Menanggapi saran dari Fraksi Gerindra terkait dengan peningkatan kemudahan dalam pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, di antaranya melalui digitalisasi, hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah melalui badan pengelolaan pendapatan daerah, yang akan menerima layanan transaksi secara digital/elektronik dengan berbagai pilihan jenis e-wallet, serta pembayaran secara online bekerja sama dengan dunia perbankan dalam rangka memberikan kemudahan akses pelayanan pajak daerah, khususnya dari sektor pbb-p2 maupun sektor pajak lainnya.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar, Pemda menanggapi bahwa pemberitaan terkait penanganan pungutan pbb-p2 yang dinilai lamban yang mengakibatkan adanya peningkatan tunggakan pbb-p2, yakni
mengingat tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak khususnya pbb-p2 masih relatif rendah, perlu upaya optimalisasi dan strategi yang dilakukan dengan membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan para camat, kepala desa dan lurah.
“Pemda telah menerbitkan surat edaran bupati nomor 973/25/bappenda/2022 tanggal 14 januari 2022 tentang optimalisasi penerimaan pbb-p2 yang ditujukan kepada seluruh camat dan kepala desa/lurah se-kabupaten Loteng,” katanya saat sidang paripurna di DPRD pada Rabu (9|11).
Kemudian menanggapi saran dari Partai Kebangkitan Bangsa bahwa tidak dapat dipungkiri penurunan potensi pendapatan daerah berdampak pada upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah.
Keterbatasan sumber-sumber pendanaan dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tantangan, sehingga diperlukan pencermatan strategi dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan, di antaranya dengan upaya mengoptimalkan ketersediaan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas melalui langkah-langkah efisiensi belanja, khususnya yang bersifat penunjang pelaksanaan program/kegiatan, maupun rasionalisasi belanja yang dinilai kurang prioritas. di samping itu, upaya pencapaian target sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal penting dilakukan untuk memenuhi dukungan pendanaan dan pembiayaan atas beban belanja daerah yang telah direncanakan.
“Dengan demikian, target-target prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat diupayakan seoptimal mungkin pencapaiannya,” tuturnya. (Riki).
