728 x 90
Mata Publik, Tajam, dan Terpercaya
Wartawan Swara Konsumen Indonesia Dilengkapi Dengan KTA Yang Masih Berlaku Dan Surat Tugas Peliputan, Nama Tercantum Didalam Box Redaksi

OPINI: RENCANA SK PENGANGKATAN PERANGKAT BPPD LOTIM YANG DINAHKODAI SANDI BERPELUANG CACAT HUKUM ‎ ‎

Kam, 9 Jan 2020 06:51:02am

Rahmatul Kautsar - Media Swarakonsumenindonesia

IMG-20200109-WA0013




Setelah kekisruhan SK BPPD Nomor 188.45|002|PAR|2020 menjadi sorotan publik, apalagi dengan adanya pencatutan nama organisasi dan lembaga di SK BPPD Lotim tersebut. Sehingga menyebabkan adanya keberatan dari organisasi dan lembaga yang dicatut namanya dengan melayangkan somasi dan keberatan kepada Bupati Lotim,HM.Sukiman Azmy dan pihak-pihak yang lainnya.

Kemudian  ada kesepakatan untuk merombak total orang-orang yang sudah dikukuhkan  dari SK yang bermasalah tersebut, ternyata  belumlah menyelesaikan permasalahan normatif. Karena sebelumnya ada Surat Keputusan Pengangkatan unsur Penentu Kebijakan BPPD Lombok Timur tahun 2017 dengan SK Bupati Lotim Nomor : 188.45|397|PAR|2017.

Dimana  dalam surat keputusan tersebut yang menjadi pengurus BPPD Lotim yakni  Ahmad  Rozi, SE, Hazir Hasan DL, Karomi,S,pd, Rusliadi, SHI, Suyanto Suladi, Munadi, Sulatri, S.Pi, Wirawan, SH, Saefudin Zohri. Kesembilan orang tersebut diangkat untuk masa bakti 2017 sampai dengan 2021, artinya merujuk Surat keputusan.

Kemudian kesembilan orang tersebut tidak boleh diganti ditengah jalan, terkecuali telah melalui proses/prosedural sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan BPPD Kab. Loti, adapun bunyi pasal tersebut antara lain:

Mengacu pada pasal 14 ayat 1: Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD berhenti karena:
a. Meninggal dunia,
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis ,
c. Tidak Lagi sebagai Anggota dan/Atau Penggurus Asosiasi
d. Tidak mampu menjalankan tugas secara berkelanjutan, dan
c. Berlahalangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Kemudian pasal 14 ayat 2 berbunyi ‎Usulan pemberhentian Keanggotaan Unsur Penentu kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1  Huruf c disampaikan kepada Bupati melalui kepala dinas oleh asosiasi yang terikat berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
Ayat 3: Bupati wajib memproses {e,berhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan Paling lama 45 (empat Puluh Lima ) hari sejak Asosiasi menyampaikan  usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan penggantian unsur penentu kebijakan.

Merujuk pada pasal 14 ayat 1,2 dan 3 diatas bahwa surat keputusan yang baru merombak keanggotaan tanpa proses pemberhentian keanggotaan yang masa bakti 2017 s/d 2021  adalah a buse of power atau tindakan kesewenang-wenangan.

Bahkan  lebih parah lagi jika ditambah pemberhentian dilakukan tanpa memenuhi persyaratan dan prosedural sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1,2 dan 3 tersebut, ketika proses-proses itu tidak dilakukan. Maka sangatlah jelas perbuatan yang dilakukan oleh Pemegang kebijakan adalah kesewenag-wenangan dan melanggar hukum serta tidak taat pada hukum yang dibuat sendiri.

Pengangkatan  Penentu Kebijakan BPPD melalui  SK yang baru tentu sangat berpeluang secara hukum, kemudian Bupati akan digugat melalui Pengadilan Negeri atas perbuatan melawan hukum oleh orang-orang yang dirugikan  (SK Masa Bakti 2017 -2021), dan dapat juga kemudian SK yang baru akan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas cacat Administrasi dan prosedural,.

Sehingga  menurut Kami alangkah lebih bijaknya kemudian Bupati sabar menunggu sampai habis masa bakti kepengurusan BPPD masa bakti 2017 s/d 2021 untuk lebih tertib dan menjunjung supremasi hukum terlebih aturan tersebut dibuat sendiri oleh Bupati (dalam Kontek Norma/Hukum, Bupati siapa dan massa siapa saja}, dan kalau memang ada anggota BPPD Lotim   masa bakti 2017 -2021 yang bermasalah bisa dimohonkan untuk diberhentikan atau diberhentikan kemudian di ganti, opsi ini lebih rasional dan Normatif serta kondusif.

DENI RAHMAN,SH

Praktisi Hukum Lotim.
Sekretaris Jenderal Lombok Corupption Watch 

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed

Giliran Polisi Minta Keterangan Mantan Ketua PWI Lotim ” Kasus Dugaan Pencatutan Nama PWI,” 

Sen, 20 Jan 2020 12:34:00pm

SKI| Lombok Timur - Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Lombok Timur, Dimyati diminta keterangan sebagai pelapor, Senin...

Dua Pelaku Jaringan Sistim Tebus Curamor Di Lotim Diringkus Polisi 

Sab, 18 Jan 2020 07:34:35pm

SKI| Lombok Timur - Tim Resmob Polres Lombok Timur berhasil menangkap dua pelaku jaringan sistim Tebus kendaraan curian, Sabtu siang (18|1) sekitar...

Dukun Cabul Asal Loteng Digelandang ke Kantor Polisi. ” Diduga Cabuli Anak Dibawah Umur,”

Kam, 16 Jan 2020 08:04:20pm

SKI| Lombok Timur - Oknum yang duga dukun Cabul asal Lombok Tengah dengan isial, AJ dilaporkan ke kantor polisi. Karena diduga telah melakukan...

Tokoh Lotim Utara Bentuk Gerakan Masyarakat Selaparang.

Rab, 15 Jan 2020 08:11:43pm

SKI| Lombok Timur - Para tokoh masyarakat,agama dan pemuda Lombok Timur Utara resmi membentuk Gerakan Masyarakat Seleparang (GMS) di Lesehan Taman...

PD AMAN Lotim Protes Pemindahan Lokasi Bau Nyale

Rab, 15 Jan 2020 08:16:00am

SKI| Lombok Timur - Ketua Pengurus Daerah (PD) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lombok Timur, Sayadi memprotes pemindahan lokasi kegiatan...

OPINI: Bolehkah Desa Lakukan Pungutan Terhadap Pelayanan Administrasi..??‎

Rab, 15 Jan 2020 08:00:46am

SKI| OPINI - Merujuk pada legislasi yang ada saat ini, Bahwa Pemerintahan Desa sudah tidak memiliki hak sedikitpun untuk melakukan punggutan terhadap...

Mapolda NTB Gelar Farewell dan Welcome Parade Kapolda NTB

Sen, 13 Jan 2020 10:30:23pm

SKI| Mataram - Polda Nusa Tenggara Barat gelar upacara Farewell And Welcome Parade Kapolda NTB, Irjen Poll Drs. Nana Sudjana AS, MM, dengan Irjen Pol...

Polisi Tetapkan Tersangka Investasi Bodong

Sen, 13 Jan 2020 04:56:21pm

SKI| Lombok Timur - Pihak Polres Lombok Timur menetapkan tersangka kasus dugaan investasi bodong yang merugikan para nasabahnya. Dengan tersangka...

Mantan Ketua BPPD Lotim Dipolisikan PWI

Sen, 13 Jan 2020 04:51:10pm

SKI| Lombok Timur - Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lombok Timur melaporkan mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim...

Dua Begal Beraksi Di Bumi Perkemahan Ditangkap Polisi 

Sab, 11 Jan 2020 06:00:58pm

SKI| Lombok Timur - Tim Resmob Polres Lombok Timur bersama dengan anggota Polsek Pringgebaya berhasil menangkap dua pelaku begal yang beraksi di bumi...

Berita Terbaru

NUSAN

EKONOMI

Di Lombok Timur Dua ATM Bank NTB Dibobol

Rab, 25 Des 2019 09:36:40am

PERISTIWA

Polisi Bakal Panggil Pengurus BPPD Lotim.

Sen, 20 Jan 2020 03:51:43pm
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
%d blogger menyukai ini: