SKI| Lombok Tengah- Dinas Kelautan dan Perikanan Loteng melakukan perlindungan terhadap para nelayan sebagai upaya keterlibatan pemerintah dalam menjamun keselamatan dan kebertanggung jawaban kehadiran Pemerintah dalam sektor perikanan dan kelautan. Hal ini di dikuatkan dengan dianggarkan setiap tahun untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Loteng, M Kamrin mengungkapkan dimana pihaknya telah dianggarkan melalui dinasnya oleh Pemerintah Daerah Loteng sejumlah 100 juta setiap tahunnya, untuk program sekitar pembayaran jaminan kecelakaan dan kematian kerja untuk 500 orang per tahunnya.
“Kita akumulasi sekitar 500 orang di daerah, ini dianggarkan melalui Pemda, dan semoga kedepannya BUMN dan BUMD dapat di lakuakan penambahan sekitar 6000,” Ungkapnya.
“Kami mendapatkan anggaran 100 juta dari APBD untuk anggota nelayan pertahun mulai 2022,” Tambahnya.
Adapun kemudian program asuransi nelayan yang telah dijalankan diharapkan semua nelayan dapat terdaftar melaui kartu nelayan, mengingat hal ini dapat mengcover keseluruhan nelayan.
Selain BPJS ketenagakerjaan, asuransi nelayan, sertifikat alas hak nelayan, dan program sinergi Pemda kaitan usaha nelayan diharapkan dapat dirasakan kebermanfaatan terhadap masyarakat terutama nelayan.
Sekitar 8000 anggota nelayan yang tersebar di Loteng saat ini tidak semua mengakses perlindungan ini, mengingat partisipasi nelayan yang rendah. Padahal, nelayan hanya diminta KTP lama, dan itu merupakan syarat mutlak dalam merdaftar.
Sebagai nelayan, harusnya dapat memperhatikan dan segera menyelesaikan apa yang di minta oleh pemerintah dalam mengurusi persyaratan suapaya semua terakomodir dalam program, mengingat begitu banyaknya resiko yang berhadapan lansung para nelayan dengan alam yang tidak dapat diprediksi, baik sakit maupun kecelakaan. Dimana hal ini mengingat sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarga.
“Sehingga penting memang, jaminan dari BPJS kaitan dalam mengamankan kondisi perekonomian masyarakat, ” Harapnya.(riki).
