatas bahwa surat keputusan yang baru merombak keanggotaan tanpa proses pemberhentian keanggotaan yang masa bakti 2017 s/d 2021  adalah a buse of power atau tindakan kesewenang-wenangan.

Bahkan  lebih parah lagi jika ditambah pemberhentian dilakukan tanpa memenuhi persyaratan dan prosedural sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1,2 dan 3 tersebut, ketika proses-proses itu tidak dilakukan. Maka sangatlah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Pemegang kebijakan adalah kesewenag-wenangan dan melanggar hukum serta tidak taat pada hukum yang dibuat sendiri.

Pengangkatan  Penentu Kebijakan BPPD melalui  SK yang baru tentu sangat berpeluang secara hukum, kemudian Bupati akan digugat melalui Pengadilan Negeri atas perbuatan melawan hukum oleh orang-orang yang dirugikan  (SK Masa Bakti 2017 -2021), dan dapat juga kemudian SK yang baru akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas cacat Administrasi dan prosedural,.

Sehingga  menurut Kami alangkah lebih bijaknya kemudian Bupati sabar menunggu sampai habis masa bakti kepengurusan BPPD masa bakti 2017 s/d 2021 untuk lebih tertib dan menjunjung supremasi hukum terlebih aturan tersebut dibuat sendiri oleh Bupati (dalam Kontek Norma/Hukum, Bupati siapa dan massa siapa saja}, dan kalau memang ada anggota BPPD Lotim   masa bakti 2017 -2021 yang bermasalah bisa dimohonkan untuk diberhentikan atau diberhentikan kemudian di ganti, opsi ini lebih rasional dan Normatif serta kondusif.

DENI RAHMAN,SH

Praktisi Hukum Lotim.
Sekretaris Jenderal Lombok Corupption Watch 

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IMG_20200630_153546
IMG-20200701-WA0069
IMG_20200705_164721
IMG-20200528-WA0108

News Feed

Bupati Bogor Kecewa Beras Bulog, Bantuan Beras Tahap Dua Tunjuk PD Pasar Tohaga

Sab, 4 Jul 2020 07:38:23pm

  SKI|Bogor - Bupati Bogor Ade Yasin menegaskan dalam penyaluran bantuan 30 kilogram beras tahap dua bantuan beras bagi masyarakat terdampak...

Polres Bogor Kukuhkan Desa Cogreg Kecamatan Parung Sebagai Lembur Tohaga Lodaya

Sab, 4 Jul 2020 03:52:54pm

  SKI|Bogor - Polres Bogor H+4 setelah hari Bhayangkara ke-74 Kampung Cogreg yang berada di Desa Cogreg Kecamatan Parung, didaulat sebagai...

Rapor Kinerja Kabupaten/Kota di Jabar Tangani Covid-19

Sab, 4 Jul 2020 09:15:47am

  SKI|Bandung - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Ridwan Kamil melaporkan level kewaspadaan hasil kajian Gugus Tugas...

Satgas Waspada Investasi Temukan Ratusan Investasi dan Fintech Ilegal

Jum, 3 Jul 2020 07:38:12pm

  SKI|Bandung - Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan ratusan investasi ilegal dan fintech ilegal untuk segera ditindak Kepolisian. "Pihak...

Polres Bogor Kukuhkan Lagi Kampung Tangguh Lembur Tohaga Lodaya di Sukamakmur

Jum, 3 Jul 2020 03:19:05pm

  SKI|Bogor - Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy, S.H., S.I.K., M.Pict., M.ISS kembali kukuhkan kampung Tangguh Lembur Tohaga Lodaya. Kali ini...

PT. ANTAM Berikan Bantuan PCR Kepada Pemkab Bogor

Jum, 3 Jul 2020 02:56:17pm

  SKI|Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor terima bantuan satu Polymerase Chain Reaction (PCR), dari PT Aneka Tambang Tbk, di Pendopo Bupati,...

Kabupaten Bogor Mulai Terapkan PSBB Masa Transisi

Jum, 3 Jul 2020 02:12:11pm

  SKI|Bogor - Bupati Bogor H. Ade Yasin yang sekaligus merupakan Ketua Gugus Tugas Covid-19 menyampaikan hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan PSBB...

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 17 Juli 2020

Kam, 2 Jul 2020 05:25:59pm

  SKI|Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) menetapkan perpanjangan PSBB Proporsional diwilayah Bogor, Depok dan Bekasi yang berlaku hingga 17...

Swab Test Massal Digelar Kembali di Pasar Cisarua Bogor

Kam, 2 Jul 2020 04:59:46pm

  SKI|Bogor - Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dipusat keramaian termasuk pasar test massal gencar dilakukan, seperti halnya pada...

Gubernur Lantik 13 Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Jawa Barat

Kam, 2 Jul 2020 07:18:51am

  SKI|Bandung - Setelah melalui seleksi sebanyak empat tahap yang diberikan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi...

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
%d blogger menyukai ini: