oleh

Wabup Minta Seluruh OPD Serius Soal Anggaran

SKI| Lombok Tengah – Wakil Bupati Lombok Tengah membuka kegiatan diskusi Forum Lintas Perangkat Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Kegiatan itu dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan rumpun SKPD seperti, Bidang Sosbud terdiri dari Dikes, RSUD Praya, Perpustakaan dan Arsip, BP2AKB, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas Pendidikan.

Bidang Inprastruktur terdiri dari Perkim, PUPR dan sejumlah dinas terkait serta bidang Ekonomi diantaranya Dinas Pariwisata, Bappenas dan beberapa Dinas terkait lainnya.

Wabup Lombok Tengah Nursiah mengatakan kondisi keuangan Kabupaten Lombok Tengah yang minim sehingga jadi tantangan semua dalam program tahun ini dan tahun depan, maka ini berpengaruh cara pandang OPD di bidang penganggaran.

Melihat OPD yang masuk di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 212 tahun 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya tahun 2023 seperti Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, DPMD dan sebagainya harus masih melihat dengan keterbatasan kondisi keuangan daerah dalam menyusun program kerja tahun 2024.

“Jangan ibarat tanam kedelai asal ditebar apakah ada hasil atau tidak, tumbuh dengan baik atau tidak, maka harus dilihat skala prioritas. Boleh saja asal tebar tetapi harus dilihat tumbuh dan berbuah tidak kedelai itu, itu kita analogikan seperti APBD kita” jelasnya.

Wabup mengatakan tahun 2024 adalah periode terakhir karena itu visi misi yang sudah ditentukan bisa terealisasi semuanya.

Hal yang sama diungkapkan Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya. Menurutnya, Kegiatan ini merupakan persiapan menghadapi Musrenbang Kabupaten tanggal 6 April mendatang dan rencana kerja tahun 2024. Sehingga kegiatannya diharapkan bisa mengarah kepada percapain target RPJMD.

Ia meminta agar atensi penanggulangan kemiskinan dan pelayanan publik. Penanggulangan kemiskinan bukan perkara mudah namun harus kerja keras baik soal Stunting, layak anak dan lainnya.

“Untuk menanggulangi Stunting maka tidak ansih jadi tugas Dinas Pendidikan namun juga OPD lain maka harus ada Kolaborasi antar OPD,” tuturnya

Sementara itu Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Hasan Masat mengatakan TPPD terus menerus memberikan masukan terhadap rencana pembangunan kepada OPD baik itu soal pelayanan dan akses publik.

“Apakah sudah dimanfaatkan oleh publik terhadap akses publik dan layanan publik itu kita monitoring dan evaluasi dan sudah dilaksanakan atau tidak oleh OPD” ungkapnya

Dimana, Pola kerja TPPD adalah memberikan masukan terhadap rencana program pembangunan daerah kepada OPD dan Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program kerja yang dilaksanakan serta membakan melakukan pelaporan terhadap kinerja program SKPD (riki)