SKI | Lotim – Sejumlah pejabat di Lombok Timur diduga mulai melakukan selancar politik dibalik gonjang ganjing mengenai Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Lotim. Dengan nyata-nyata menyatakan dukungan kepada salah satu orang yang dianggap layak menjadi PLT Bupati Lotim mendatang.
Meski secara regulasi pengangkatan PLT Bupati Lotim tersebut sudah ada regulasi dan aturan yang jelas,karena itu sudah masuk ke ranah politik.
Taruh saja sejumlah pejabat yang sudah mulai terang-terangan mendukung salah seorang pejabat di Lotim menjadi PLT Bupati Lotim. Hal ini sebagaimana dalam pernyataannya sejumlah pejabat tersebut di sejumlah media massa.
Seperti Direktur RSUD dr.R.Soejono Selong, dr.HM.Hasbi Santoso, Kepala Dinas Kominfo dan Persandiian,H.Fauzan,Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim, Muzakkir.
“Saya melihat sejumlah pejabat di Lotim sudah mulai kelihatan ikut politik praktis seperti dukung mendukung dengan menyebut nama PLT Bupati,padahal itu sudah masuk ranah politik,” tegas Mantan Wakil Ketua DPRD Lotim, Hj.Ummi Sarkawi saat diminta tanggapannya, kemarin.
Menurutnya, seharusnya pejabat ASN tersebut harus fokus dengan tufoksinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.Bukan malah ikut-ikutan masuk ke ranah politik dengan melakukan ramai-ramai membuat statment di media mengenai masalah PLT Bupati Lotim.
Karena dampaknya justru dengan adanya Statment tersebut akan memjadi cibiran dari masyarakat Lotim. Apalagi tugas ASN sudah jelas tidak boleh masuk politik praktis,karena sudah ada lembaga politik yang mengurus masalah tersebut.
” Saya melihat sejumlah pejabat yang berstatment tersebut rasa anggota dewan,karena sudah masuk ke ranah yang bukan tufoksinya,” paparnya.
Ummi juga meminta kepada Bupati Lotim yang keras memberikan teguran kepada sejumlah pejabat birokrasi di Lotim yang membuat Statment menjurus ke politik mengenai PLT Bupati Lotim. Karena itu masuk ranah politik bukan menjadi tugas dan kewenangan ASN untuk memberikan statment.
Sementara pada sisi lainnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lotim kurang lebih tinggal 10 bulan lagi,sehingga tentunya alangkah baiknya pejabat birokrasi itu menjalankan tugasnya sebagai seorang ASN,bukan malah mempolisikan diri sebagai pengamat politik atau anggota dewan.
” Kita minta Bupati Lotim tegur keras sejumlah pejabat yang diduga telah masuk politik praktis tersebut,karena kalau dibiarkan tentu nantinya akan membuat iklim birokrasi di Lotim menjadi tidak nyaman,” tandasnya. (Rijal/Red).
